DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yangmengabaikan harkat,martabatdan derajatmanusia sehingga perlu dicegahdan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas; c.bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yangluas dan Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerahsumber dan/atautempattransitperdagangan orang di Indonesia sehingga perludisusunkebijakan, program, kegiatan yangdituangkandalamPeraturanDaerah;
d.bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten Batu Baraharusmelindungi warganya khususnya perempuan dan/atau anak pekerja atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri; \ u M ; b .V 1 e.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalamhurufa,hurufb,hurufcdanhurufd,perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPencegahan dan PenangananKorbanPerdaganganOrang. 7 Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-UndangNomor6Tahun1974tentangICetentuan- ketentuanPokokKesejahteraanSosial{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1974Nomor53,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3039); 3.Undang-UndangNomor4Tahun1979 tentangKesejahteraan Anak(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1979Nomor 32, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3143);

Mengingat

4.Undang-UndangNomor7Tahun1984tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasi terhadapWanita(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984Nomor29,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3277); 5.Undang-UndangNomor20Tahun1999tentangPengesahan ILOConventionNo.138ConcerningMinimumAgefor Admission to Employment(KonvensiILOmengenai Usia MinimumuntukDiperbolehkan Bekerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999Nomor56,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3835); 6.Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHak Asasi Manusia(Lembaran NegaraTahun 1999Nomor165, Tambahan Lembaran NegaraNomor3886); 7.Undang-UndangNomor1Tahun 2000 tentang PengesahanILO ConventionNo.182Concerning The ProhibitionandImmediate Actionfor theElimination ofthe Worst FormsofChild Labour (Konvensi ILONo.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor30, Tambahan Lembaran Negara Nomor3941);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); *« v * <r>
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.LIndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); A. i 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekeijaan Terburuk Untuk Anak;
23.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (lYafiking) Perempuan dan Anak;
25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia di Luar Negeri;
26.Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor PER07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
27.Peraturan Daerah ICabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara; 1 / ‘ 4 •, DenganPersetujuan Bersama ; DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATU BARA dan ? BUPATI BATU BARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ' KORBANPERDAGANGAN ORANG £ :

BAB I

KETENTUANUMUM 9, Pasal 1 Dalam Peraturan Daerahini, yang dimaksuddengan :

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk : 7 ;. a.sejakdini perdagangan orang; b.memberikanperlindungan terhadaporang dari eksploitasidan perbudakan manusia; c.menyelamatkandanmerehabilitasikorban perdagangan orang; d.memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya. ? BABIII :PENCEGAHANPERDAGANGANORANG BagianKesatu PencegahanPreemtif

