DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995

Nomor: 78
Tahun: 1995
Ditetapkan: 22 November 1995
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sementara pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam belum diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan bandar udara untuk umum, penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
4.Keputusan…
4.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM. Pasal I Bandar Udara Hang Nadim Batam adalah bandar udara umum yang dipergunakan untuk melayani angkutan udara di dalam negeri dan ke/dari luar negeri.

Pasal 2

(1)Bandar Udara Hang Nadim Batam diselenggarakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bekerjasama dengan Departemen perhubungan.
(2)Ketua Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam bersama Menteri Perhubungan menyusun perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dengan tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3…

Pasal 3

pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembinaan teknis operasional Bandar Udara Hang Nadim Batam dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, meliputi :

a.pengaturan ruang udara, pengoperasian prasarana sisi udara dan prasarana sisi darat yang langsung mendukung keselamatan operasi penerbangan, dan kelancaran pelayanan jasa transportasi udara;
b.pengawasan terpenuhinya standar-standar keamanan, keselamatan operasi dan pelayanan jasa transportasi udara.

Pasal 5

Tarif pelayanan kebandaraan di Bandar Udara Hang Nadim batam ditetapkan berdasarkan tarif pada bandar udara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Hang Nadim Batam telah selesai dilaksanakan dan bandar udara dimaksud telah dapat beroperasi secara penuh, maka pengusahaannya dilimpahkan sepenuhnya kepada badan Usaha Milik negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan bandar udara untuk umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sementara pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam belum diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan bandar udara untuk umum, penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
4.Keputusan…
4.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.

Menetapkan

Pasal 2

(1)Bandar Udara Hang Nadim Batam diselenggarakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bekerjasama dengan Departemen perhubungan.
(2)Ketua Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam bersama Menteri Perhubungan menyusun perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dengan tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3…

Pasal 3

pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembinaan teknis operasional Bandar Udara Hang Nadim Batam dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, meliputi :

a.pengaturan ruang udara, pengoperasian prasarana sisi udara dan prasarana sisi darat yang langsung mendukung keselamatan operasi penerbangan, dan kelancaran pelayanan jasa transportasi udara;
b.pengawasan terpenuhinya standar-standar keamanan, keselamatan operasi dan pelayanan jasa transportasi udara.

Pasal 5

Tarif pelayanan kebandaraan di Bandar Udara Hang Nadim batam ditetapkan berdasarkan tarif pada bandar udara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989