DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002

Nomor: 87
Tahun: 2002
Ditetapkan: 30 Desember 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, selanjutnya disebut RAN-PESKA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(2)RAN-PESKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-PESKA adalah untuk:

a.menjamin …
a.menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak;
b.mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak;
c.mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak;

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-PESKA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA dibentuk suatu Gugus Tugas/Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Gugus Tugas/Panitia Naional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.Pengkoordinasian …
2. a.Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah sesuai dengan tugas dan/atau kualifikasi masing-masing;
3. b.Advokasi dan sosial RAN-PESKA pada pemangku kepentingan;
4. c.Kerjasama nasional, regional dan internasional untuk langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak;
5. d.Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PESKA kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. e.Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada Presiden dan masyarakat.
(3)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN- PESKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari … dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(2)Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait fengan pelaksanaan RAN-PESKA.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA, yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (pemporv) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN-PESKA dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAN-PESKA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 8

…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II; ttd Edy Sudibyo

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, selanjutnya disebut RAN-PESKA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(2)RAN-PESKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-PESKA adalah untuk:

a.menjamin …
a.menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak;
b.mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak;
c.mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak;

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-PESKA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA dibentuk suatu Gugus Tugas/Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Gugus Tugas/Panitia Naional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.Pengkoordinasian …
2. a.Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Non Pemerintah sesuai dengan tugas dan/atau kualifikasi masing-masing;
3. b.Advokasi dan sosial RAN-PESKA pada pemangku kepentingan;
4. c.Kerjasama nasional, regional dan internasional untuk langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak;
5. d.Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PESKA kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. e.Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan eksploitasi seksual komersial anak kepada Presiden dan masyarakat.
(3)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN- PESKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari … dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(2)Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait fengan pelaksanaan RAN-PESKA.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-PESKA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA, yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (pemporv) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Daerah RAN-PESKA menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas/Panitia Nasional RAN-PESKA dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pasal 8

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014