Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1981
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 78
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METROLOGI LEGAL.
BAB I
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya dengan:
BAB II . . . BAB II SATUAN-SATUAN
BAB II
Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.
Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini adalah sebagai berikut : Satuan : Lambang Satuan: meter................................................. m kilogram.............................................. kg sekon................................................. s amper................................................. A kelvin................................................ K kandela............................................... ed mole.................................................. mol
Kelipatan /bagian desimal Awal kata Lambang 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 eksa E 1 000 000 000 000 000 = 1015 peta P 1 000 000 000 000 = 1012 tera T 1 000 000 000 = 109 giga G 1 000 000 . . . 1 000 000 = 106 mega M 1 000 = 103 kilo k 1 00 = 102 hekto h 10 = 101 deka da 0,1 = 10-1 desi d 0,01 = 10-2 senti c 0,001 = 10-3 mili m 0,000 001 = 10-6 mikro u 0,000 000 001 = 10-9 nano n 0,000 000 000 001 = 10-12 piko p 0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a
Derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.
Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan :
BAB III STANDAR-STANDAR SATUAN
BAB III
Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)