DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1994

Nomor: 75
Tahun: 1994
Ditetapkan: 16 November 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya merupakan daerah terpencil yang mempunyai potensi kekayaan alam dalam bentuk gas bumi, namun keadaan prasarana ekonomiya masih belum memadai, sehingga diperlukan modal yang besar untuk mengembangkan potensi tersebut;
c.bahwa kekayaan alam berupa gas bumi di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya mengandung karbon dioksida (C02) yang tinggi, sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk menyuntikkan karbondioksida (C02) tersebut ke dalam bumi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
d.bahwa dengan memperhatikan sifat kegiatan di daerah tersebut dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dipandang perlu mengatur fasilitas Pajak Penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengolahan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya, dengan Keputusan Presiden; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Nomor 2070);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045 );
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 Tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3570);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA. Pasal 1…

Pasal 1

Kepada Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengolahan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagai berikut:

a.Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh persen) dari penghasilan kena pajak.
b.Atas sisa laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pajak yang ditetapkan sebesar 5%(lima persen) dari penghasilan kena pajak.
c.Besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dihitung dan diberIakukan sesuai dengan dan selama jangka waktu kontrak bagi hasil yang diubah dengan Basic Agreement antara Pertamina dengan Esso ExpIoration dan Production Natuna Inc, yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1995 dan yang disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasaI 1 merupakan pelunasan dari kewajiban pajak penghasilan Esso Exploration and Production Natuna Inc.

Pasal 3

Apabila seluruh atau sebagian Kepentingan Penyertaan Pertamina atau Esso Exploration and Production Natuna Inc. dialihkan kepada pihak Iain maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berIaku bagi pihak yang menerima pengalihan tersebut Pasal 4…

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S 0 E H A R T 0

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya merupakan daerah terpencil yang mempunyai potensi kekayaan alam dalam bentuk gas bumi, namun keadaan prasarana ekonomiya masih belum memadai, sehingga diperlukan modal yang besar untuk mengembangkan potensi tersebut;
c.bahwa kekayaan alam berupa gas bumi di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya mengandung karbon dioksida (C02) yang tinggi, sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk menyuntikkan karbondioksida (C02) tersebut ke dalam bumi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
d.bahwa dengan memperhatikan sifat kegiatan di daerah tersebut dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dipandang perlu mengatur fasilitas Pajak Penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengolahan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya, dengan Keputusan Presiden; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Nomor 2070);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045 );
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 Tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3570);

Menetapkan

Pasal 1

a.Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh persen) dari penghasilan kena pajak.
b.Atas sisa laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pajak yang ditetapkan sebesar 5%(lima persen) dari penghasilan kena pajak.
c.Besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dihitung dan diberIakukan sesuai dengan dan selama jangka waktu kontrak bagi hasil yang diubah dengan Basic Agreement antara Pertamina dengan Esso ExpIoration dan Production Natuna Inc, yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1995 dan yang disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasaI 1 merupakan pelunasan dari kewajiban pajak penghasilan Esso Exploration and Production Natuna Inc.

Pasal 3

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S 0 E H A R T 0

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1994