DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Nomor: 14
Tahun: 1980
Ditetapkan: 20 Februari 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 299 Tahun1968, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN TENAGA ATOM NASIONAL BAB I …

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Tenaga Atom yang dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disingkat BATAN adalah suatu Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden.
(2)BATAN di pimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas pokok mengatur dan rnengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok tesebut pada Pasal 2 BATAN menyelenggarakan fungsi :

a.merumuskan kebijaksanaan dan program Tenaga Atom Nasional ;
b.melaksanakan koordinasi terhadap Departemen dan Badan/Lembaga untuk menjamin keserasian perkembangan Tenaga Atom di Indonesia ;
c.melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan Badan Internasional atau Badan-badan Negara lain sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d.melaksanakan kegiatan lain dalam bidang Tenaga Atom yang tidak menyimpang dari tugas pokoknya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BATAN terdiri dari :

a.Direktur Jenderal ;
b.Sekretariat ;
c.Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah ;
d.Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi ;
e.Pusat Pendidikan dan Latihan.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal mempuinyai tugas :
1. a.memimpin BATAN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan Pemerintah dan membina Aparatur BATAN agar berdaya guna dan berhasilguna ;
2. b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Program Tenaga Atom Nasional ;
3. c.membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya di dalam dan luar Negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Apabila …
(2)Apabila Direktur Jenderal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka salah seorang Deputi dapat ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, urusan tata usaha, urusan rumah tangga, dan pengamanan dalam lingkungan BATAN. Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa ilmiah

Pasal 8

Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

…

Pasal 9

Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah mempunyai tugas membina, mengembangkan dan melaksanakan program penelitian Aplikasi serta memberikan jasa ilmiah dalam rangka memanfaatkan tenaga atom di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah menyelengarakan fungsi :

a.membina dan mengembangkan pelaksanaan program penelitian aplikasi radiasi dan isotop ;
b.mengatur, mengawasi dan mengendalikan pamakaian zat radioaktif dan radiasi dan meneliti dampaknya terhadap lingkungan ;
c.memberikan pelayanan dosimetri dan standarisasi dalam rangka keselamatan dan perlindungan terhadap radiasi ;
d.membina dan mengembangkan penelitian aplikasi teknik nuklir.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 299 Tahun1968, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN TENAGA ATOM NASIONAL BAB I …

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Tenaga Atom yang dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disingkat BATAN adalah suatu Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden.
(2)BATAN di pimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas pokok mengatur dan rnengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok tesebut pada Pasal 2 BATAN menyelenggarakan fungsi :

a.merumuskan kebijaksanaan dan program Tenaga Atom Nasional ;
b.melaksanakan koordinasi terhadap Departemen dan Badan/Lembaga untuk menjamin keserasian perkembangan Tenaga Atom di Indonesia ;
c.melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan Badan Internasional atau Badan-badan Negara lain sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d.melaksanakan kegiatan lain dalam bidang Tenaga Atom yang tidak menyimpang dari tugas pokoknya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BATAN terdiri dari :

a.Direktur Jenderal ;
b.Sekretariat ;
c.Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah ;
d.Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi ;
e.Pusat Pendidikan dan Latihan.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal mempuinyai tugas :
1. a.memimpin BATAN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan Pemerintah dan membina Aparatur BATAN agar berdaya guna dan berhasilguna ;
2. b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Program Tenaga Atom Nasional ;
3. c.membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya di dalam dan luar Negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Apabila …
(2)Apabila Direktur Jenderal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka salah seorang Deputi dapat ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

Pasal 8

Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

…

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah menyelengarakan fungsi :

a.membina dan mengembangkan pelaksanaan program penelitian aplikasi radiasi dan isotop ;
b.mengatur, mengawasi dan mengendalikan pamakaian zat radioaktif dan radiasi dan meneliti dampaknya terhadap lingkungan ;
c.memberikan pelayanan dosimetri dan standarisasi dalam rangka keselamatan dan perlindungan terhadap radiasi ;
d.membina dan mengembangkan penelitian aplikasi teknik nuklir.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982