Pasal 4

(1)Kebijakanpencegahanpreemtifperdaganganorang (Trafficiking)dilakukanmelalui: a.peningkatan jumlahdanmutu pendidikan baikformal maupunnon formal bagimasyarakat;
1. b.pembukaanaksesibilitas bagimasyarakatuntuk inemperoleh pendidikan,pelatihan,pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; c.pembukaan lapangan kerjaseluas-luasnyabagi masyarakat; dan
2. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi,bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnyakepadamasyarakat tentangnilai-nilai moraldan/atau keagamaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahanpreemtifperdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang : a.pendidikan;
1. b.ketenagakerjaan;dan
2. c.perekonomian.
(4)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif peradagangan orang(Trafficiking)di Kabupaten Batu Bara sebagaimana * 8 dimaksudpadaayat(1)danpelaksanaanpemberdayaandan penyadaran kepada masyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilaksanakansecaraterpaduyangdikoordinasikan olehperangkatdaerahyang tugas,pokokdanfungsinyadi bidang KesejahteraanSosial.
(5)Ketentuan lebihlanjutmengenaikebijakanpencegahan preemtifperdagangan orang sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)danpelaksanaan pemberdayaandan penyadarankepada masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(2)diatur denganPeraturanBupati. - i \ t
(1)Pencegahanpreventifperdaganganorang(Trafficiking)di Kabupaten BatuBaradilakukan melalui: a.membangun sistempengawasan yangefektifdan responsive; b.membangun sistem perizinan yang jelas,pastidanrasional; c.membangundanmenyediakan sistem informasi yang lengkapdan mudahdialcses; d.melakukan pendataan,pembinaan dan meningkatkan pengawasanterhadap setiapPPTKISdankorporasi yang melakukanpendataan dan memonitorterhadap setiap tenaga kerjawargaBatuBara yangakanbekerjadi luar Kabupaten/Kotatempat domisilinya; e.membangun jejaringdan keijasama dengan aparatur penegak hukum,aparatur pemerintah,perguruantinggi danberbagai LembagaSwadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak asasi manusia;dan
1. f.membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan.kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas,pokok dan fungsinya di bidang Sosial, ketenagakeijaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif peradagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh * 9 7• perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidang KesejahteraanSosial.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenai kebijakanpencegahan prevent#perdaganganorangsebagaimanadimaksud pada ayat
(1)diaturdenganPeraturan Bupati. * ri BagianKetiga Pencegahan PerdaganganAnalc Pasal 6
(1)Setiap orangdilarangmemperdagangkandan/atau mempekerjakan sertamelibatkananak pada pekeijaan- pekeijaan terburuk.
(2)Pekerjaan-pekerjaan terburuk,sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi:
1. a.Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangananak, keijaijon, dan penghambaanserta keija paksa,termasuk pengerahan anaksecarapaksa; b.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananakuntuk pelacuran,untukproduksi pornografi,atau untuk pertunjukkan porno; c.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananak untuk kegiatan terlarang,untuk produksi,konsumsi dan perdagangan obat-obatan terlarangsebagaimanadiatur dalam peijanjian internasional;
2. d.Pekeijaan yang sifat atau lingkungan tempat pekeijaan dilakukandapat membahayakan kesehatan,keselamatan, atau moral anak-anak.
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)meliputi serangkaian tindakan baik berupapreemtif, prevent#,represif danrehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak serta pemulihan. Ir: 10
(1)Setiap orangtermasukperempuandananakyangakanbekeija diluarDaerahwajibmemilikiSRBDyangdikeluarkancleh KepalaDesaatauLurah setempat.
(2)Untuk mendapatkanSRBDsebagaimana dimaksudpadaayat
(1), pemohonharusmengajukan permohonankepadaKepala DesaatauLurah setempatdenganmelengkapisyarat-syarat: a.mengajukan permohonantertulis; b.foto copyKartuTanda Penduduk yangmasihberlaku; c.foto copykartukeluargayangmasih berlaku; d.menyertakan aktekelahiranatausuratkenal lahir; e.bagianakyang berusia 15(limabelas)tahun sampai18 (delapan belas)tahun menyertakansuratizindariorangtua atauwali; f.bagi perempuan yang telahmenikah, suamiyang bersangkutanperlumembubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut;dan g.bilamelaluijasa darisuatuPPTKIS, korporasiatau perantarayangdatanglangsungke DesaatauKelurahan, PPTKISatau perantara tersebutwajibmelaporkansecara lesmi kepadaKepalaDesa atau Lurah,lengkap dengan jati dirisertajenispekeijaan yang ditawarkan,alamat dan nama perusahaan dan/atau tempatkeija sertatawaran keija tertulis dari perusahaan dan/atau tempat keija dimaksud.
(3)Mekanismedan tata cara untuk mendapatkan SRBDdiatur lebih lanjutolehBupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Desa/Lurah wajibmelaporkanSRBDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani tenaga keija,secara berkala. *. * 11
(1)Pemerintah Daerahmelakukanpenanganankorban perdagangan orangmelalui: a.penjemputan,penampungandanpendampinganterhadap korban perdaganganorangsesuai denganasaldomisiliBatu Bara; b.koordinasidenganPemerintahKabupaten/ Kotatempat domisilikorban perdaganganoranguntukproses pemulanganbagikorban perdaganganorang kedaerah asalnya; c.pelaporantentang adanyatindak pidana perdagangan orang kepada aparaturpenegakhukumyangberwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan;dan d.pemberianbantuan hukumdanpendampingan bagikorban perdaganganorang;
(2)Ketentuan lebihlanjutmengenai penanganan korban perdagangan orangdiaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati. ; * * BABV REHABILITASI Pasal 9
(1)Pemerintahdaerahwajib melakukan rehabilitasiterhadap korban perdaganganorang melalui: a.pemulihan kesehatan fisikdan psikis bagi korban perdagangan orang;
1. b.reintegrasi korban perdagangan orangke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan c.pemberdayaanekonomidan/atau pendiaikan terhadap korban perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokolcdan fungsinya di bidang :
1. a.Sosial;
2. b.pendidikan dan kesehatan. 12 *,
(3)Pelaksanaan rehabilitasiterhadapkorban perdagangan orang sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dilaksanakansecara terpaduyangdikoordinasikanoleh perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidangKesejateraanSosial.
(4)Masyarakatdapatberpartisipasi dalampelaksanaan rehabilitasikorbanperdagangan orang dengan: a.membukatempatpenampungan bagikorban perdagangan crang; b.memberikanbantuanbaikmorilmaupunmateriil bagi korbanperdagangan orang; dan c.melakukan pendarnpingandan/atau bantuanhukum bagi korban perdagangan orang.
(5)Ketentuan lebihlanjutmengenairehabilitasidiatur dengan Peraturan Bupati. i ! 4? BABVI RENCANA AKSI DAERAH Pasal 10 f
(1)Pemerintah Daerahwajibmenyusunrencanaaksi daerah pencegahan, penanganandanrehabilitasikorban perdagangan orang.
(2)RencanaAksiDaerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) memuat langkah-langkah strategis antaralain: a.menjalinaliansi strategis dengan berbagaiinstansiatau sektor terkait, serta.dengan pemangku lcepentinganuntuk membangunkomitmenbersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidangperekonomian,ketenagakeijaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan,danbidang lainnya yang terkait; b.memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan,dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
1. c.melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
2. d.membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembagaswadayamasyarakat,perguruan tinggi,institusi intemasionaldalam mewujudkanRencanaAksiDaerah menjadiprogrambersama.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenairencanaaksidaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur dengan PeraturanBupati. ;
(1)Untuk penanganan korbanperdagangan orang,Bupati Tugas,yangkeanggotaannya meliputimembentukGugus Perangkat.Daerah,Penegak Hukum, OrganisisiProfesi,Instansi Vertikal,PerguruanTinggidanlembaga swadaya masyarakat yangmempunyai komitmenterhadap perjuangan penegakan h - akasasimanusia.
(2)GugusTugassebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkan merupakan lembagakoordinatif yangbertugas: a.memberikan saran pertimbangankepadaBupati mengenai pencegahandanpenanganan korban perdaganganorang; b.menyusunRencanaAksiDaerahPencegahandan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.mengkoordinasikan upaya pencegahandan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang; d.melaksanakan advokasi,sosialisasi,pelatihandankerja sama; e.memantau perkembangan pelaksanaan perhndungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
1. f.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi;dan
2. h.mendorong terbentuknya Gugus Tugas danPPTdi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2)dan ayat(3)diatur dengan Peraturan Bupati. ¥ 14 *, • f BABVIII HAKDANKEWAJIBANMASYARAKAT Pasal 12
(1)Setiaporang memilikihak untuk: a.mendapatkan kesempatanyangsamauntukmemperoleh pekerjaan danpendidikan yanglayak; b.mendapatkanperlakukanyangwajar; c.melindungidarisegalaperbuatansewenang-wenang; d.pengakuan,jaminan,perlindungandan perlakuan hukum yang adilserta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yangsamadidepanhukum; e.memperoleh rehabilitasidan perlindungan; dan f.ikutberpartisipasidalamupaya pencegahan,penanganan danrehabilitasikorban perdagangan orang.
(2)Setiaporangdalam pencegahan dan penanganankorban perdaganganorang memilikikewajiban: a.memperlalcukansetiaporangdenganbaikdanwajar; b.membantubaik secara moril maupun materilkepada korbanperdaganganorang; c.melakukan pengawasanterhadapPPTKISataukorporasi yang berada di lingkungannya;dan d.melaporkanadanyaperdagangan orang kepada aparatur penegakhukumyangberwenang. ? \.. BABIX KERJASAMADAN KEMITRAAN

