DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011

Nomor: 29
Tahun: 2011
Ditetapkan: 3 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, di daerah yang padat industri dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang penetapannya dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana ... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 2

Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata di bidang Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 3

Daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik meliputi wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik, maka wilayah Kabupaten Gresik dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 5

Perkara perdata di bidang Hubungan Industrial yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 6

Perkara perdata di bidang Hubungan Industrial yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya, dilimpahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bistok Simbolon

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, di daerah yang padat industri dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang penetapannya dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana ... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 2

Pasal 3

Daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik meliputi wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Perkara perdata di bidang Hubungan Industrial yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya, dilimpahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009