DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1999

Nomor: 16
Tahun: 1999
Ditetapkan: 19 Februari 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dan

Menetapkan

menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546). MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

(1)Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
(2)KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibukota Negara.
(3)KPU bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a.merencanakan …
a.merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b.menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
c.membentuk Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Sura (TPS);
d.menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan umum;
e.menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
f.mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
g.memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan
h.tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3

Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Wakil Partai Politik peserta Pemilihan Umum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dan wakil Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan kepada Presiden.
(2)Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wakil dari Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Hak suara wakil dari Pemerintah dan wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berimbang.

Pasal 6

(1)Susunan Keanggotaan KPU terdiri dari :
1. a.Seorang Ketua;
2. b.Dua orang Wakil Ketua;
3. c.Anggota-anggota.
(2)Ketua dan Wakil-wakil Ketua, dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Pasal 7

Masa kerja KPU adalah 5 tahun.

Pasal 8

…

Pasal 8

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR I, dan DPRD II, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dan

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546). MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

(1)Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
(2)KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibukota Negara.
(3)KPU bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a.merencanakan …
a.merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b.menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
c.membentuk Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Sura (TPS);
d.menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) untuk setiap daerah pemilihan umum;
e.menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II;
f.mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
g.memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum; dan
h.tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3

Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Wakil Partai Politik peserta Pemilihan Umum masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dan wakil Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan kepada Presiden.
(2)Keanggotaan KPU wakil dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wakil dari Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Hak suara wakil dari Pemerintah dan wakil dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berimbang.

Pasal 6

(1)Susunan Keanggotaan KPU terdiri dari :
1. a.Seorang Ketua;
2. b.Dua orang Wakil Ketua;
3. c.Anggota-anggota.
(2)Ketua dan Wakil-wakil Ketua, dipilih secara demokratis dari dan oleh Anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Pasal 7

Masa kerja KPU adalah 5 tahun.

Pasal 8

…

Pasal 8

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR I, dan DPRD II, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (5)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (5)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002