DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Nomor: 30
Tahun: 1990
Ditetapkan: 10 Juli 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
4.Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5.Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
7.Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
8.Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi.
9.Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. 10.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
11.Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. 13.Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain adalah Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

(1)Tujuan pendidikan tinggi adalah:

1.menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2)Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:

1.tujuan pendidikan nasional;
2.kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
3.kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
(2)Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
(4)Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
(2)Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan univesitas.
(3)Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
(4)Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Pasal 5

(1)Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
(2)Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
(3)Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma dan Program Spesialis.
(4)Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka atau jarak jauh.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan. tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
(2)Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
(3)Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
(4)Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
(5)Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sejenis.
(6)Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 7

(1)Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
(2)Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
(3)Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 8

(1)Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
(2)Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
(3)Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui kuliah.
(2)Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 11

(1)Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
(2)Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3)Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
4.Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5.Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
7.Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
8.Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi.
9.Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. 10.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
11.Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. 13.Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain adalah Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

(1)Tujuan pendidikan tinggi adalah:

1.menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2)Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:

1.tujuan pendidikan nasional;
2.kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
3.kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
(2)Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
(4)Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
(2)Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan univesitas.
(3)Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
(4)Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Pasal 5

(1)Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
(2)Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
(3)Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma dan Program Spesialis.
(4)Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka atau jarak jauh.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan. tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
(2)Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
(3)Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
(4)Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
(5)Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sejenis.
(6)Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 7

(1)Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
(2)Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
(3)Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 8

(1)Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
(2)Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
(3)Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan upacara wisuda.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui kuliah.
(2)Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 11

(1)Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
(2)Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3)Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992