DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973

Nomor: 41
Tahun: 1973
Ditetapkan: 22 November 1973
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1). Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya didalam Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam ;
(2). Sehubungan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh wilayah Pulau Batam merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam.

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada :

a.Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ;
b.Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
c.Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, masing-masing dengan tugas dan tanggungjawab seperti ditetapkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

(1)Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Melakukan … www.bphn.go.id
2. a.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
3. b.Mensinkronisasikan kebijaksanaan Instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam ;
4. c.Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah dibidang pembangunan.
(2). Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari ;

1.Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS sebagai Ketua merangkap Anggota.
2.Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota ;
3.Menteri Keuangan, sebagai Anggota ;
4.Menteri Perdagangan, sebagai Anggota ;
5.Menteri Perindustrian, sebagai Anggota ;
6.Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ;
7.Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota ;
8.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai Anggota ;

(3)Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

… www.bphn.go.id

Pasal 4

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

(1)Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggungjawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Mengembangkan dan mengendalikan Pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri ;
2. b.Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan ( transhipment ) di Pulau Batam ;
3. c.Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya ;
4. d.Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan ;
5. e.Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa- jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.
(2). Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
1. a.Seorang Ketua ;
2. b.Seorang Wakil Ketua ;
3. c.Seorang Sekretaris ;
(3). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh suatu team-assistensi yang terdiri dari unsur-unsur.
1. a.Departemen Keuangan (Direktorat Jedral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai) ;
2. b.Departemen … www.bphn.go.id
3. b.Departemen Perhubungan (Direktorat Jendral Perhubungan Laut) ;
4. c.Departemen Perdagangan (Direktorat Jendral Perdagangan) ;
5. d.Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja) ;
6. e.Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jendral Aggraria) ;
7. f.Departemen Kehakiman (Direktorat Jendral Imigrasi) ;
(4). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggungjawab kepada Presiden ;
(5). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan mengindahkan petunjuk-putunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

(1). Untuk menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dibentuk suatu badan usaha milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 ;
(2). Pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri ;

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 6

(1). Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri ;
(2). Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
2. b.Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk ;
  1. 1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;
  2. 2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
  3. 3.menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria ;
  4. 4.menerima … www.bphn.go.id
  5. 4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Pasal 7

(1). Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 ;
(2). Penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

BAB IV

PEANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden ;
(2). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden.
(3). Sekretaris Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita ;
(4). Anggota … www.bphn.go.id
(4). Anggota-anggota Team Assistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita atas usul Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

Perincian tugas dan tata-kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Nopember 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI. www.bphn.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1). Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya didalam Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam ;
(2). Sehubungan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh wilayah Pulau Batam merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam.

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada :

a.Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ;
b.Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
c.Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, masing-masing dengan tugas dan tanggungjawab seperti ditetapkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

(1)Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Melakukan … www.bphn.go.id
2. a.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
3. b.Mensinkronisasikan kebijaksanaan Instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam ;
4. c.Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah dibidang pembangunan.
(2). Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari ;

1.Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS sebagai Ketua merangkap Anggota.
2.Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota ;
3.Menteri Keuangan, sebagai Anggota ;
4.Menteri Perdagangan, sebagai Anggota ;
5.Menteri Perindustrian, sebagai Anggota ;
6.Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ;
7.Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota ;
8.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai Anggota ;

(3)Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

… www.bphn.go.id

Pasal 4

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

(1)Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggungjawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Mengembangkan dan mengendalikan Pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri ;
2. b.Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan ( transhipment ) di Pulau Batam ;
3. c.Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya ;
4. d.Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan ;
5. e.Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa- jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.
(2). Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
1. a.Seorang Ketua ;
2. b.Seorang Wakil Ketua ;
3. c.Seorang Sekretaris ;
(3). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh suatu team-assistensi yang terdiri dari unsur-unsur.
1. a.Departemen Keuangan (Direktorat Jedral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai) ;
2. b.Departemen … www.bphn.go.id
3. b.Departemen Perhubungan (Direktorat Jendral Perhubungan Laut) ;
4. c.Departemen Perdagangan (Direktorat Jendral Perdagangan) ;
5. d.Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja) ;
6. e.Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jendral Aggraria) ;
7. f.Departemen Kehakiman (Direktorat Jendral Imigrasi) ;
(4). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggungjawab kepada Presiden ;
(5). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan mengindahkan petunjuk-putunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

(1). Untuk menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dibentuk suatu badan usaha milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 ;
(2). Pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri ;

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 6

(1). Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri ;
(2). Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
2. b.Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk ;
  1. 1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;
  2. 2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
  3. 3.menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria ;
  4. 4.menerima … www.bphn.go.id
  5. 4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Pasal 7

(1). Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 ;
(2). Penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

BAB IV

PEANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden ;
(2). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden.
(3). Sekretaris Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita ;
(4). Anggota … www.bphn.go.id
(4). Anggota-anggota Team Assistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita atas usul Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

Perincian tugas dan tata-kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Nopember 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI. www.bphn.go.id

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 6

Pasal 7

PEANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 6

Pasal 7

PEANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1995