BAB VII

GUGUSTUGAS Pasal 11

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola keijasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
(2)Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan antara daerah dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Provinsi lain; dan •K c?$Kabupaten/ KotaLain.
(3)Keijasama sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi kerjasama: a.pertukarandatadaninformasi;
1. b.rehabilitasi korban perdagangan orang; c.pemulangan korban perdagangan orang; d.penyelidikandanpenyidikantinaak pidanaperdagangan orang;dan e.penyediaanbarangbukti dan saksi.
(4)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3) dituangkandalambentuk Keputusan Bersama. ? t

Pasal 14

(1)PemerintahDaerahmembentuk kemitraandengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdaganganorang,penanganan danrehabilitasi korban perdagangan orang.
(2)Kemitraansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan melalui: a.pemberitahuaninformasi lowonganpekeijaan kepada (/masyarakat; b.pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;dan c.penyisihan sebagian labaperusahaanuntukkeperluan penanganan dan/ataurehabilitasi korban perdagangan orang,bantuan pendidikanbagimasyarakat yang tidak mampu,serta menumbuhkandanmeningkatkan kemandirianekonomi.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1)Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : •v a.kebijakan pencegahanpreemtifdanpreventif; b.pemberdayaandanpenyadarankepadamasyarakat;dan c.pelaksanaanrehabilitasiterhadapkorbanperdagangan orang.
(2)GugusTugaswajibmelaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaanRencanaAksiDaerahsebagaimanadimaksud dalamPasal11 ayat(1)danayat(2).
(3)Masyarakatbailcsecara peroranganmaupunkelompokberhak melaksanakanpengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. i Pasal 16
(1)PemerintahDaerahmelakukanpengawasanterhadapPPTKIS danKorporasiyang melakukan kegiatandiDaerahuntuk mengetahui tingkatketaatanPPTKISdanKorporasiterhadap peraturan perundang-undangandi bidangketenagakerjaan, perlindungan tenagakeijaIndonesiadanperdaganganorang.
(2)Dalamhal hasilpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat
(1)menunjukan adanyaketidaktaatanPPTKISdan/atau Korporasimakadilakukan pembinaanmelalui bimbingandan penyuluhan mengenai persyaratandan ketentuanmengenai ketenagakerjaan,penempatan tenagakeijaIndonesia di luar negeridantindak pidana perdagangan orang.
(3)Dalamhal pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat(2) tidakefektifdan tidak meningkatkan tingkatketaatanmaka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1)dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakeijaan.
(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara danmekanisme mengenai pembinaan dan pengawasandiatur dengan Peraturan Bupati. r 1 7 *. a.AnggaranPendapatandanBelanjaNegara; b.AnggaranPendapatandan BelanjaDaerahProvinsi; c.AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahKabupaten Batu Bara;dan
1. d.sumberdanalainyangsahdantidakmengikat. BABXII SANKSI

BAB XI

PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaanuntukpelaksanaan pencegahandanpenanganan korban perdagangan orang bersumber dari:

Pasal 18

(1)PPTKIS/Korporasi yang melakukan,turut melakukan, membantu melakukandan/atau mempermudahteijadinya perdagangan orang dikenakansanksiadminstrasisebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana PerdaganganOrang.
(2)PejabatNegara yang melakukan,turut melakukan,membantu melakukan dan/ataumempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimanadiatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengenaansanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2)tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 20 Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 18 BABXIII KETENTUANPENUTUP V Pasal 19 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. i Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannyadalam Lembaran Daerah BatuBara. 7 4 DitetapkandiLimaPuluh pada tanggal*5A9r '^ BUPATI BATU BARA, C r OK ARYA ZULKARNAIN Diundangkan diLimaPuluh pada tanggalkA?r»ua o i t SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BATU BARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATENBATU BARA TAHUN2016NOMOR| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA:(37/2016) 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 19 •4 PENJELASAN V ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBATUBARA NOMORSTAHUN2014 TENTANG PENCEGAHANDANPENANGANANKORBANPERDAGANGAN ORANG; I.UMUM$ Perdagangan orangmerupakan kejahatan terhadapHakAsasi Manusia(HAM)yang mengabaikan hak seseoranguntukhidupbebas, tidak disiksa,kebebasan pribadi,pikirandan hatinurani,beragama, hakuntuktidak diperbudak,danpelanggaranHak Asasi Manusia lainnya. r-Untukmemerangikejahatanperdagangan orang,diperlukan suatukomitmendankebijakan daerahyangnyatadalam upaya 4 ’- untuk mencegah dan menanganikorban perdagangan orangyang ditetapkan dalamPeraturanDaerah. * II.PASAL DEMIPASAL Pasal 1 CukupJelas.

Pasal 2

CukupJelas.

