DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1998

Nomor: 7
Tahun: 1998
Ditetapkan: 12 Januari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara, dan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah guna mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, dalam suatu kerjasama yang erat antara Pemerintah dan badan usaha swasta;
c.bahwa untuk memberikan landasan yang jelas bagi keikutsertaan tersebut, dan memberikan arahan agar kerjasama tersebut tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan; MEMUTUSKAN: … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Pemerintah dapat mengikutsertakan badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 2

(1)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut meliputi bidang-bidang:

1.Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik;
2.Transmisi dan pendistribusian gas alam;
3.Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasil-hasil olahan tersebut;
4.Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi atau pengolahan air bersih;
5.Pengelolaan air limbah dan sampah;
6.Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api;
7.Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara;
8.Pengadaan ... PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
8.Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi;

(2)Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan disetiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Pengikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip:

1.tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional;
2.saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
3.meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;
4.semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;
5.meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
6.proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi;
7.tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 4

… PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Pasal 4

(1)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan pertimbangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab pembangunan infrastruktur, menetapkan rencana beserta urutan prioritas proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaannya dapat dilakukan dengan mengikutsertakan badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah.
(2)Proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahan-perubahannya.

Pasal 5

Rencana proyek pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan disertai:

1.Studi pra kelayakan proyek yang bersangkutan;
2.Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha swasta melalui kerjasama yang mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik dan pertahanan keamanan negara;
3.Rencana … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3.Rencana dan sumber pembeayaan proyek;
4.Penjelasan mengenai lingkup kerjasama, apakah berupa pembangunan dan pengelolaannya ataukah hanya terbatas pada pengelolaan saja, berikut alasannya;
5.Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaiannya;
6.Kelengkapan data lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

(1)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha swasta;
(2)Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Penawaran kepada badan usaha swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara terbuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek pembangunan infrastruktur yang bersangkutan;
(2)Dengan ... PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
(2)Dengan memperhatikan ciri dan sifat serta tingkat kesulitan proyek, dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek dapat menyelenggarakan pra kualifikasi badan usaha swasta, dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.pengalaman dalam pengerjaan proyek yang sejenis, dengan referensi yang diperlukan;
2. b.prestasi dan kinerja perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut huruf a;
3. c.kemampuan badan usaha swasta, baik yang menyangkut aspek keuangan, tenaga ahli, peralatan dan lain-lain maupun kemampuan dalam pengerjaan proyek dikaitkan dengan kondisi alam ataupun kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain yang melingkupi proyek.

Pasal 8

(1)Bentuk dan pelaksanaan penawaran berikut tatacara penilaiannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilampirkan dalam Keputusan Presiden ini.
(2)Penilaian terhadap penawaran dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek;

Pasal 9

… PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara, dan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah guna mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, dalam suatu kerjasama yang erat antara Pemerintah dan badan usaha swasta;
c.bahwa untuk memberikan landasan yang jelas bagi keikutsertaan tersebut, dan memberikan arahan agar kerjasama tersebut tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan; MEMUTUSKAN: … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Pemerintah dapat mengikutsertakan badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 2

(1)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut meliputi bidang-bidang:

1.Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik;
2.Transmisi dan pendistribusian gas alam;
3.Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasil-hasil olahan tersebut;
4.Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi atau pengolahan air bersih;
5.Pengelolaan air limbah dan sampah;
6.Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api;
7.Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara;
8.Pengadaan ... PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
8.Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi;

(2)Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan disetiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Pengikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip:

1.tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional;
2.saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
3.meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;
4.semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;
5.meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
6.proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi;
7.tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 4

… PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Pasal 4

(1)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan pertimbangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab pembangunan infrastruktur, menetapkan rencana beserta urutan prioritas proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaannya dapat dilakukan dengan mengikutsertakan badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah.
(2)Proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahan-perubahannya.

Pasal 5

1.Studi pra kelayakan proyek yang bersangkutan;
2.Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha swasta melalui kerjasama yang mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik dan pertahanan keamanan negara;
3.Rencana … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3.Rencana dan sumber pembeayaan proyek;
4.Penjelasan mengenai lingkup kerjasama, apakah berupa pembangunan dan pengelolaannya ataukah hanya terbatas pada pengelolaan saja, berikut alasannya;
5.Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaiannya;
6.Kelengkapan data lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

(1)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha swasta;
(2)Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Penawaran kepada badan usaha swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara terbuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek pembangunan infrastruktur yang bersangkutan;
(2)Dengan ... PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
(2)Dengan memperhatikan ciri dan sifat serta tingkat kesulitan proyek, dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek dapat menyelenggarakan pra kualifikasi badan usaha swasta, dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.pengalaman dalam pengerjaan proyek yang sejenis, dengan referensi yang diperlukan;
2. b.prestasi dan kinerja perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut huruf a;
3. c.kemampuan badan usaha swasta, baik yang menyangkut aspek keuangan, tenaga ahli, peralatan dan lain-lain maupun kemampuan dalam pengerjaan proyek dikaitkan dengan kondisi alam ataupun kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain yang melingkupi proyek.

Pasal 8

(1)Bentuk dan pelaksanaan penawaran berikut tatacara penilaiannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilampirkan dalam Keputusan Presiden ini.
(2)Penilaian terhadap penawaran dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek;

Pasal 9

… PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1998