MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA TENTANG KOORDINASI PENGOLOLAAN PINJAMAN KOMERSIAL LUAR NEGERI. PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KEDUA : Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri bertugas :
1.Mengkoordinasi pengelolaan semua pinjaman komersial luar negeri, yakni semua pinjaman luar negeri di luar kerangka IGGI dan Pinjaman resmi lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (termasuk Bank Pemerintah dan Pertamina) dan Badan Usaha Milik Swasta (termasuk bank dan lembaga keuangan bukan bank).
2.Menetapkan jumlah keseluruhan pinjaman komersial luar negeri yang akan dipinjam dari pasar modal internasional dalam suatu tahun anggaran serta menetapkan pedoman mengenai syarat-syarat pinjaman komersial luar negeri, dengan tujuan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran internasional Indonesia dan agar beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tetap dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia.
3.Menetapkan urutan prioritas pinjaman komersial luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan pinjaman komersial luar negeri yangdipergunakan untuk keperluan lain, dengan ketentuan bahwa jumlah seluruhnya tidak melebihi jumlah keseluruhan yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam angka 2.
4.Menetapkan urutan waktu pencarian pinjaman di pasar modal internasional untuk masing-masing pinjaman yang telah disetujui oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri dengan tujuan menghadiri kesimpangsiuran dalam memasuki pasar modal internasional dan agar diperoleh syarat pinjaman yang menguntungkan.
5.Menetapkan cara dan prosedur permohonan persetujuan untuk mencari pinjaman komersial luar negeri serta cara dan prosedur pelaporan pereodik oleh para peminjam mengenai pelaksanaan dan penggunaan pinjaman komersial luar negeri.
6.Melaksanakan monitoring dengan seksama terhadap rencana serta pelaksanaan dan penggunaan pinjaman komersial luar negeri.
7.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar koordinasi pengelolaan pinjaman komersial luar negeri terlaksana dengan baik serta mencapai sasaran-sasaran yang dituju. KETIGA : Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Anggota: 1. Menteri/Sekretaris Negara;
2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Menteri Perindustrian;
5.Menteri Negara Riset dan Teknoogi/Ketua BPP Teknologi;
6.Menteri Perhubungan;
7.Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8.Menteri Pertambangan dan Energi;
9.Menteri Pekerjaan Umum;
10.Gubernur Bank Indonesia. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri bertanggungjawab kepada Presiden. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri dapat:
a.Menggunakan tenaga ahli diperlukan;
b.Membentuk kelompok kerja untuk menangani masalah yang bersifat khusus;
c.Meminta bahan dan keterangan yang diperlukan dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Negara dan pihak-pihak lainnya. KEENAM : Pinjaman tersebut di bawah ini tergolong jenis pinjaman yang dikoordinasi pengelolaannya oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri:
a.Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya bersifat "nonrecourse", "limited-recourse" "advenced payment", "trustee borrowing", "leasing" dan sebagainya; b.Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya didasarkan kepada "BOT", "B&T" dan sebagainya. KETUJUH : Pinjaman tersebut di bawah ini tidak tergolong jenis pinjaman yang dikoordinasi pengelolaannya oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri:
a.Pinjaman komersial luar negeri untuk keperluan perdagangan yang bersifat jangka pendek;
b.Pinjaman komersial luar negeri oleh badan usaha milik swasta untuk pembiayaan proyek pembangunan yang tidak ada kaitannya dengan Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (termasuk Bank Pemerintah dan Pertamina) dalam bentuk pengikutsertaan modal Pemerintah, jaminan penyediaan bahan baku, jaminan pembelian hasil produksi atau kaitan dalam bentuk apapun.
c.Pinjaman komersial luar negeri lainnya yang ditetapkan oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KEDELAPAN : Perincian lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut pada diktum KETUJUH ditertapkan oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KESEMBILAN : Para calon pinjaman mengajukan permohonan kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri untuk memperoleh persetujuan mencari pinjaman komersial luar negeri disertai bahan keterangan lengkap mengenai rencana penggunaannya. KESEPULUH : Para calon peminjam tidak dibenarkan memasuki pasar modal internasional untuk membicarakan kemungkinan pinjaman sebelum memperoleh ketetapan urutan waktu pencaharian pinjaman di pasar modal internasional dari Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KESEBELAS : Dikecualikan dari ketetapan diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH adalah jenis pinjaman yang tercantum dalam diktum KETUJUH dan KEDELAPAN. KEDUABELAS : Semua peminjam termasuk peminjam jenis pinjaman yang tercantum dalam diktum KETUJUH dan KEDELAPAN, diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri mengenai pelaksanaan pinjaman komersial luar negeri yang diperolehnya. KETIGABELAS: Tata kerja pelaksanaan tugas Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KEEMPATBELAS:Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri dibebankan Kepada Bank Indonesia. KELIMABELAS: Hal-hal yang belum cukup diatur dan merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri. KEENAMBELAS: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO