DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2004

Nomor: 52
Tahun: 2004
Ditetapkan: 22 Juni 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

(1)Membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia.
(2)Komisi Nasional Lanjut Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Komisi Nasional Lanjut Usia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS

Pasal 3

(1)Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai tugas :
1. a.membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Nasional Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari :

a.Ketua I merangkap anggota;
b.Ketua II merangkap anggota;
c.Wakil Ketua I merangkap anggota;
d.Wakil Ketua II merangkap anggota;
e.Sekretaris merangkap anggota;
f.Anggota.

Pasal 6

(1)Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.
(3)Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial lanjut usia dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.
(5)Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Pasal 7

(1)Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah merupakan Wakil instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang :
1. a.kesejahteraan…
2. a.kesejahteraan rakyat;
3. b.kesehatan;
4. c.sosial;
5. d.kependudukan dan keluarga berencana;
6. e.ketenagakerjaan
7. f.pendidikan nasional;
8. g.agama;
9. h.permukiman dan prasarana wilayah;
10. i.pemberdayaan perempuan;
11. j.kebudayaan dan pariwisata;
12. k.perhubungan;
13. l.pemerintahan dalam negeri.
(2)Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari :
1. a.organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.dunia usaha.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Lanjut Usia dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Lanjut Usia.
(3)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Nasional Lanjut Usia dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Ketentuan…
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 11

Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

(1)Membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia.
(2)Komisi Nasional Lanjut Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Komisi Nasional Lanjut Usia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS

Pasal 3

(1)Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai tugas :
1. a.membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Nasional Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari :

a.Ketua I merangkap anggota;
b.Ketua II merangkap anggota;
c.Wakil Ketua I merangkap anggota;
d.Wakil Ketua II merangkap anggota;
e.Sekretaris merangkap anggota;
f.Anggota.

Pasal 6

(1)Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.
(3)Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial lanjut usia dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.
(5)Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Pasal 7

(1)Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah merupakan Wakil instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang :
1. a.kesejahteraan…
2. a.kesejahteraan rakyat;
3. b.kesehatan;
4. c.sosial;
5. d.kependudukan dan keluarga berencana;
6. e.ketenagakerjaan
7. f.pendidikan nasional;
8. g.agama;
9. h.permukiman dan prasarana wilayah;
10. i.pemberdayaan perempuan;
11. j.kebudayaan dan pariwisata;
12. k.perhubungan;
13. l.pemerintahan dalam negeri.
(2)Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari :
1. a.organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.dunia usaha.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Lanjut Usia dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Lanjut Usia.
(3)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Nasional Lanjut Usia dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Ketentuan…
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017