DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2004

Nomor: 88
Tahun: 2004
Ditetapkan: 6 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
2.Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
3.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
4.Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
5.Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan diarahkan untuk terwujudnya :

a.peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b.penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan
c.penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan SIAK. Pasal 4…

Pasal 4

(1)SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara tersambung dan tak tersambung.
(2)SIAK tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di daerah yang telah tersedia fasilitas listrik, sarana komputer dan jaringan komunikasi data.
(3)SIAK tak tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada daerah-daerah :
1. a.Kabupaten yang sebagian atau seluruh kecamatannya tidak tersedia jaringan komunikasi data; dan
2. b.Kabupaten yang tidak tersedia jaringan komunikasi data.

Pasal 5

(1)Perekaman dan pengiriman data serta pencetakan dokumen penduduk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan secara langsung di tempat perekaman data kependudukan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau Kelurahan setempat.
(2)Di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, perekaman data dilakukan di TPDK Kecamatan, pengiriman data dilakukan dengan media penyimpan data elektronik dan pencetakan dokumen penduduk dilakukan di TPDK Kabupaten.
(3)Di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, perekaman data dilakukan di TPDK Kabupaten, pengiriman data dilakukan dengan media penyimpan data elektronik dan pencetakan dokumen penduduk dilakukan di unit kerja Pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintahan, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blangko dokumen penduduk yang dibakukan secara nasional yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota, bekerja sama dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Pasal 8…

Pasal 8

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk melakukan:

a.pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
b.pembangunan dan pengembangan perangkat lunak;
c.pembangunan Bank Data Kependudukan Nasional;
d.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat nasional; dan
e.penetapan standar penyelenggaraan SIAK.

Pasal 9

Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan :

a.penyediaan perangkat dan sarana jaringan komunikasi data di provinsi;
b.penyediaan biaya komunikasi data;
c.penyediaan sumber daya manusia pengelola SIAK;
d.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat provinsi; dan
e.pembinaan SIAK di wilayah provinsi.

Pasal 10

Bupati dan Walikota bertanggung jawab untuk melakukan :

a.penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
b.pembangunan tempat perekaman data di kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan;
c.perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
d.penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;
e.penyediaan biaya komunikasi data;
f.penyediaan sumber daya manusia pengelola informasi;
g.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat kabupaten dan kota;
h.pengaturan penugasan lebih lanjut kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
i.pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SIAK di wilayah Kabupaten/Kota; dan
j.penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah kabupaten/kota guna menjamin ketersediaan data yang akan dikelola. Pasal 11…

Pasal 11

Ketentuan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 12

(1)Informasi Administrasi Kependudukan dituangkan dalam bentuk:
1. a.laporan-laporan;
2. b.angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa kependudukan;dan
3. c.angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa penting.
(2)Penuangan Informasi Administrasi Kependudukan ke dalam bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
2.Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
3.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
4.Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
5.Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan diarahkan untuk terwujudnya :

a.peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b.penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan
c.penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan SIAK. Pasal 4…

Pasal 4

(1)SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara tersambung dan tak tersambung.
(2)SIAK tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di daerah yang telah tersedia fasilitas listrik, sarana komputer dan jaringan komunikasi data.
(3)SIAK tak tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada daerah-daerah :
1. a.Kabupaten yang sebagian atau seluruh kecamatannya tidak tersedia jaringan komunikasi data; dan
2. b.Kabupaten yang tidak tersedia jaringan komunikasi data.

Pasal 5

(1)Perekaman dan pengiriman data serta pencetakan dokumen penduduk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan secara langsung di tempat perekaman data kependudukan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau Kelurahan setempat.
(2)Di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, perekaman data dilakukan di TPDK Kecamatan, pengiriman data dilakukan dengan media penyimpan data elektronik dan pencetakan dokumen penduduk dilakukan di TPDK Kabupaten.
(3)Di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, perekaman data dilakukan di TPDK Kabupaten, pengiriman data dilakukan dengan media penyimpan data elektronik dan pencetakan dokumen penduduk dilakukan di unit kerja Pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk melakukan:

a.pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
b.pembangunan dan pengembangan perangkat lunak;
c.pembangunan Bank Data Kependudukan Nasional;
d.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat nasional; dan
e.penetapan standar penyelenggaraan SIAK.

Pasal 9

Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan :

a.penyediaan perangkat dan sarana jaringan komunikasi data di provinsi;
b.penyediaan biaya komunikasi data;
c.penyediaan sumber daya manusia pengelola SIAK;
d.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat provinsi; dan
e.pembinaan SIAK di wilayah provinsi.

Pasal 10

Bupati dan Walikota bertanggung jawab untuk melakukan :

a.penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
b.pembangunan tempat perekaman data di kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan;
c.perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
d.penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;
e.penyediaan biaya komunikasi data;
f.penyediaan sumber daya manusia pengelola informasi;
g.penyajian dan pendayagunaan informasi penduduk tingkat kabupaten dan kota;
h.pengaturan penugasan lebih lanjut kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
i.pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SIAK di wilayah Kabupaten/Kota; dan
j.penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah kabupaten/kota guna menjamin ketersediaan data yang akan dikelola. Pasal 11…

Pasal 11

Ketentuan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 12

(1)Informasi Administrasi Kependudukan dituangkan dalam bentuk:
1. a.laporan-laporan;
2. b.angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa kependudukan;dan
3. c.angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa penting.
(2)Penuangan Informasi Administrasi Kependudukan ke dalam bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020