DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1988

Nomor: 6
Tahun: 1988
Ditetapkan: 28 Maret 1988
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan pendayagunaan aparatur Negara pada umumnya, dinilai sudah tepat waktunya untuk menerapkan tata cara pengadaan tersebut di lingkungan masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah secara fungsional;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mencabut ketentuan- ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA.

Pasal 1

Mencabut:

1.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985.
2.Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejauh yang menyangkut :

a.pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terkendali oleh Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah (TPBPP);
b.pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terkendali oleh TPBPP di Departemen/Lembaga.
c.pengadaan barang-barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretariat Negara dibawah koordinasi TPBPP.
1. 3.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1980 tentang Tata Cara Pengendalian Dana dan Tata Cara Pelaksananan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
2. 4.Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga.

Pasal 2

Apabila pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini masih terdapat :

a.permintaan persetujuan terhadap rencana pengadaan barang dan jasa yang belum memperoleh penetapan atau persetujuan TPBPP atau TPBPP di Departemen/ Lembaga, maka permintaan tersebut beserta berkas berkasnya dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan;
b.rencana pengadaan barang-barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretariat Negara yang : 1). sedang berlangsung, tetap diselesaikan oleh Sekretariat Negara; 2). belum dilaksanakan oleh Sekretariat Negara, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing instansi yang membutuhkannya.

Pasal 3

Pedoman lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat daripada ditetapkannya Keputusan Presiden ini akan diatur secara tersendiri.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1988. Ditetapkan di Jakarta padaa tanggal 28 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan pendayagunaan aparatur Negara pada umumnya, dinilai sudah tepat waktunya untuk menerapkan tata cara pengadaan tersebut di lingkungan masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah secara fungsional;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mencabut ketentuan- ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA.

Pasal 1

Mencabut:

1.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985.
2.Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejauh yang menyangkut :

a.pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara terkendali oleh Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah (TPBPP);
b.pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terkendali oleh TPBPP di Departemen/Lembaga.
c.pengadaan barang-barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretariat Negara dibawah koordinasi TPBPP.
1. 3.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1980 tentang Tata Cara Pengendalian Dana dan Tata Cara Pelaksananan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
2. 4.Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga.

Pasal 2

Apabila pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini masih terdapat :

a.permintaan persetujuan terhadap rencana pengadaan barang dan jasa yang belum memperoleh penetapan atau persetujuan TPBPP atau TPBPP di Departemen/ Lembaga, maka permintaan tersebut beserta berkas berkasnya dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan;
b.rencana pengadaan barang-barang tertentu yang dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretariat Negara yang : 1). sedang berlangsung, tetap diselesaikan oleh Sekretariat Negara; 2). belum dilaksanakan oleh Sekretariat Negara, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing instansi yang membutuhkannya.

Pasal 3

Pedoman lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat daripada ditetapkannya Keputusan Presiden ini akan diatur secara tersendiri.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1988. Ditetapkan di Jakarta padaa tanggal 28 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1988

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1984