DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1985

Nomor: 35
Tahun: 1985
Ditetapkan: 13 Maret 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (a 1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No.2818) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2944);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKPM, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan me nyampaikannya kepada Prsiden untuk mendapatkan persetujuan;
b.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengningkan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-Undang Penanaman Modal;
c.menyiapkan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang ber- sangkutan sebagai pedoman pembangunan sektorsektor penanaman modal;
d.mengajukan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal tersebut pada huruf c Pasal ini kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden;
e.mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan;
f.menyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi yang seluas-luas nya mengenai proyek-proyek penanaman modal;
g.menyelenggarakan komunikasi, promosi. dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya;
h.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek penanaman modal;
i.menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
j.mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
k.memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan penanaman modal asing;
l.atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan. dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan;
m.memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal;
n.menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pe nanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan Departemen/Ins tansi yang bersangkutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BKPM terdiri dari :

1.Ketua;
2.Wakil Ketua;
3.Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi;
4.Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan;
5.Deputi Pengendalian Pelaksanaan;
6.Staf Ahli;
7.Sekretariat Badan;
8.Pusat Penelitian dan Pengolahan Data;

Pasal 5

(1)BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Presiden dan seharihari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
(2)Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua;
(3)Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. a.mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam hal Ketua berhalangan;
2. b.membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien;
3. c.melakukan pengawasan administrasi di lingkungan BKPM;
4. d.melakukan tugas lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 6

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi adalh unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan, pengembangan dan promosi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan perumusan kebijaksanan penanamn modal dan melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencan terpadu serta komprehensif dalam rangka baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan yang diatur di luar Undang-Undang penanaman modal;
b.penyiapan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang ber- sangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal;
c.menyusun/mengembangkan informasi proyek, profil proyek, kerangka acuan, dan daftar mesin/peralatan yang pemasukannya melalui impor tidak diberi pembebasan bea masuk atau tidak diizinkan untuk diimpor karena sudah dapat dibuat di dalam negeri (negative list);
d.melakukan usaha serta kegiatan promosi, penerangan, dan komunikasi yang efektif bagi para calon penanam modal dan para penanam modal pada khususnya serta dunia usaha pada umumnya, baik secara langsung maupun melalui dan/atau bekerja sama dengan instansi lainnya;
e.melakukan usaha dan bimbingan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penanaman modal kepada dunia usaha;
f.lain-lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi terdiri dari:

a.Biro Perencanaan dan Pengembangan;
b.Biro Promosi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (a 1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No.2818) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2944);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan me nyampaikannya kepada Prsiden untuk mendapatkan persetujuan;
b.melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengningkan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-Undang Penanaman Modal;
c.menyiapkan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang ber- sangkutan sebagai pedoman pembangunan sektorsektor penanaman modal;
d.mengajukan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal tersebut pada huruf c Pasal ini kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Presiden;
e.mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan;
f.menyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi yang seluas-luas nya mengenai proyek-proyek penanaman modal;
g.menyelenggarakan komunikasi, promosi. dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya;
h.menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek penanaman modal;
i.menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
j.mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
k.memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan penanaman modal asing;
l.atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan. dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan;
m.memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal;
n.menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pe nanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan Departemen/Ins tansi yang bersangkutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BKPM terdiri dari :

1.Ketua;
2.Wakil Ketua;
3.Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi;
4.Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan;
5.Deputi Pengendalian Pelaksanaan;
6.Staf Ahli;
7.Sekretariat Badan;
8.Pusat Penelitian dan Pengolahan Data;

Pasal 5

(1)BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Presiden dan seharihari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
(2)Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua;
(3)Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. a.mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam hal Ketua berhalangan;
2. b.membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien;
3. c.melakukan pengawasan administrasi di lingkungan BKPM;
4. d.melakukan tugas lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 6

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan perumusan kebijaksanan penanamn modal dan melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencan terpadu serta komprehensif dalam rangka baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan yang diatur di luar Undang-Undang penanaman modal;
b.penyiapan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang ber- sangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal;
c.menyusun/mengembangkan informasi proyek, profil proyek, kerangka acuan, dan daftar mesin/peralatan yang pemasukannya melalui impor tidak diberi pembebasan bea masuk atau tidak diizinkan untuk diimpor karena sudah dapat dibuat di dalam negeri (negative list);
d.melakukan usaha serta kegiatan promosi, penerangan, dan komunikasi yang efektif bagi para calon penanam modal dan para penanam modal pada khususnya serta dunia usaha pada umumnya, baik secara langsung maupun melalui dan/atau bekerja sama dengan instansi lainnya;
e.melakukan usaha dan bimbingan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penanaman modal kepada dunia usaha;
f.lain-lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi terdiri dari:

a.Biro Perencanaan dan Pengembangan;
b.Biro Promosi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1985

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1981