DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1993

Nomor: 30
Tahun: 1993
Ditetapkan: 31 Maret 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Cibonong Center Industrial Estate, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate seluas 24 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Bantarjati, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberi status Kawasan Berikat (Bonded Zone). KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

1.Batas sebelah Utara : Jalan Utama (Main Road)
2.Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi;
3.Batas sebelah Selatan : Tanah kawasan PT. CCIE;
4.Batas sebelah Timur : Bukit/tanah kawasan PT.CCIE; sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Cibonong Center Industrial Estate, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Menetapkan

1.Batas sebelah Utara : Jalan Utama (Main Road)
2.Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi;
3.Batas sebelah Selatan : Tanah kawasan PT. CCIE;
4.Batas sebelah Timur : Bukit/tanah kawasan PT.CCIE; sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989