DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 2001

Nomor: 100
Tahun: 2001
Ditetapkan: 13 September 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator yang selanjutnya disingkat Menko adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari :

1.Menko Bidang Politik dan Keamanan disingkat Menko Polkam;
2.Menko Bidang Perekonomian disingkat Menko Perekonomian;
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat disingkat Menko Kesra.

Pasal 4

Menko Polkam mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko Polkam menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik dan keamanan;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menko Polkam mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya;
b.perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya;
c.penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya;
d.penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
e.penetapan putusan hasil koordinasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menko Polkam mengkoordinasikan :

a.Menteri Dalam Negeri;
b.Menteri Luar Negeri;
c.Menteri Pertahanan;
d.Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
e.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
f.Jaksa Agung;
g.Kepala Badan Intelijen Negara;
h.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
i.Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
j.Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Menko Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang perekonomian;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menko Perekonomian mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya;
b.perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya;
c.penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya;
d.penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
e.penetapan putusan hasil koordinasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan :

a.Menteri Keuangan;
b.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
d.Menteri Pertanian;
e.Menteri Kehutanan;
f.Menteri Perhubungan;
g.Menteri Kelautan dan Perikanan;
h.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i.Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
j.Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
k.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
l.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
m.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
n.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
o.Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator yang selanjutnya disingkat Menko adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari :

1.Menko Bidang Politik dan Keamanan disingkat Menko Polkam;
2.Menko Bidang Perekonomian disingkat Menko Perekonomian;
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat disingkat Menko Kesra.

Pasal 4

Menko Polkam mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko Polkam menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik dan keamanan;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menko Polkam mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya;
b.perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya;
c.penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya;
d.penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
e.penetapan putusan hasil koordinasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menko Polkam mengkoordinasikan :

a.Menteri Dalam Negeri;
b.Menteri Luar Negeri;
c.Menteri Pertahanan;
d.Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
e.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
f.Jaksa Agung;
g.Kepala Badan Intelijen Negara;
h.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
i.Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
j.Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Menko Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang perekonomian;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menko Perekonomian mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya;
b.perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya;
c.penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya;
d.penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya;
e.penetapan putusan hasil koordinasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan :

a.Menteri Keuangan;
b.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
d.Menteri Pertanian;
e.Menteri Kehutanan;
f.Menteri Perhubungan;
g.Menteri Kelautan dan Perikanan;
h.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i.Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
j.Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
k.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
l.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
m.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
n.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
o.Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 124 Tahun 2001