DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Azas, Arah dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab, Pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Kelembagaan dan Koordinasi, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lansia sebagai Warga Negara Republik Indonesia rnernpunyai hak dan kewajiban yang sarna dalarn segala aspek kehidupan, serta rnerniliki potensi dan kernarnpuan yang dapat dikernbangkan untuk rnernajukan kesejahteraan diri, keluarga dan rnasyarakat;
b.bahwa dengan terus bertarnbahnya jurnlah lansia dari tahun ke tahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan rnenjad.i beban Pernerintah Daerah Kabupaten Landak untuk itu diperlukan bantuan guna peningkatan kesejahteraannya;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu rnernberikan arahan, birnbingan dan rnenciptakan suasana yang rnenunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lansia; dan
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnernbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Lanjut Usia.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 55 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Landak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3904) sebagairnana telah d.iubah dengan '(+&g IOU1ON esouOpuI gqdoy er8y uerqueT UeuequL, ' I0LION IO unueL esouopur mqndo ere8o uerqura1) ueBuepun-8uepunrod uemeId 8ueua IIO LL I I0UION uemuoqurod 8uepun-8uepun '6 '(080g 1ouIoN esuopu Yqdo e.re8a urequrT UueqL 'I9I IO1ION 600€ unueL esouopur {qnda ere8oy uerequro1) e8renoy ueun8uequrod uep uernpnpuodoy ueBuequox.rad 8Bu1uo 600 unuEL Zg I0UION Suepun-8upun '8 ·(c90g 1ouIo souopup 1qndo e.re8oN ue.requronI ueuequreL, 'pI I0uION 600z unueL esouopur mqndo er8o ue.requro) ueeuosy 8u1ua 600 unuL, 9& ±0uION uepun-8uepun 'L ·(6Lz+ IouION e.reBoN ue.requrT uquL, 6Lb IouION ere8o uerqu1I '6€ 1ouIoN £O0 unuey ereoN ue.requro1) uee[rore8euoay 8ueu €00 unueL £I I0UION Suepun-8uepun '9 ·(0L96+ esouopup 1qndo ere8oN ue.rquron1 euequreL @I ±ouoN 600z unuer esouopup rqndo ere8o uerequro1) re!sos ueeroue[soy 8ueuo 600¢ unueL II 10Io uepun-uepun 'S ·(988€ 1ouoN esuopuI 1qndo e.re8N UeIqur?I UPquIL 'g9I I0UION 666I nueL esouopuf mqndo ere8o uerequrof) esnuey sesy e 8ueua 6661 unueL 6& I0UION uepun-uepun 'v '(96L& ouoN esuopupqndoy ere8oN uerquraT ueuequL, 'O6I IOTIO 8661 unuej, esauopu qndo ere8o uerqurot) esuer ueeroue[soy 8uu 866I unI EI I0ION Buepun-8uepun '€ {(0L6€ I0LION eISuOpUI 1qndor ere@oN uerqurT UeuquL, '8 IOU1ON o00z unue souopur qndoy ere8oy ue.requ1) repue1 uoednqey ueruoquro 8ueuo 666l unueL, gg IotIoN Buepun-8uepun sey ueueqnod 8ueua O0 unUL, SI I0UION uepun-8uepun
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); •
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lansia;
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6.Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun keatas.
7.Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau Jasa.
8.Lansia potensial tidak mampu adalah lansia potensial yang tidak/belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
9.Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/ atau nenek.
12.Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarganya lansia. • 13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/ atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17.Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18.Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dan kesejahteraan lansia.

BAB II

AZAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berazaskan:

a.kekeluargaan;
b.keseimbangan
c.keserasian; dan
d.keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. • Pasal 4 Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk :

a.memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif lansia;
b.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lansia;
c.memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan lansia;
e.meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial; dan
8. h.bantuan sosial;
(2)Bagi keluarga yang menanggung lansia mandapatkan bantuan berupa informasi dan pendidikan terkait dengan layanan dasar lansia.
(3)Bagi lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c dan huruf d.
(4)Bagi lansia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.
(5)Bagi lansia mendapat bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Lansia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: •
1. a.Lansia potensial;
2. b.Lansia potensial tidak mampu; dan
3. c.Lansia tidak potensial.

Pasal 7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk :

a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lansia. BABV PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016