DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Nomor: 29
Tahun: 1990
Ditetapkan: 1 Juli 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar sistem pemungutan, penggunaan dan pengawasan Dana Reboisasi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memperlancar arus perdagangan hasil hutan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Dana Reboisasi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA REBOISASI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu melalui 2 Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan rehabilitasi lahan hutan;
2.Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
3.Kawasan atau areal hutan yang tidak produktif adalah kawasan atau areal hutan yang secara ekonomis tidak produktif antara lain hutan rawang, semak belukar, tanah kosong, dan padang alang-alang;
4.Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih;
5.Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi adalah Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu.

Pasal 2

(1)Dana Reboisasi merupakan iuran wajib yang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterimanya.
(2)Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Dana Reboisasi yang menjadi kewajibannya.
(3)Dalam Hal Dana Reboisasi tidak dapat dipungut dan disetor melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan dan pemungutannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Pemungutan Dana Reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan dalam pemeliharaan dan permudaan hutan dalam kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan yang diusahakannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

Dana Reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi di luar kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri dalam kawasan atau areal hutan yang tidak produktif, dan rehabilitasi lahan pada kawasan atau areal yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Pasal 6

(1)Setiap Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagai wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi, wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWS-HUT).
(2)Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu Hulu mulai beroperasi. 3
(3)Departemen Kehutanan Wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi.
(4)Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Dana Reboisasi secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Reboisasi yang masih terhutang.

Pasal 7

(1)Dana Reboisasi dikenakan dengan tarif sebagai berikut :
1. a.US $. 10 (sepuluh dolar) untuk setiap meter kubik kayu bulat semua jenis untuk pertukangan, untuk setiap ton kayu Cendana dan Ebony semua sortimen;
2. b.US $. 1.5 (satu setengah dolar Amerika) untuk setiap meteri kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
(2)Ketentuan mengenai Kayu bulat untuk pertukangan dan sortimen khusus lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 8

(1)Dana Reboisasi terhutang pada saat :
1. a.Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh Industri Pengolahan kayu Hulu di Tempat Penimbunan Kayunya.
2. b.Kayu bulat dan kayu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan diperdagangkan atau dipakai sendiri.
(2)Dana Reboisasi yang terhutang dihitung berdasarkan :
1. a.Jumlah penerimaan kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterima dalam satu bulan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.Jumlah kayu yang akan diperdagangkan dan/atau dipakai sendiri dikaitkan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipungut dan disetor di tempat Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan memperoleh NPWS-HUT.
(2)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dipungut dan disetor di lokasi kayu berada.
(3)Penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk untung Rekening Menteri Kehutanan pada Bank Pemerintah/Bendaharawan yang ditunjuk Menteri Kehutanan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar sistem pemungutan, penggunaan dan pengawasan Dana Reboisasi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memperlancar arus perdagangan hasil hutan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Dana Reboisasi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA REBOISASI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu melalui 2 Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan rehabilitasi lahan hutan;
2.Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
3.Kawasan atau areal hutan yang tidak produktif adalah kawasan atau areal hutan yang secara ekonomis tidak produktif antara lain hutan rawang, semak belukar, tanah kosong, dan padang alang-alang;
4.Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih;
5.Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi adalah Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu.

Pasal 2

(1)Dana Reboisasi merupakan iuran wajib yang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterimanya.
(2)Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Dana Reboisasi yang menjadi kewajibannya.
(3)Dalam Hal Dana Reboisasi tidak dapat dipungut dan disetor melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan dan pemungutannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Pasal 6

(1)Setiap Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagai wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi, wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWS-HUT).
(2)Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu Hulu mulai beroperasi. 3
(3)Departemen Kehutanan Wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi.
(4)Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Dana Reboisasi secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Reboisasi yang masih terhutang.

Pasal 7

(1)Dana Reboisasi dikenakan dengan tarif sebagai berikut :
1. a.US $. 10 (sepuluh dolar) untuk setiap meter kubik kayu bulat semua jenis untuk pertukangan, untuk setiap ton kayu Cendana dan Ebony semua sortimen;
2. b.US $. 1.5 (satu setengah dolar Amerika) untuk setiap meteri kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
(2)Ketentuan mengenai Kayu bulat untuk pertukangan dan sortimen khusus lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 8

(1)Dana Reboisasi terhutang pada saat :
1. a.Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh Industri Pengolahan kayu Hulu di Tempat Penimbunan Kayunya.
2. b.Kayu bulat dan kayu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan diperdagangkan atau dipakai sendiri.
(2)Dana Reboisasi yang terhutang dihitung berdasarkan :
1. a.Jumlah penerimaan kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterima dalam satu bulan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.Jumlah kayu yang akan diperdagangkan dan/atau dipakai sendiri dikaitkan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipungut dan disetor di tempat Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan memperoleh NPWS-HUT.
(2)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dipungut dan disetor di lokasi kayu berada.
(3)Penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk untung Rekening Menteri Kehutanan pada Bank Pemerintah/Bendaharawan yang ditunjuk Menteri Kehutanan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 187 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 187 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1996