DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1998

Nomor: 61
Tahun: 1998
Ditetapkan: 13 April 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Mei 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 74 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti selanjutnya disebut "Para Pihak Penandatangan. BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama yang berkelanjutan dan berjangka panjang; YAKIN akan perlunya kerjasama yang berkelanjutan dan efektif demi kepentingan kedua negara; MENEGASKAN keinginan mereka dalam mempererat kerjasama bilateral antara kedua negara; dan DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahanan dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati penuh kedaulatan; TELAH SEPAKAT sebagai berikut : Pasal I Para Pihak Penandatangan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam rangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama. Pasal II Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak Penandatangan maupun dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang telah disepakti oleh Para Pihak Penandatangan. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati harus didasarkan pada pengaturan pelaksanaan tersendiri. Pasal III Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini Para Pihak Penandatangan akan bertemu dan bila diperlukan untuk membahas perkembangan dari Persetujuan ini hak lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara. Pasal IV

1.Para Pihak Penandatanganan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak Penandatangan melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga-tenaga ahli, para teknisi dan para pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait dari kedua negara.
2.Para Pihak Penandatangan setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan

a.masing-masing Pihak Penandatangan akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatan kekayaan intelektual tersebut;
b.dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak Penandatangan dan/atau lembaga-lembaga atas nama Pihak Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil.
1. 3.Para Pihak Penandatangan akan saling menjamin bahwa Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan lainnay dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang sah.
2. 4.Para Pihak Penandatangan akan melepaskan masing-masing setiap tuntutan dari pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawah oleh salah satu Pihak Penandatangan untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan. Pasal V Para Pihak Penandatangan sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama untuk mempelajari perkembangan Persetujuan ini, untuk membahas hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan demi tercapainya maksud dan dari Persetujuan ini. Komisi Bersama ini akan bertemu bila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, apakah di Indonesia atau di Djibouti. Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan. Pasal VI Setiap perselisihan antara Para Pihak Penandatangan mengenai pengertian dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini harus dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan. Pasal VII Persetujuan ini mulai berlaku secara sementara pada tanggal penandatanganan dan mulai berlaku secara penuh pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir ketika Para Pihak Penandatangan saling mengabarkan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi. Pasal VIII Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Para Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini. Pasal IX Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai dengan selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut. Salah satu dari Para Pihak Pendatanganan diperkenankan untuk membuat perubahan atau amandemen sebagian atau keseluruhan dari Persetujuan ini secara tertulis. Setiap perubahan atau amandemen yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak Penandatangan. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada 2 Mei 1997 dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK DJIBOUTI ttd. ttd. ALI ALATAS, S.H. MOHAMED MOUSSA CHEHEM Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pasal 1

Pasal 2

1.Para Pihak Penandatanganan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak Penandatangan melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga-tenaga ahli, para teknisi dan para pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait dari kedua negara.
2.Para Pihak Penandatangan setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan

a.masing-masing Pihak Penandatangan akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatan kekayaan intelektual tersebut;
b.dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak Penandatangan dan/atau lembaga-lembaga atas nama Pihak Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil.
1. 3.Para Pihak Penandatangan akan saling menjamin bahwa Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan lainnay dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang sah.
2. 4.Para Pihak Penandatangan akan melepaskan masing-masing setiap tuntutan dari pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawah oleh salah satu Pihak Penandatangan untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan. Pasal V Para Pihak Penandatangan sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama untuk mempelajari perkembangan Persetujuan ini, untuk membahas hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan demi tercapainya maksud dan dari Persetujuan ini. Komisi Bersama ini akan bertemu bila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, apakah di Indonesia atau di Djibouti. Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan. Pasal VI Setiap perselisihan antara Para Pihak Penandatangan mengenai pengertian dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini harus dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan. Pasal VII Persetujuan ini mulai berlaku secara sementara pada tanggal penandatanganan dan mulai berlaku secara penuh pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir ketika Para Pihak Penandatangan saling mengabarkan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi. Pasal VIII Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Para Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini. Pasal IX Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai dengan selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut. Salah satu dari Para Pihak Pendatanganan diperkenankan untuk membuat perubahan atau amandemen sebagian atau keseluruhan dari Persetujuan ini secara tertulis. Setiap perubahan atau amandemen yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak Penandatangan. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada 2 Mei 1997 dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK DJIBOUTI ttd. ttd. ALI ALATAS, S.H. MOHAMED MOUSSA CHEHEM Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999