DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1992

Nomor: 11
Tahun: 1992
Ditetapkan: 11 Februari 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara dan semakin besarnya minat dari penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di lingkungan Kawasan Berikat (Bonded Zone), dipandang perlu untuk menambah wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
b.bahwa kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara, berupa sebagian tanah hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pusat Perkayuan Marunda dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan menjadi wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
c.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 penetapan suatu wilayah sebagai kawasan berikat ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 31);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA. PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan menjadi tambahan wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara. KEDUA : Batas-batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1.Sebelah Utara Laut Jawa dan kaveling industri
2.Sebelah Selatan Sungai Tiram dan saluran air
3.Sebelah Barat Cakung Drain
4.Sebelah Timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL. sesuai dengan gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara dan semakin besarnya minat dari penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di lingkungan Kawasan Berikat (Bonded Zone), dipandang perlu untuk menambah wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
b.bahwa kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Berikat Nusantara, berupa sebagian tanah hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pusat Perkayuan Marunda dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan menjadi wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
c.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 penetapan suatu wilayah sebagai kawasan berikat ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 31);

Menetapkan

1.Sebelah Utara Laut Jawa dan kaveling industri
2.Sebelah Selatan Sungai Tiram dan saluran air
3.Sebelah Barat Cakung Drain
4.Sebelah Timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL. sesuai dengan gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990