DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Nomor: 70
Tahun: 1991
Ditetapkan: 28 Desember 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2.Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
3.Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di lbukota Negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota Propinsi yang diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Daerah.
5.Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
6.Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
7.Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan.
8.Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.

Pasal 2

Untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa, setiap:

1.penerbit;
2.pengusaha rekaman;
3.warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri;
4.orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia; wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK

Pasal 3

(1)Setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Setiap warga Negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan di luar negeri, wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judul kepada Perpustakaan Nasional.
(3)Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah selesai diterbitkan.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak mengenai Indonesia ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya; atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah; wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan dari pabean.

Pasal 5

(1)Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari :
1. a.buku fiksi;
2. b.buku non fiksi;
3. c.buku rujukan;
4. d.karya artistik;
5. e.karya ilmiah yang dipublikasikan;
6. f.majalah;
7. g.surat kabar;
8. h.peta;
9. i.brosur;
10. j.karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
(2)Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

Pasal 6

(1)Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan.
(2)Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotokopi.

Pasal 7

(1)Penyerahan karya cetak dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui Pos tercatat kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.
(2)Pengiriman melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan cara yang baik dan aman sesuai ketentuan pengiriman karya cetak pada umumnya.
(3)Pengiriman dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya cetak tersebut.
(4)Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah yang bersangkutan dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.

BAB III

PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA REKAM

Pasal 8

(1)Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya rekam dan setiap Warga Negara Indonesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri, wajib menyerahkan sebuah karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Penyerahan hasil karya rekam tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak disebarluaskan atau dipasarkan.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memasukkan karya rekam mengenai Indonesia yang jumlahnya:
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya, atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya rekam yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah; wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan dari pabean.

Pasal 10

(1)Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
(2)Penyerahan, penyimpanan dan pengelolaan karya rekam berupa film ceritera atau dokumenter diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 11

Karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2.Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
3.Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di lbukota Negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota Propinsi yang diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Daerah.
5.Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
6.Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
7.Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan.
8.Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.

Pasal 2

Untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa, setiap:

1.penerbit;
2.pengusaha rekaman;
3.warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri;
4.orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia; wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK

Pasal 3

(1)Setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Setiap warga Negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan di luar negeri, wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judul kepada Perpustakaan Nasional.
(3)Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah selesai diterbitkan.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak mengenai Indonesia ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya; atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah; wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan dari pabean.

Pasal 5

(1)Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari :
1. a.buku fiksi;
2. b.buku non fiksi;
3. c.buku rujukan;
4. d.karya artistik;
5. e.karya ilmiah yang dipublikasikan;
6. f.majalah;
7. g.surat kabar;
8. h.peta;
9. i.brosur;
10. j.karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
(2)Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

Pasal 6

(1)Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan.
(2)Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotokopi.

Pasal 7

(1)Penyerahan karya cetak dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui Pos tercatat kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.
(2)Pengiriman melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan cara yang baik dan aman sesuai ketentuan pengiriman karya cetak pada umumnya.
(3)Pengiriman dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya cetak tersebut.
(4)Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah yang bersangkutan dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.

BAB III

PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA REKAM

Pasal 8

(1)Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya rekam dan setiap Warga Negara Indonesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri, wajib menyerahkan sebuah karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.
(2)Penyerahan hasil karya rekam tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak disebarluaskan atau dipasarkan.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memasukkan karya rekam mengenai Indonesia yang jumlahnya:
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya, atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya rekam yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah; wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan dari pabean.

Pasal 10

(1)Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
(2)Penyerahan, penyimpanan dan pengelolaan karya rekam berupa film ceritera atau dokumenter diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 11

Karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1997

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1997

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017