DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1988

Nomor: 38
Tahun: 1988
Ditetapkan: 26 Oktober 1988
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa status dan tugas dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank-bank lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Perbankan harus ditetapkan dalam Undang-undang;
c.bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang termaksud, perlu diadakan pengaturannya dalam Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Perbankan adalah bank perkreditan rakyat.

Pasal 2

Bank perkreditan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha di kecamatan dan di desa-desa di luar ibukota negara, ibukota daerah tingkat I (DATI I) dan ibukota daerah tingkat II (DATI II).

Pasal 3

Pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1988 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa status dan tugas dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank-bank lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Perbankan harus ditetapkan dalam Undang-undang;
c.bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang termaksud, perlu diadakan pengaturannya dalam Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1988

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1968

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1968

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014