DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999

Nomor: 56
Tahun: 1999
Ditetapkan: 15 Juni 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3765);
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5.Keputusan …
5.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kependudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STSI Padang Panjang sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Padang Panjang dipimpin oleh Ketua STSI Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

STSI Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pendidikan profesional di bidang seni di atas pendidikan menengah.

Pasal 4

…

Pasal 4

Organisasi STSI Padang Panjang terdiri atas :

a.Unsur Pimpinan : Ketua dan pembantu Ketua;
b.Senat STSI Padang Panjang;
c.Unsur Pelaksana Akademik;
d.Unsur Pelaksana Administratif;
c.Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Pembinaan STSI Padang Panjang secara teknis akademik dan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Padang Panjang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Seni Karawitan Padang Panjang diintegrasikan ke dalam STSI Padang Panjang.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 192 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 192 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1998