DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985

Nomor: 70
Tahun: 1985
Ditetapkan: 1 Oktober 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemililihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 serta untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
5.Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1985; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
b.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
c.Lembaga Pemilihan Umum selanjutnya dapat disebut LPU, adalah Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah;
d.Panitia adalah panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah;
e.Badan adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah;
f.Personil adalah mereka yang diangkat atau dipekerjakan/diperbantukan pada LPU/Panitia/Badan;
g.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

(1)LPU bersifat permanen dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri;
(2)Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, LPU adalah otonom.
(3)LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Tugas Pokok LPU, adalah :

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
b.memimpin dan mengawasi panitia dan badan yang ada pada LPU;
c.mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
d.mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan lancar;
b.Pengaturan, yaitu mengatur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum;
c.pelaksanaan, yaitu memimpin, menentukan kebijaksanaan, mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan panitia dan badan yang ada pada LPU untuk menjamin kesatuan tidakan dan kegiatan secara efektif dan efisien;
d.pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efektif dan efisien;
e.pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas panitia dan badan yang ada pada LPU serta penggunaan biaya dan barang untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)LPU dipimpin oleh seorang Ketua yang disebut Ketua LPU;
(2)LPU terdiri dari :
1. a.Dewan Pimpinan;
2. b.Dewan Pertimbangan;
3. c.Sekretariat Umum.
(3)Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada LPU dapat dibentuk badan dan/atau ditunjuk pejabat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 6

(1)Ketua LPU dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, yang selanjutny a dapat disebut Menteri Dalam Negeri, Ketua LPU;
(2)Tugas Ketua LPU adalah :
1. a.memimpin LPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. b.meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan LPU dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU;
3. c.mengadakan hubungan dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
(3)Dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melaksanakan tugasnya, Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPU bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7

Dewan Pimpinan LPU adalah dewan dalam LPU yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan.

Pasal 8

Tugas Pokok Dewan Pimpinan LPU adalah :

a.menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b.mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
8. h.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
9. i.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota.
(2)Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungsional.
(3)a. Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan, kedudukannya dalam Dewan Pimpinan LPU digantikan oleh Menteri ad interim yang bersangkutan;
1. b.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan menghadiri rapat Dewan Pimpinan LPU Menteri yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat bawahannya yang representatif untuk mewakili dalam rapat tersebut.
(4)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pimpinan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(5)Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan LPU atas undangan Ketua mengadakan rapat menurut keperluan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok LPU.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemililihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 serta untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
5.Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1985; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
b.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
c.Lembaga Pemilihan Umum selanjutnya dapat disebut LPU, adalah Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah;
d.Panitia adalah panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah;
e.Badan adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah;
f.Personil adalah mereka yang diangkat atau dipekerjakan/diperbantukan pada LPU/Panitia/Badan;
g.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

(1)LPU bersifat permanen dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri;
(2)Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, LPU adalah otonom.
(3)LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Tugas Pokok LPU, adalah :

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
b.memimpin dan mengawasi panitia dan badan yang ada pada LPU;
c.mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
d.mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan lancar;
b.Pengaturan, yaitu mengatur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum;
c.pelaksanaan, yaitu memimpin, menentukan kebijaksanaan, mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan panitia dan badan yang ada pada LPU untuk menjamin kesatuan tidakan dan kegiatan secara efektif dan efisien;
d.pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efektif dan efisien;
e.pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas panitia dan badan yang ada pada LPU serta penggunaan biaya dan barang untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)LPU dipimpin oleh seorang Ketua yang disebut Ketua LPU;
(2)LPU terdiri dari :
1. a.Dewan Pimpinan;
2. b.Dewan Pertimbangan;
3. c.Sekretariat Umum.
(3)Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada LPU dapat dibentuk badan dan/atau ditunjuk pejabat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 6

(1)Ketua LPU dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, yang selanjutny a dapat disebut Menteri Dalam Negeri, Ketua LPU;
(2)Tugas Ketua LPU adalah :
1. a.memimpin LPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. b.meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan LPU dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU;
3. c.mengadakan hubungan dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
(3)Dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melaksanakan tugasnya, Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPU bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7

Dewan Pimpinan LPU adalah dewan dalam LPU yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan.

Pasal 8

Tugas Pokok Dewan Pimpinan LPU adalah :

a.menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b.mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
8. h.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
9. i.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota.
(2)Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungsional.
(3)a. Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan, kedudukannya dalam Dewan Pimpinan LPU digantikan oleh Menteri ad interim yang bersangkutan;
1. b.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan menghadiri rapat Dewan Pimpinan LPU Menteri yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat bawahannya yang representatif untuk mewakili dalam rapat tersebut.
(4)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pimpinan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(5)Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan LPU atas undangan Ketua mengadakan rapat menurut keperluan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok LPU.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1980