Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
c.bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yangluas dan Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerahsumber dan/atautempattransitperdagangan orang di Indonesia sehingga perludisusunkebijakan, program, kegiatan yangdituangkandalamPeraturanDaerah;
\ u M ; b .V 1 e.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalamhurufa,hurufb,hurufcdanhurufd,perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPencegahan dan PenangananKorbanPerdaganganOrang. 7 Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-UndangNomor6Tahun1974tentangICetentuan- ketentuanPokokKesejahteraanSosial{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1974Nomor53,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3039); 3.Undang-UndangNomor4Tahun1979 tentangKesejahteraan Anak(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1979Nomor 32, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3143);
5.Undang-UndangNomor20Tahun1999tentangPengesahan ILOConventionNo.138ConcerningMinimumAgefor Admission to Employment(KonvensiILOmengenai Usia MinimumuntukDiperbolehkan Bekerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999Nomor56,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3835); 6.Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHak Asasi Manusia(Lembaran NegaraTahun 1999Nomor165, Tambahan Lembaran NegaraNomor3886); 7.Undang-UndangNomor1Tahun 2000 tentang PengesahanILO ConventionNo.182Concerning The ProhibitionandImmediate Actionfor theElimination ofthe Worst FormsofChild Labour (Konvensi ILONo.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor30, Tambahan Lembaran Negara Nomor3941);
*« v *
A. i 3
1 / ‘ 4 •, DenganPersetujuan Bersama ; DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATU BARA dan ? BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ' KORBANPERDAGANGAN ORANG £ :
BAB I
Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk : 7 ;. a.sejakdini perdagangan orang; b.memberikanperlindungan terhadaporang dari eksploitasidan perbudakan manusia; c.menyelamatkandanmerehabilitasikorban perdagangan orang; d.memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya. ? BABIII :PENCEGAHANPERDAGANGANORANG BagianKesatu PencegahanPreemtif
r" (1)Kebijakanpencegahanpreemtifperdaganganorang (Trafficiking)dilakukanmelalui: a.peningkatan jumlahdanmutu pendidikan baikformal maupunnon formal bagimasyarakat;
c.pembukaan lapangan kerjaseluas-luasnyabagi masyarakat; dan
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi,bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnyakepadamasyarakat tentangnilai-nilai moraldan/atau keagamaan. (3)Pelaksanaan kebijakan pencegahanpreemtifperdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang : a.pendidikan;
(4)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif peradagangan orang(Trafficiking)di Kabupaten Batu Bara sebagaimana * 8 dimaksudpadaayat(1)danpelaksanaanpemberdayaandan penyadaran kepada masyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilaksanakansecaraterpaduyangdikoordinasikan olehperangkatdaerahyang tugas,pokokdanfungsinyadi bidang KesejahteraanSosial. (5)Ketentuan lebihlanjutmengenaikebijakanpencegahan preemtifperdagangan orang sebagaimana dimaksudpada ayat (1)danpelaksanaan pemberdayaandan penyadarankepada masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(2)diatur denganPeraturanBupati. - i \ t Bagian Kedua PencegahanPreventif ui Pasal 5 (1)Pencegahanpreventifperdaganganorang(Trafficiking)di Kabupaten BatuBaradilakukan melalui: a.membangun sistempengawasan yangefektifdan responsive; b.membangun sistem perizinan yang jelas,pastidanrasional; c.membangundanmenyediakan sistem informasi yang lengkapdan mudahdialcses; d.melakukan pendataan,pembinaan dan meningkatkan pengawasanterhadap setiapPPTKISdankorporasi yang melakukanpendataan dan memonitorterhadap setiap tenaga kerjawargaBatuBara yangakanbekerjadi luar Kabupaten/Kotatempat domisilinya; e.membangun jejaringdan keijasama dengan aparatur penegak hukum,aparatur pemerintah,perguruantinggi danberbagai LembagaSwadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak asasi manusia;dan
