DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1982

Nomor: 18
Tahun: 1982
Ditetapkan: 12 April 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa armada niaga nasional perlu mendapat bagian yang wajar untuk pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2880);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraaan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1964; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKUTAN MUATAN BARANG EKSPOR DAN IMPOR MILIK PEMERINTAH INDONESIA.

Pasal 1

…

Pasal 1

Pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah Indonesia dilaksanakan oleh kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Pasal 2

Barang-barang ekspor dan milik pemerintah Indonesia adalah :

a.barang-barang impor yang pengadaannya dibiayai dari anggaran belanja negara, termasuk bantuan luar negeri/pinjaman pemerintah Republik Indonesia dari luar negeri;
b.barang-barang impor dan ekspor milik badan usaha milik negara; dan
c.barang-barang lainnya milik pemerintah yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 3

(1)Perusahaan pelayaran Indonesia berkewajiban menyediakan ruang kapal yang cukup dan memadai, dengan biaya angkutan yang bersaing dan wajar.
(2)Apabila ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tersedia, maka untuk mengangkut muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah dapat dilaksanakn oleh kapal-kapal lainnya yang dicharter oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Pasal 4

Pengurusan pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan pelayaran Indonesia, atau perusahaan jasa transportasi Indonesia, sepanjang pelaksanaan pengangkutan muatan tersebut dilakukan oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan, baik dengan keputusan bersama maupun keputusan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang bersangkutan lainnya.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 April 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa armada niaga nasional perlu mendapat bagian yang wajar untuk pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2880);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraaan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Menetapkan

Pasal 1

…

Pasal 1

Pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah Indonesia dilaksanakan oleh kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Pasal 2

Barang-barang ekspor dan milik pemerintah Indonesia adalah :

a.barang-barang impor yang pengadaannya dibiayai dari anggaran belanja negara, termasuk bantuan luar negeri/pinjaman pemerintah Republik Indonesia dari luar negeri;
b.barang-barang impor dan ekspor milik badan usaha milik negara; dan
c.barang-barang lainnya milik pemerintah yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 3

(1)Perusahaan pelayaran Indonesia berkewajiban menyediakan ruang kapal yang cukup dan memadai, dengan biaya angkutan yang bersaing dan wajar.
(2)Apabila ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tersedia, maka untuk mengangkut muatan barang ekspor dan impor milik pemerintah dapat dilaksanakn oleh kapal-kapal lainnya yang dicharter oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 April 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1981