DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

Nomor: 1
Tahun: 1978
Ditetapkan: 21 Februari 1978
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih mensukseskan pembangunan Daerah Transmigrasi dalam rangka pembangunan daerah perlu adanya peraturan yang mengatur kesempatan kepada penduduk setempat yang dengan sukarela berpindah ke dalam Proyek Transmigrasi;
b.bahwa dengan sehubungan hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut, sebagai pelaksana dari pasal 13 Undang-undang No. 3 Tahun 1972. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33). Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3027);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
6.Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tentang penetapan Beberapa Propinsi sebagai Daerah Transmigrasi;
7.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah transmigrasi;
8.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatra Barat sebagai Daerah Transmigrasi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESEMPATAN BAGI PENDUDUK SETEMPAT BERPINDAH KE DALAM PROYEK TRANSMIGRASI

Pasal 1

Penduduk setempat dari Daerah Transmigrasi yang secara sukarela berkeinginan ikut tinggal di Proyek www.hukumonline.com 2 / 3 Transmigrasi diharuskan mengajukan permohonan Kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Transmigrasi dengan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Penduduk setempat yang diperbolehkan mengajukan permohonan adalah mereka yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dengan Proyek Transmigrasi dan atau Kabupaten lain yang berbatasan.

Pasal 3

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pasal 1 dan pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Setelah penduduk setempat dinyatakan diterima dan bertempat tinggal di dalam Proyek Transmigrasi, maka mereka diperlakukan sebagai Transmigran.

Pasal 5

Penduduk setempat sebagaimana dimaksud pasal 4 berhak untuk:

a.mendapatkan tanah yang sama luasnya dengan yang diperoleh Transmigran dalam Proyek yang sama dan dapat lebih dari 2 ha (dua hektar) jika kemampuan mengerjakan dan persediaan tanah memungkinkan;
b.menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia.

Pasal 6

Penduduk setempat yang pindah dan bertempat tinggal di Proyek Transmigrasi wajib membantu terselenggaranya ketentuan dan ketertiban, memelihara semua kegunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan serta mengembangkan Proyek Transmigrasi yang bersangkutan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 7

Untuk memperoleh hak atas tanah, maka biaya pendaftaran dan penyelesaian dibebankan kepada yang bersangkutan seperti halnya dengan Transmigrasi lainnya.

Pasal 8

Untuk penetapan penduduk setempat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ke dalam Proyek Transmigrasi dapat disediakan tanah seluas maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas areal Proyek dan lokasinya merupakan satu unit Kesatuan Desa Transmigrasi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung www.hukumonline.com 3 / 3 jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih mensukseskan pembangunan Daerah Transmigrasi dalam rangka pembangunan daerah perlu adanya peraturan yang mengatur kesempatan kepada penduduk setempat yang dengan sukarela berpindah ke dalam Proyek Transmigrasi;
b.bahwa dengan sehubungan hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut, sebagai pelaksana dari pasal 13 Undang-undang No. 3 Tahun 1972. Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33). Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3027);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
6.Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tentang penetapan Beberapa Propinsi sebagai Daerah Transmigrasi;
7.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah transmigrasi;
8.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatra Barat sebagai Daerah Transmigrasi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESEMPATAN BAGI PENDUDUK SETEMPAT BERPINDAH KE DALAM PROYEK TRANSMIGRASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pasal 1 dan pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Setelah penduduk setempat dinyatakan diterima dan bertempat tinggal di dalam Proyek Transmigrasi, maka mereka diperlakukan sebagai Transmigran.

Pasal 5

Penduduk setempat sebagaimana dimaksud pasal 4 berhak untuk:

a.mendapatkan tanah yang sama luasnya dengan yang diperoleh Transmigran dalam Proyek yang sama dan dapat lebih dari 2 ha (dua hektar) jika kemampuan mengerjakan dan persediaan tanah memungkinkan;
b.menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia.

Pasal 6

Pasal 7

Untuk memperoleh hak atas tanah, maka biaya pendaftaran dan penyelesaian dibebankan kepada yang bersangkutan seperti halnya dengan Transmigrasi lainnya.

Pasal 8

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung www.hukumonline.com 3 / 3 jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1975

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1975

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973