Pasal 3

CukupJelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yangmengabaikan harkat,martabatdan derajatmanusia sehingga perlu dicegahdan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas; c.bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yangluas dan Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerahsumber dan/atautempattransitperdagangan orang di Indonesia sehingga perludisusunkebijakan, program, kegiatan yangdituangkandalamPeraturanDaerah;
d.bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten Batu Baraharusmelindungi warganya khususnya perempuan dan/atau anak pekerja atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri; \ u M ; b .V 1 e.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalamhurufa,hurufb,hurufcdanhurufd,perlu membentuk Peraturan DaerahtentangPencegahan dan PenangananKorbanPerdaganganOrang. 7 Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-UndangNomor6Tahun1974tentangICetentuan- ketentuanPokokKesejahteraanSosial{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1974Nomor53,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3039); 3.Undang-UndangNomor4Tahun1979 tentangKesejahteraan Anak(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1979Nomor 32, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3143);

Mengingat

4.Undang-UndangNomor7Tahun1984tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasi terhadapWanita(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984Nomor29,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3277); 5.Undang-UndangNomor20Tahun1999tentangPengesahan ILOConventionNo.138ConcerningMinimumAgefor Admission to Employment(KonvensiILOmengenai Usia MinimumuntukDiperbolehkan Bekerja)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999Nomor56,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3835); 6.Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHak Asasi Manusia(Lembaran NegaraTahun 1999Nomor165, Tambahan Lembaran NegaraNomor3886); 7.Undang-UndangNomor1Tahun 2000 tentang PengesahanILO ConventionNo.182Concerning The ProhibitionandImmediate Actionfor theElimination ofthe Worst FormsofChild Labour (Konvensi ILONo.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor30, Tambahan Lembaran Negara Nomor3941);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); *« v * <r>
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.LIndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); A. i 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekeijaan Terburuk Untuk Anak;
23.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (lYafiking) Perempuan dan Anak;
25.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia di Luar Negeri;
26.Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor PER07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
27.Peraturan Daerah ICabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara; 1 / ‘ 4 •, DenganPersetujuan Bersama ; DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATU BARA dan ? BUPATI BATU BARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ' KORBANPERDAGANGAN ORANG £ :

BAB I

KETENTUANUMUM 9, Pasal 1 Dalam Peraturan Daerahini, yang dimaksuddengan :

