Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1973
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
(1). Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya didalam Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam ; (2). Sehubungan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh wilayah Pulau Batam merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam. BAB II KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN
BAB II
Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada :
Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
(2). Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari ;
… www.bphn.go.id
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(2). Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
(3). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh suatu team-assistensi yang terdiri dari unsur-unsur.
(4). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggungjawab kepada Presiden ; (5). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan mengindahkan petunjuk-putunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (1). Untuk menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dibentuk suatu badan usaha milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 ; (2). Pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri ; BAB III … www.bphn.go.id BAB III PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH
BAB III
(1). Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri ; (2). Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut :
(1). Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 ; (2). Penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. BAB IV PEANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV
(1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden ; (2). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden. (3). Sekretaris Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita ; (4). Anggota … www.bphn.go.id (4). Anggota-anggota Team Assistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita atas usul Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan. BAB V KETENTUAN LAIN- LAIN
BAB V
Perincian tugas dan tata-kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua masing-masing yang bersangkutan. KETENTUAN PENUTUP
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Nopember 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI. www.bphn.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)