(2)Pelaksanaan.kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas,pokok dan fungsinya di bidang Sosial, ketenagakeijaan. (3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif peradagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh * 9 7• perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidang KesejahteraanSosial. (4)Ketentuanlebihlanjutmengenai kebijakanpencegahan prevent#perdaganganorangsebagaimanadimaksud pada ayat (1)diaturdenganPeraturan Bupati. * ri BagianKetiga Pencegahan PerdaganganAnalc Pasal 6 (1)Setiap orangdilarangmemperdagangkandan/atau mempekerjakan sertamelibatkananak pada pekeijaan- pekeijaan terburuk. (2)Pekerjaan-pekerjaan terburuk,sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi:
b.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananakuntuk pelacuran,untukproduksi pornografi,atau untuk pertunjukkan porno; c.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananak untuk kegiatan terlarang,untuk produksi,konsumsi dan perdagangan obat-obatan terlarangsebagaimanadiatur dalam peijanjian internasional;
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)meliputi serangkaian tindakan baik berupapreemtif, prevent#,represif danrehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak serta pemulihan. Ir: 10 Bagian Keempat SuratRekomendasiBekeijadi LuarDaerah i Pasal 7 (1)Setiap orangtermasukperempuandananakyangakanbekeija diluarDaerahwajibmemilikiSRBDyangdikeluarkancleh KepalaDesaatauLurah setempat. (2)Untuk mendapatkanSRBDsebagaimana dimaksudpadaayat (1), pemohonharusmengajukan permohonankepadaKepala DesaatauLurah setempatdenganmelengkapisyarat-syarat: a.mengajukan permohonantertulis; b.foto copyKartuTanda Penduduk yangmasihberlaku; c.foto copykartukeluargayangmasih berlaku; d.menyertakan aktekelahiranatausuratkenal lahir; e.bagianakyang berusia 15(limabelas)tahun sampai18 (delapan belas)tahun menyertakansuratizindariorangtua atauwali; f.bagi perempuan yang telahmenikah, suamiyang bersangkutanperlumembubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut;dan g.bilamelaluijasa darisuatuPPTKIS, korporasiatau perantarayangdatanglangsungke DesaatauKelurahan, PPTKISatau perantara tersebutwajibmelaporkansecara lesmi kepadaKepalaDesa atau Lurah,lengkap dengan jati dirisertajenispekeijaan yang ditawarkan,alamat dan nama perusahaan dan/atau tempatkeija sertatawaran keija tertulis dari perusahaan dan/atau tempat keija dimaksud. (3)Mekanismedan tata cara untuk mendapatkan SRBDdiatur lebih lanjutolehBupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Kepala Desa/Lurah wajibmelaporkanSRBDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani tenaga keija,secara berkala. *. * 11 BAB IV PENANGANANKORBANPERDAGANGANORANG Pasal 8 (1)Pemerintah Daerahmelakukanpenanganankorban perdagangan orangmelalui: a.penjemputan,penampungandanpendampinganterhadap korban perdaganganorangsesuai denganasaldomisiliBatu Bara; b.koordinasidenganPemerintahKabupaten/ Kotatempat domisilikorban perdaganganoranguntukproses pemulanganbagikorban perdaganganorang kedaerah asalnya; c.pelaporantentang adanyatindak pidana perdagangan orang kepada aparaturpenegakhukumyangberwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan;dan d.pemberianbantuan hukumdanpendampingan bagikorban perdaganganorang; (2)Ketentuan lebihlanjutmengenai penanganan korban perdagangan orangdiaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati. ; * * BABV REHABILITASI Pasal 9 (1)Pemerintahdaerahwajib melakukan rehabilitasiterhadap korban perdaganganorang melalui: a.pemulihan kesehatan fisikdan psikis bagi korban perdagangan orang;
(2)Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokolcdan fungsinya di bidang :
