DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2006

Nomor: 3
Tahun: 2006
Ditetapkan: 16 Maret 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk meningkatkan arus ekspor dan investasi di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a.Ketua : Presiden Republik Indonesia;
b.Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c.Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
1. 2.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. 3.Menteri Dalam Negeri ;
3. 4.Menteri Luar Negeri;
4. 5.Menteri Keuangan;
5. 6.Menteri Perindustrian;
6. 7.Menteri Perdagangan;
7. 8.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
8. 9.Menteri Kehutanan;
9. 10.Menteri Pertanian;
10. 11.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11. 12.Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. 13.Menteri Kesehatan;
13. 14.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. 15.Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 16.Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. 17.Menteri …
17. 17.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
18. 18.Sekretaris Kabinet;
19. 19.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Timnas PEPI bertugas untuk :

a.merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
b.menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
c.mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
d.melakukan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 3

(1)Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugasnya Timnas PEPI dapat dibantu oleh Kelompok Kerja, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, yang pembentukannya dilakukan oleh Ketua Harian.
(2)Pokja …
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
(3)Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas Pokja serta kesekretariatan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 4

Timnas PEPI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 5

Ketua Harian dan Ketua Pokja dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Daerah, serta Pimpinan Lembaga lain yang terkait serta pihak - pihak lain yang terdiri dari para pakar, akademisi, praktisi, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha/perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat terkait yang dipandang perlu.

Pasal 6

Mekanisme kerja Timnas PEPI diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 7

…

Pasal 7

Ketua Harian melaporkan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Ketua.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk meningkatkan arus ekspor dan investasi di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a.Ketua : Presiden Republik Indonesia;
b.Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c.Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
1. 2.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. 3.Menteri Dalam Negeri ;
3. 4.Menteri Luar Negeri;
4. 5.Menteri Keuangan;
5. 6.Menteri Perindustrian;
6. 7.Menteri Perdagangan;
7. 8.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
8. 9.Menteri Kehutanan;
9. 10.Menteri Pertanian;
10. 11.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;
11. 12.Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. 13.Menteri Kesehatan;
13. 14.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. 15.Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 16.Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. 17.Menteri …
17. 17.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
18. 18.Sekretaris Kabinet;
19. 19.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Timnas PEPI bertugas untuk :

a.merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
b.menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
c.mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
d.melakukan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 3

(1)Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugasnya Timnas PEPI dapat dibantu oleh Kelompok Kerja, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, yang pembentukannya dilakukan oleh Ketua Harian.
(2)Pokja …
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
(3)Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas Pokja serta kesekretariatan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 4

Timnas PEPI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 5

Pasal 6

Mekanisme kerja Timnas PEPI diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 7

…

Pasal 7

Ketua Harian melaporkan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Ketua.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005