Pasal 3

Pasal 4

(1)Kebijakanpencegahanpreemtifperdaganganorang (Trafficiking)dilakukanmelalui: a.peningkatan jumlahdanmutu pendidikan baikformal maupunnon formal bagimasyarakat;
1. b.pembukaanaksesibilitas bagimasyarakatuntuk inemperoleh pendidikan,pelatihan,pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; c.pembukaan lapangan kerjaseluas-luasnyabagi masyarakat; dan
2. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi,bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnyakepadamasyarakat tentangnilai-nilai moraldan/atau keagamaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahanpreemtifperdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang : a.pendidikan;
1. b.ketenagakerjaan;dan
2. c.perekonomian.
(4)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif peradagangan orang(Trafficiking)di Kabupaten Batu Bara sebagaimana * 8 dimaksudpadaayat(1)danpelaksanaanpemberdayaandan penyadaran kepada masyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilaksanakansecaraterpaduyangdikoordinasikan olehperangkatdaerahyang tugas,pokokdanfungsinyadi bidang KesejahteraanSosial.
(5)Ketentuan lebihlanjutmengenaikebijakanpencegahan preemtifperdagangan orang sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)danpelaksanaan pemberdayaandan penyadarankepada masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(2)diatur denganPeraturanBupati. - i \ t
(1)Pencegahanpreventifperdaganganorang(Trafficiking)di Kabupaten BatuBaradilakukan melalui: a.membangun sistempengawasan yangefektifdan responsive; b.membangun sistem perizinan yang jelas,pastidanrasional; c.membangundanmenyediakan sistem informasi yang lengkapdan mudahdialcses; d.melakukan pendataan,pembinaan dan meningkatkan pengawasanterhadap setiapPPTKISdankorporasi yang melakukanpendataan dan memonitorterhadap setiap tenaga kerjawargaBatuBara yangakanbekerjadi luar Kabupaten/Kotatempat domisilinya; e.membangun jejaringdan keijasama dengan aparatur penegak hukum,aparatur pemerintah,perguruantinggi danberbagai LembagaSwadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak asasi manusia;dan
1. f.membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan.kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas,pokok dan fungsinya di bidang Sosial, ketenagakeijaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif peradagangan orang(Trafficiking)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh * 9 7• perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidang KesejahteraanSosial.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenai kebijakanpencegahan prevent#perdaganganorangsebagaimanadimaksud pada ayat
(1)diaturdenganPeraturan Bupati. * ri BagianKetiga Pencegahan PerdaganganAnalc Pasal 6
(1)Setiap orangdilarangmemperdagangkandan/atau mempekerjakan sertamelibatkananak pada pekeijaan- pekeijaan terburuk.
(2)Pekerjaan-pekerjaan terburuk,sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi:
1. a.Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangananak, keijaijon, dan penghambaanserta keija paksa,termasuk pengerahan anaksecarapaksa; b.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananakuntuk pelacuran,untukproduksi pornografi,atau untuk pertunjukkan porno; c.Pemanfaatan,penyediaanataupenawarananak untuk kegiatan terlarang,untuk produksi,konsumsi dan perdagangan obat-obatan terlarangsebagaimanadiatur dalam peijanjian internasional;
2. d.Pekeijaan yang sifat atau lingkungan tempat pekeijaan dilakukandapat membahayakan kesehatan,keselamatan, atau moral anak-anak.
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)meliputi serangkaian tindakan baik berupapreemtif, prevent#,represif danrehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekeijaan tidak layak untuk anak serta pemulihan. Ir: 10
(1)Setiap orangtermasukperempuandananakyangakanbekeija diluarDaerahwajibmemilikiSRBDyangdikeluarkancleh KepalaDesaatauLurah setempat.
(2)Untuk mendapatkanSRBDsebagaimana dimaksudpadaayat
(1), pemohonharusmengajukan permohonankepadaKepala DesaatauLurah setempatdenganmelengkapisyarat-syarat: a.mengajukan permohonantertulis; b.foto copyKartuTanda Penduduk yangmasihberlaku; c.foto copykartukeluargayangmasih berlaku; d.menyertakan aktekelahiranatausuratkenal lahir; e.bagianakyang berusia 15(limabelas)tahun sampai18 (delapan belas)tahun menyertakansuratizindariorangtua atauwali; f.bagi perempuan yang telahmenikah, suamiyang bersangkutanperlumembubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut;dan g.bilamelaluijasa darisuatuPPTKIS, korporasiatau perantarayangdatanglangsungke DesaatauKelurahan, PPTKISatau perantara tersebutwajibmelaporkansecara lesmi kepadaKepalaDesa atau Lurah,lengkap dengan jati dirisertajenispekeijaan yang ditawarkan,alamat dan nama perusahaan dan/atau tempatkeija sertatawaran keija tertulis dari perusahaan dan/atau tempat keija dimaksud.
(3)Mekanismedan tata cara untuk mendapatkan SRBDdiatur lebih lanjutolehBupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Desa/Lurah wajibmelaporkanSRBDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani tenaga keija,secara berkala. *. * 11
