DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1981

Nomor: 8
Tahun: 1981
Ditetapkan: 3 April 1981
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa biaya untuk pemberian tunjangan beras tersebut dipandang perlu untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat guna meringankan beban Pemerintah Daerah Otonom ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
4.Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan Pengendalian/Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja Harian Tetap Pemerintah, Karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Beras dan Injeksi ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM.

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya.

Pasal 2

(1)Biaya untuk pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya adalah sama dengan pemberian tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, baik secara bersama-sama, maupun sendiri- sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 4…

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa biaya untuk pemberian tunjangan beras tersebut dipandang perlu untuk ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat guna meringankan beban Pemerintah Daerah Otonom ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
4.Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan Pengendalian/Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja Harian Tetap Pemerintah, Karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Beras dan Injeksi ;

Menetapkan

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom berhak memperoleh tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat lainnya.

Pasal 2

(1)Biaya untuk pemberian tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya adalah sama dengan pemberian tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pasal 3

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1981

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967