12 *, (3)Pelaksanaan rehabilitasiterhadapkorban perdagangan orang sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dilaksanakansecara terpaduyangdikoordinasikanoleh perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidangKesejateraanSosial. (4)Masyarakatdapatberpartisipasi dalampelaksanaan rehabilitasikorbanperdagangan orang dengan: a.membukatempatpenampungan bagikorban perdagangan crang; b.memberikanbantuanbaikmorilmaupunmateriil bagi korbanperdagangan orang; dan c.melakukan pendarnpingandan/atau bantuanhukum bagi korban perdagangan orang. (5)Ketentuan lebihlanjutmengenairehabilitasidiatur dengan Peraturan Bupati. i ! 4? BABVI RENCANA AKSI DAERAH Pasal 10 f (1)Pemerintah Daerahwajibmenyusunrencanaaksi daerah pencegahan, penanganandanrehabilitasikorban perdagangan orang. (2)RencanaAksiDaerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) memuat langkah-langkah strategis antaralain: a.menjalinaliansi strategis dengan berbagaiinstansiatau sektor terkait, serta.dengan pemangku lcepentinganuntuk membangunkomitmenbersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidangperekonomian,ketenagakeijaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan,danbidang lainnya yang terkait; b.memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan,dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenairencanaaksidaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur dengan PeraturanBupati. ; BAB VII GUGUSTUGAS Pasal 11 (1)Untuk penanganan korbanperdagangan orang,Bupati Tugas,yangkeanggotaannya meliputimembentukGugus Perangkat.Daerah,Penegak Hukum, OrganisisiProfesi,Instansi Vertikal,PerguruanTinggidanlembaga swadaya masyarakat yangmempunyai komitmenterhadap perjuangan penegakan h - akasasimanusia. (2)GugusTugassebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkan merupakan lembagakoordinatif yangbertugas: a.memberikan saran pertimbangankepadaBupati mengenai pencegahandanpenanganan korban perdaganganorang; b.menyusunRencanaAksiDaerahPencegahandan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.mengkoordinasikan upaya pencegahandan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang; d.melaksanakan advokasi,sosialisasi,pelatihandankerja sama; e.memantau perkembangan pelaksanaan perhndungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2)dan ayat(3)diatur dengan Peraturan Bupati. ¥ 14 *, • f BABVIII HAKDANKEWAJIBANMASYARAKAT Pasal 12 (1)Setiaporang memilikihak untuk: a.mendapatkan kesempatanyangsamauntukmemperoleh pekerjaan danpendidikan yanglayak; b.mendapatkanperlakukanyangwajar; c.melindungidarisegalaperbuatansewenang-wenang; d.pengakuan,jaminan,perlindungandan perlakuan hukum yang adilserta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yangsamadidepanhukum; e.memperoleh rehabilitasidan perlindungan; dan f.ikutberpartisipasidalamupaya pencegahan,penanganan danrehabilitasikorban perdagangan orang. (2)Setiaporangdalam pencegahan dan penanganankorban perdaganganorang memilikikewajiban: a.memperlalcukansetiaporangdenganbaikdanwajar; b.membantubaik secara moril maupun materilkepada korbanperdaganganorang; c.melakukan pengawasanterhadapPPTKISataukorporasi yang berada di lingkungannya;dan d.melaporkanadanyaperdagangan orang kepada aparatur penegakhukumyangberwenang. ? \.. BABIX KERJASAMADAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Keijasama
BAB VII
(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola keijasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. (2)Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan antara daerah dengan:
(3)Keijasama sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi kerjasama: a.pertukarandatadaninformasi;
c.pemulangan korban perdagangan orang; d.penyelidikandanpenyidikantinaak pidanaperdagangan orang;dan e.penyediaanbarangbukti dan saksi. (4)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3) dituangkandalambentuk Keputusan Bersama. ? t Bagian Kedua Kemitraan
(1)PemerintahDaerahmembentuk kemitraandengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdaganganorang,penanganan danrehabilitasi korban perdagangan orang. (2)Kemitraansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan melalui: a.pemberitahuaninformasi lowonganpekeijaan kepada (/masyarakat; b.pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;dan c.penyisihan sebagian labaperusahaanuntukkeperluan penanganan dan/ataurehabilitasi korban perdagangan orang,bantuan pendidikanbagimasyarakat yang tidak mampu,serta menumbuhkandanmeningkatkan kemandirianekonomi. (3)Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X