(1)Pemerintah Daerahmelakukanpenanganankorban perdagangan orangmelalui: a.penjemputan,penampungandanpendampinganterhadap korban perdaganganorangsesuai denganasaldomisiliBatu Bara; b.koordinasidenganPemerintahKabupaten/ Kotatempat domisilikorban perdaganganoranguntukproses pemulanganbagikorban perdaganganorang kedaerah asalnya; c.pelaporantentang adanyatindak pidana perdagangan orang kepada aparaturpenegakhukumyangberwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan;dan d.pemberianbantuan hukumdanpendampingan bagikorban perdaganganorang;
(2)Ketentuan lebihlanjutmengenai penanganan korban perdagangan orangdiaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati. ; * * BABV REHABILITASI Pasal 9
(1)Pemerintahdaerahwajib melakukan rehabilitasiterhadap korban perdaganganorang melalui: a.pemulihan kesehatan fisikdan psikis bagi korban perdagangan orang;
1. b.reintegrasi korban perdagangan orangke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan c.pemberdayaanekonomidan/atau pendiaikan terhadap korban perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokolcdan fungsinya di bidang :
1. a.Sosial;
2. b.pendidikan dan kesehatan. 12 *,
(3)Pelaksanaan rehabilitasiterhadapkorban perdagangan orang sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dilaksanakansecara terpaduyangdikoordinasikanoleh perangkatdaerah yang tugas,pokokdanfungsinyadibidangKesejateraanSosial.
(4)Masyarakatdapatberpartisipasi dalampelaksanaan rehabilitasikorbanperdagangan orang dengan: a.membukatempatpenampungan bagikorban perdagangan crang; b.memberikanbantuanbaikmorilmaupunmateriil bagi korbanperdagangan orang; dan c.melakukan pendarnpingandan/atau bantuanhukum bagi korban perdagangan orang.
(5)Ketentuan lebihlanjutmengenairehabilitasidiatur dengan Peraturan Bupati. i ! 4? BABVI RENCANA AKSI DAERAH Pasal 10 f
(1)Pemerintah Daerahwajibmenyusunrencanaaksi daerah pencegahan, penanganandanrehabilitasikorban perdagangan orang.
(2)RencanaAksiDaerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) memuat langkah-langkah strategis antaralain: a.menjalinaliansi strategis dengan berbagaiinstansiatau sektor terkait, serta.dengan pemangku lcepentinganuntuk membangunkomitmenbersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidangperekonomian,ketenagakeijaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan,danbidang lainnya yang terkait; b.memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan,dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
1. c.melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
2. d.membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembagaswadayamasyarakat,perguruan tinggi,institusi intemasionaldalam mewujudkanRencanaAksiDaerah menjadiprogrambersama.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenairencanaaksidaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur dengan PeraturanBupati. ;
(1)Untuk penanganan korbanperdagangan orang,Bupati Tugas,yangkeanggotaannya meliputimembentukGugus Perangkat.Daerah,Penegak Hukum, OrganisisiProfesi,Instansi Vertikal,PerguruanTinggidanlembaga swadaya masyarakat yangmempunyai komitmenterhadap perjuangan penegakan h - akasasimanusia.
(2)GugusTugassebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkan merupakan lembagakoordinatif yangbertugas: a.memberikan saran pertimbangankepadaBupati mengenai pencegahandanpenanganan korban perdaganganorang; b.menyusunRencanaAksiDaerahPencegahandan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.mengkoordinasikan upaya pencegahandan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang; d.melaksanakan advokasi,sosialisasi,pelatihandankerja sama; e.memantau perkembangan pelaksanaan perhndungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
1. f.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi;dan
2. h.mendorong terbentuknya Gugus Tugas danPPTdi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2)dan ayat(3)diatur dengan Peraturan Bupati. ¥ 14 *, • f BABVIII HAKDANKEWAJIBANMASYARAKAT Pasal 12
(1)Setiaporang memilikihak untuk: a.mendapatkan kesempatanyangsamauntukmemperoleh pekerjaan danpendidikan yanglayak; b.mendapatkanperlakukanyangwajar; c.melindungidarisegalaperbuatansewenang-wenang; d.pengakuan,jaminan,perlindungandan perlakuan hukum yang adilserta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yangsamadidepanhukum; e.memperoleh rehabilitasidan perlindungan; dan f.ikutberpartisipasidalamupaya pencegahan,penanganan danrehabilitasikorban perdagangan orang.
(2)Setiaporangdalam pencegahan dan penanganankorban perdaganganorang memilikikewajiban: a.memperlalcukansetiaporangdenganbaikdanwajar; b.membantubaik secara moril maupun materilkepada korbanperdaganganorang; c.melakukan pengawasanterhadapPPTKISataukorporasi yang berada di lingkungannya;dan d.melaporkanadanyaperdagangan orang kepada aparatur penegakhukumyangberwenang. ? \.. BABIX KERJASAMADAN KEMITRAAN

