DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1999

Nomor: 29
Tahun: 1999
Ditetapkan: 14 April 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan alternatif untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas program penempatan tenaga kerja ke luar negeri perlu dilakukan pengembangan pemasaran, peningkatan penyediaan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja secara profesional;
c.bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas program sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;
d.bahwa untuk itu perlu dibentuk Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BKPTKI adalah Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang melaksanakan sebagian kebijaksanaan pemerintah dalam bidang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
b.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja maupun pelatihan sambil bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja tertulis dan prosedur pelayanan penempatan tenaga kerja yang berlaku;
c.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)BKPTKI diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BKPTKI berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3

Susunan organisasi BKPTKI terdiri dari :

a.Dewan Pimpinan;
b.Tim Pertimbangan;
c.Pelaksana Harian.

Pasal 4

(1)Keanggotaan dewan Pimpinan terdiri dari :
1. a.Menteri tenaga Kerja sebagai ketua;
2. b.Menteri Luar Negeri sebagai anggota;
3. c.Menteri Kehakiman sebagai anggota;
4. d.Menteri Kesehatan sebagai anggota;
5. e.Menteri Perhubungan sebagai anggota;
6. f.Menteri Keuangan sebagai anggota;
7. g.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
8. h.Menteri Penerangan sebagai anggota;
9. i.Menteri Agama sebagai anggota;
10. j.Menteri Negara Peranan Wanita sebagai anggota;
11. k.Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota;
12. l.Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
(2)Keanggotaan Tim Pertimbangan terdiri dari :
1. a.Ketua Umum Asosiasi Profesi Penempatan TKI;
2. b.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;
3. c.Unsur organisasi Pekerja;
4. d.Unsur organisasi Kemasyarakatan;
5. e.Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3)Pelaksana Harian dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan dibantu oleh Pelaksana Harian yang membidangi beberapa kegiatan.
(2)Tim Pertimbangan memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan.

Pasal 6

(1)Dewan Pimpinan dan Tim Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua BKPTKI.

Pasal 7

(1)Tata kerja BKPTKI diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

BKPTKI dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan dana yang bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.Dana Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan alternatif untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas program penempatan tenaga kerja ke luar negeri perlu dilakukan pengembangan pemasaran, peningkatan penyediaan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja secara profesional;
c.bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas program sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;
d.bahwa untuk itu perlu dibentuk Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BKPTKI adalah Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang melaksanakan sebagian kebijaksanaan pemerintah dalam bidang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
b.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja maupun pelatihan sambil bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja tertulis dan prosedur pelayanan penempatan tenaga kerja yang berlaku;
c.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)BKPTKI diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BKPTKI berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3

Susunan organisasi BKPTKI terdiri dari :

a.Dewan Pimpinan;
b.Tim Pertimbangan;
c.Pelaksana Harian.

Pasal 4

(1)Keanggotaan dewan Pimpinan terdiri dari :
1. a.Menteri tenaga Kerja sebagai ketua;
2. b.Menteri Luar Negeri sebagai anggota;
3. c.Menteri Kehakiman sebagai anggota;
4. d.Menteri Kesehatan sebagai anggota;
5. e.Menteri Perhubungan sebagai anggota;
6. f.Menteri Keuangan sebagai anggota;
7. g.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
8. h.Menteri Penerangan sebagai anggota;
9. i.Menteri Agama sebagai anggota;
10. j.Menteri Negara Peranan Wanita sebagai anggota;
11. k.Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota;
12. l.Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
(2)Keanggotaan Tim Pertimbangan terdiri dari :
1. a.Ketua Umum Asosiasi Profesi Penempatan TKI;
2. b.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;
3. c.Unsur organisasi Pekerja;
4. d.Unsur organisasi Kemasyarakatan;
5. e.Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3)Pelaksana Harian dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan dibantu oleh Pelaksana Harian yang membidangi beberapa kegiatan.
(2)Tim Pertimbangan memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan.

Pasal 6

(1)Dewan Pimpinan dan Tim Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua BKPTKI.

Pasal 7

(1)Tata kerja BKPTKI diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

BKPTKI dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan dana yang bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.Dana Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992