DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2001

Nomor: 73
Tahun: 2001
Ditetapkan: 15 Juni 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5.Undang- …
5.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8.Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 173);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar.
2.Stasiun Pengisian BBM untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan Bunker Pertamina.
3.Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4.Sektor/kegiatan lain adalah setiap usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa di luar Usaha Kecil, transportasi darat/air, industri, perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan), kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya), kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil), kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri.
5.Mid Oil Platts Singapore (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Tanah untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil serta Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha Kecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Premium : Rp 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah);
2. b.Minyak Tanah : Rp 400,00 (empat ratus rupiah);
3. c.Minyak Solar : Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).
(2)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang digunakan untuk sektor industri, sektor/kegiatan lain, dan perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan) diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.
(2)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Diesel dan Minyak Bakar diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.
(3)Dalam hal harga jual eceran BBM sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan ketentuan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Kenaikan harga jual eceran BBM secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harga jual eceran BBM untuk kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya) dan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil) serta untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri diberlakukan harga pasar.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah harga yang ditetapkan setiap bulan berdasarkan Mid Oil Platts Singapore (MOPS) rata-rata dari bulan sebelumnya ditambah 5 % (lima persen) .
(2)Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina pada setiap awal bulan.

Pasal 6

Harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebesar harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 7

Tata cara penjualan/penyerahan, penetapan dan pembayaran BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5.Undang- …
5.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8.Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 173);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar.
2.Stasiun Pengisian BBM untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan Bunker Pertamina.
3.Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4.Sektor/kegiatan lain adalah setiap usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa di luar Usaha Kecil, transportasi darat/air, industri, perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan), kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya), kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil), kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri.
5.Mid Oil Platts Singapore (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Tanah untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil serta Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha Kecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Premium : Rp 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah);
2. b.Minyak Tanah : Rp 400,00 (empat ratus rupiah);
3. c.Minyak Solar : Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).
(2)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang digunakan untuk sektor industri, sektor/kegiatan lain, dan perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan) diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.
(2)Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Diesel dan Minyak Bakar diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.
(3)Dalam hal harga jual eceran BBM sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan ketentuan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Kenaikan harga jual eceran BBM secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah harga yang ditetapkan setiap bulan berdasarkan Mid Oil Platts Singapore (MOPS) rata-rata dari bulan sebelumnya ditambah 5 % (lima persen) .
(2)Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina pada setiap awal bulan.

Pasal 6

Harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebesar harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 7

Tata cara penjualan/penyerahan, penetapan dan pembayaran BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2002