BAB VII

GUGUSTUGAS Pasal 11

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola keijasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
(2)Keijasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan antara daerah dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Provinsi lain; dan •K c?$Kabupaten/ KotaLain.
(3)Keijasama sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi kerjasama: a.pertukarandatadaninformasi;
1. b.rehabilitasi korban perdagangan orang; c.pemulangan korban perdagangan orang; d.penyelidikandanpenyidikantinaak pidanaperdagangan orang;dan e.penyediaanbarangbukti dan saksi.
(4)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3) dituangkandalambentuk Keputusan Bersama. ? t

Pasal 14

(1)PemerintahDaerahmembentuk kemitraandengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdaganganorang,penanganan danrehabilitasi korban perdagangan orang.
(2)Kemitraansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan melalui: a.pemberitahuaninformasi lowonganpekeijaan kepada (/masyarakat; b.pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;dan c.penyisihan sebagian labaperusahaanuntukkeperluan penanganan dan/ataurehabilitasi korban perdagangan orang,bantuan pendidikanbagimasyarakat yang tidak mampu,serta menumbuhkandanmeningkatkan kemandirianekonomi.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1)Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : •v a.kebijakan pencegahanpreemtifdanpreventif; b.pemberdayaandanpenyadarankepadamasyarakat;dan c.pelaksanaanrehabilitasiterhadapkorbanperdagangan orang.
(2)GugusTugaswajibmelaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaanRencanaAksiDaerahsebagaimanadimaksud dalamPasal11 ayat(1)danayat(2).
(3)Masyarakatbailcsecara peroranganmaupunkelompokberhak melaksanakanpengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. i Pasal 16
(1)PemerintahDaerahmelakukanpengawasanterhadapPPTKIS danKorporasiyang melakukan kegiatandiDaerahuntuk mengetahui tingkatketaatanPPTKISdanKorporasiterhadap peraturan perundang-undangandi bidangketenagakerjaan, perlindungan tenagakeijaIndonesiadanperdaganganorang.
(2)Dalamhal hasilpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat
(1)menunjukan adanyaketidaktaatanPPTKISdan/atau Korporasimakadilakukan pembinaanmelalui bimbingandan penyuluhan mengenai persyaratandan ketentuanmengenai ketenagakerjaan,penempatan tenagakeijaIndonesia di luar negeridantindak pidana perdagangan orang.
(3)Dalamhal pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat(2) tidakefektifdan tidak meningkatkan tingkatketaatanmaka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1)dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakeijaan.
(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara danmekanisme mengenai pembinaan dan pengawasandiatur dengan Peraturan Bupati. r 1 7 *. a.AnggaranPendapatandanBelanjaNegara; b.AnggaranPendapatandan BelanjaDaerahProvinsi; c.AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahKabupaten Batu Bara;dan
1. d.sumberdanalainyangsahdantidakmengikat. BABXII SANKSI

BAB XI

PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaanuntukpelaksanaan pencegahandanpenanganan korban perdagangan orang bersumber dari:

Pasal 18

(1)PPTKIS/Korporasi yang melakukan,turut melakukan, membantu melakukandan/atau mempermudahteijadinya perdagangan orang dikenakansanksiadminstrasisebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana PerdaganganOrang.
(2)PejabatNegara yang melakukan,turut melakukan,membantu melakukan dan/ataumempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimanadiatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengenaansanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2)tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 20 Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah teijadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 18 BABXIII KETENTUANPENUTUP V Pasal 19 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. i Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerahinidenganpenempatannyadalam Lembaran Daerah BatuBara. 7 4 DitetapkandiLimaPuluh pada tanggal*5A9r '^ BUPATI BATU BARA, C r OK ARYA ZULKARNAIN Diundangkan diLimaPuluh pada tanggalkA?r»ua o i t SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BATU BARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATENBATU BARA TAHUN2016NOMOR| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA:(37/2016) 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 19 •4 PENJELASAN V ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBATUBARA NOMORSTAHUN2014 TENTANG PENCEGAHANDANPENANGANANKORBANPERDAGANGAN ORANG; I.UMUM$ Perdagangan orangmerupakan kejahatan terhadapHakAsasi Manusia(HAM)yang mengabaikan hak seseoranguntukhidupbebas, tidak disiksa,kebebasan pribadi,pikirandan hatinurani,beragama, hakuntuktidak diperbudak,danpelanggaranHak Asasi Manusia lainnya. r-Untukmemerangikejahatanperdagangan orang,diperlukan suatukomitmendankebijakan daerahyangnyatadalam upaya 4 ’- untuk mencegah dan menanganikorban perdagangan orangyang ditetapkan dalamPeraturanDaerah. * II.PASAL DEMIPASAL Pasal 1 CukupJelas.

Pasal 2

CukupJelas.

Pasal 3

CukupJelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2002

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah ICabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2002

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah ICabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009