DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Nomor: 14
Tahun: 1969
Ditetapkan: 19 November 1969
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja;
c.bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;
d.bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan pasal,28

Mengingat

Undang-undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 pasal-pasal 6, 8, 9, 10 dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/ 1966 pasal 2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. BAB 1 … BAB 1. PENGERTIAN DAN AZAS. Pasal 1.

(1)Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasil-
(2)Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja. Pasal 2. Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi. PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA. Pasal 3. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusian. Pasal 4. Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pasal 5.
(1)Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kwantitas dan kwalitas yang memadai.
(2)Pemerintah mengatur penyebaran tenaga-kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang effisien dan effektif.
(3)Pemerintah ...
(3)Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat". PEMBINAAN KEAHLIAN PAN KEJURUAN. Pasal 6. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa. Pasal 7. Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan tehnik, tehnologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Pasal 8. Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada pasal-pasal 6 dan 7. PEMBINAAN PERLINDUNGAN KERJA. Pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10. Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:
1. a.Norma keselamatan kerja;
2. b.Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
3. c.Norma-kerja;
4. d.Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN. Pasal 11.
(1)Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.
(2)Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis. Pasal 12. Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja. Pasal 13. Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 14. Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelasaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan, Pasal 15. Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

BAB VI

...

Pasal 17

Maksud pasal ini ialah memberikan dasar hukum kepada peraturan perundangan yang akan melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari Undang-undang ini. Pasal 18. Pasal ini perlu diadakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekosongan hukum pada waktu (undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 19. Cukup jelas. Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja;
c.bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;
d.bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan pasal,28

Mengingat

Undang-undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 pasal-pasal 6, 8, 9, 10 dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/ 1966 pasal 2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. BAB 1 … BAB 1. PENGERTIAN DAN AZAS. Pasal 1.

(1)Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasil-
(2)Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja. Pasal 2. Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi. PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA. Pasal 3. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusian. Pasal 4. Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pasal 5.
(1)Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kwantitas dan kwalitas yang memadai.
(2)Pemerintah mengatur penyebaran tenaga-kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang effisien dan effektif.
(3)Pemerintah ...
(3)Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat". PEMBINAAN KEAHLIAN PAN KEJURUAN. Pasal 6. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa. Pasal 7. Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan tehnik, tehnologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Pasal 8. Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada pasal-pasal 6 dan 7. PEMBINAAN PERLINDUNGAN KERJA. Pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10. Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:
1. a.Norma keselamatan kerja;
2. b.Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
3. c.Norma-kerja;
4. d.Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN. Pasal 11.
(1)Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.
(2)Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis. Pasal 12. Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja. Pasal 13. Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 14. Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelasaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan, Pasal 15. Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

BAB VI

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1969

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

...

Pasal 17

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

...

Pasal 17

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1999