(1)Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : •v a.kebijakan pencegahanpreemtifdanpreventif; b.pemberdayaandanpenyadarankepadamasyarakat;dan c.pelaksanaanrehabilitasiterhadapkorbanperdagangan orang. (2)GugusTugaswajibmelaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaanRencanaAksiDaerahsebagaimanadimaksud dalamPasal11 ayat(1)danayat(2). (3)Masyarakatbailcsecara peroranganmaupunkelompokberhak melaksanakanpengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. i Pasal 16 (1)PemerintahDaerahmelakukanpengawasanterhadapPPTKIS danKorporasiyang melakukan kegiatandiDaerahuntuk mengetahui tingkatketaatanPPTKISdanKorporasiterhadap peraturan perundang-undangandi bidangketenagakerjaan, perlindungan tenagakeijaIndonesiadanperdaganganorang. (2)Dalamhal hasilpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat (1)menunjukan adanyaketidaktaatanPPTKISdan/atau Korporasimakadilakukan pembinaanmelalui bimbingandan penyuluhan mengenai persyaratandan ketentuanmengenai ketenagakerjaan,penempatan tenagakeijaIndonesia di luar negeridantindak pidana perdagangan orang. (3)Dalamhal pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat(2) tidakefektifdan tidak meningkatkan tingkatketaatanmaka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1)dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakeijaan. (5)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara danmekanisme mengenai pembinaan dan pengawasandiatur dengan Peraturan Bupati. r 1 7 *. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaanuntukpelaksanaan pencegahandanpenanganan korban perdagangan orang bersumber dari: a.AnggaranPendapatandanBelanjaNegara; b.AnggaranPendapatandan BelanjaDaerahProvinsi; c.AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahKabupaten Batu Bara;dan
BABXII SANKSI Bagian Kesatu SanksiAdministrasi
BAB XI
(1)PPTKIS/Korporasi yang melakukan,turut melakukan, membantu melakukandan/atau mempermudahteijadinya perdagangan orang dikenakansanksiadminstrasisebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana PerdaganganOrang. (2)PejabatNegara yang melakukan,turut melakukan,membantu melakukan dan/ataumempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimanadiatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Pengenaansanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2)tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 20 Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 18 BABXIII KETENTUANPENUTUP V Pasal 19 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. i Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannyadalam Lembaran Daerah BatuBara. 7 4 DitetapkandiLimaPuluh pada tanggal*5A9r '^ BUPATI BATU BARA, C r OK ARYA ZULKARNAIN Diundangkan diLimaPuluh pada tanggalkA?r»ua o i t SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BATU BARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATENBATU BARA TAHUN2016NOMOR| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA:(37/2016) 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 19 •4 PENJELASAN V ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBATUBARA NOMORSTAHUN2014 TENTANG PENCEGAHANDANPENANGANANKORBANPERDAGANGAN ORANG; I.UMUM$ Perdagangan orangmerupakan kejahatan terhadapHakAsasi Manusia(HAM)yang mengabaikan hak seseoranguntukhidupbebas, tidak disiksa,kebebasan pribadi,pikirandan hatinurani,beragama, hakuntuktidak diperbudak,danpelanggaranHak Asasi Manusia lainnya. r-Untukmemerangikejahatanperdagangan orang,diperlukan suatukomitmendankebijakan daerahyangnyatadalam upaya 4 ’- untuk mencegah dan menanganikorban perdagangan orangyang ditetapkan dalamPeraturanDaerah. * II.PASAL DEMIPASAL Pasal 1 CukupJelas.
CukupJelas.
CukupJelas.
Cukup Jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen