DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998

Nomor: 38
Tahun: 1998
Ditetapkan: 9 Maret 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut fasilitas pembebasan Bea Masuk, Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak dipungut, dan Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2318) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2318) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang …
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
7.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34);
11.Peraturan …
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
12.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
13.Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
14.Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA. Pasal I Menghapus ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 56

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992