DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1997

Nomor: 50
Tahun: 1997
Ditetapkan: 29 Desember 1997
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Perpustakaan Nasional dipandang perlu menyempurnakan kembali kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden di disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Pasal 3…

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
c.penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
d.pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
e.pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di pusat maupun di daerah;
f.pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka dari dalam dan luar negeri serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
g.pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional, katalog induk nasional, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak lainnya;
i.pelaksanaan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah, multimedia, dan jaringan automasi perpustakaan;
j.pelaksanaan…
j.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem nasional perpustakaan;
k.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dan departemen dalam rangka pembinaan kepangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan;
l.pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan Perpustakaan Nasional;
m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari:

a.Kepala;
b.Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi;
c.Deputi Pembinaan;
d.Sekretariat;
e.Perpustakaan Nasional Propinsi. Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi. Pasal 8…

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi;
b.pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c.pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pelaksanaan layanan informasi;
e.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri;
f.pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari:

a.Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka;
b.Pusat Layanan Informasi;
c.Pusat Preservasi. Bagian…

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Perpustakaan Nasional dipandang perlu menyempurnakan kembali kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden di disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan;
c.penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
d.pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
e.pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di pusat maupun di daerah;
f.pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka dari dalam dan luar negeri serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
g.pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional, katalog induk nasional, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak lainnya;
i.pelaksanaan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah, multimedia, dan jaringan automasi perpustakaan;
j.pelaksanaan…
j.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem nasional perpustakaan;
k.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dan departemen dalam rangka pembinaan kepangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan;
l.pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan Perpustakaan Nasional;
m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari:

a.Kepala;
b.Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi;
c.Deputi Pembinaan;
d.Sekretariat;
e.Perpustakaan Nasional Propinsi. Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna.
(3)Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi. Pasal 8…

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi;
b.pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c.pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pelaksanaan layanan informasi;
e.pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri;
f.pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari:

a.Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka;
b.Pusat Layanan Informasi;
c.Pusat Preservasi. Bagian…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991