DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1980

Nomor: 72
Tahun: 1980
Ditetapkan: 27 Desember 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia, dan mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang –undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063 ) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 ; ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163 );
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
5.Keputusan …
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Undang-undang adalah undang-undang Pemilihan umum yaitu undang-undang nomor 15 Tahun 1959 tentang Pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 dan diubah lagi dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 ;
b.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan undang-undang Pemilihan umum ;
c.Lembaga Pemilihan umum selanjutnya disebut LPU, adalah Lembaga sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah;
d.Panitia adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah;
e.Badan adalah Badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah;
f.Personil adalah mereka yang diangkat atau diperjakan/ diperbantukan dalam LPU/Panitia/Badan ;
g.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

BAB II

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

(1)LPU bersifat permanen dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
(2)Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, LPU adalah otonom.
(3)LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesi

Pasal 3

Tugas pokok LPU adalah :

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan umum ;
b.memimpin dan mengawasi Panitia ;
c.mangumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan umum ;
d.mangerjakan hal-hal lain yang di pandang perlu untuk melaksanakan pemilihan Umum ;

Pasal 4

Dalam melaksakan tugas pokok sebagai di maksud dalam pasal 3 LPU melakukan fingsi-fungsi sebagai berikut :

a.perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan lancar;
b.penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti menentukan kebijak- sanaan, mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien ;
c.pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efisien ;
d.pengawasan ,yaitu mengawasi pelaksanaan tugas Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)LPU terdiri dari : Dewan Pimpinan ;
1. a.Dewan Pertimbangan ;
2. b.Sekretariat Umum.
(2)Selain yang dimaksud pada ayat (1) dalam LPU dibentuk Badan- badan lain berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980.
(3)LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negri.
(4)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 6

(1)Tugas Ketua LPU adalah :
1. a.memimpin kegiatan LPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;
2. b.untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya , mengadakan hubungan dengan fihak-fihak yang dipandang perlu.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya LPU bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB III

DEWAN PIMPINAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 7

Dewan Pimpinan LPU adalah suatu Dewan yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan dalam LPU , yang diketahui oleh Menteri Dalam Negri /Ketua LPU.

Pasal 8

Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :

a.menentukan garis-garis kebijakan pelaksanaan Pemilihan umum ;
b.mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negri sebagai anggota, merasngkap Ketua;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Luar Negri sebagai Anggota.
(2)Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungsional
1. a.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalaangan , maka kedudukannya dalam Dewan Pimpinan LPU digantikan oleh Menteri adinterim yang bersangkutan ;
2. b.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan dan belum ditunjuk pejabat yang representative bawahan Menteri yang bersangkutan untuk mewakilinya dalam musyawarah-musyawarah Dewan Pimpinan LPU.
(4)Sekretaris Umum LPU, karena jabatannya, merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pimpinan LPU mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, atas undangan Ketua Dewan Pimpinan LPU.
(2)Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a maka dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang –undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063 ) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 ; ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163 );
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
5.Keputusan …
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Undang-undang adalah undang-undang Pemilihan umum yaitu undang-undang nomor 15 Tahun 1959 tentang Pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 dan diubah lagi dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 ;
b.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan undang-undang Pemilihan umum ;
c.Lembaga Pemilihan umum selanjutnya disebut LPU, adalah Lembaga sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah;
d.Panitia adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah;
e.Badan adalah Badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah;
f.Personil adalah mereka yang diangkat atau diperjakan/ diperbantukan dalam LPU/Panitia/Badan ;
g.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

BAB II

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

(1)LPU bersifat permanen dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
(2)Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, LPU adalah otonom.
(3)LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesi

Pasal 3

Tugas pokok LPU adalah :

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan umum ;
b.memimpin dan mengawasi Panitia ;
c.mangumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan umum ;
d.mangerjakan hal-hal lain yang di pandang perlu untuk melaksanakan pemilihan Umum ;

Pasal 4

Dalam melaksakan tugas pokok sebagai di maksud dalam pasal 3 LPU melakukan fingsi-fungsi sebagai berikut :

a.perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan lancar;
b.penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti menentukan kebijak- sanaan, mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien ;
c.pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efisien ;
d.pengawasan ,yaitu mengawasi pelaksanaan tugas Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)LPU terdiri dari : Dewan Pimpinan ;
1. a.Dewan Pertimbangan ;
2. b.Sekretariat Umum.
(2)Selain yang dimaksud pada ayat (1) dalam LPU dibentuk Badan- badan lain berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980.
(3)LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negri.
(4)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 6

(1)Tugas Ketua LPU adalah :
1. a.memimpin kegiatan LPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;
2. b.untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya , mengadakan hubungan dengan fihak-fihak yang dipandang perlu.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya LPU bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB III

DEWAN PIMPINAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 7

Dewan Pimpinan LPU adalah suatu Dewan yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan dalam LPU , yang diketahui oleh Menteri Dalam Negri /Ketua LPU.

Pasal 8

Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :

a.menentukan garis-garis kebijakan pelaksanaan Pemilihan umum ;
b.mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negri sebagai anggota, merasngkap Ketua;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Luar Negri sebagai Anggota.
(2)Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungsional
1. a.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalaangan , maka kedudukannya dalam Dewan Pimpinan LPU digantikan oleh Menteri adinterim yang bersangkutan ;
2. b.Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan dan belum ditunjuk pejabat yang representative bawahan Menteri yang bersangkutan untuk mewakilinya dalam musyawarah-musyawarah Dewan Pimpinan LPU.
(4)Sekretaris Umum LPU, karena jabatannya, merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pimpinan LPU mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, atas undangan Ketua Dewan Pimpinan LPU.
(2)Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985