DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989

Nomor: 58
Tahun: 1989
Ditetapkan: 24 November 1989
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978.

Pasal 1

1.Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut : “(2) Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Kepala Satuan Pelaksana;
d.Kepala Satuan Pengawasan intern;
e.Asisten Ketua.”
1. 2.Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7a 1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa. 2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIb.”
2. 3.Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga selurhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 8 1). Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2). Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3). Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Asisten Ketua dan jabatan lain di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 4). Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan.”
3. 4.Mengubah ketentuan Pasal 9, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9

(1)Perincinan tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
(2)Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.” Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

1.Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut : “(2) Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri atas:

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Kepala Satuan Pelaksana;
d.Kepala Satuan Pengawasan intern;
e.Asisten Ketua.”
1. 2.Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7a 1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa. 2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIb.”
2. 3.Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga selurhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 8 1). Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2). Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3). Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Asisten Ketua dan jabatan lain di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 4). Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan.”
3. 4.Mengubah ketentuan Pasal 9, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9

(1)Perincinan tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
(2)Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.” Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995