DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1971

Nomor: 15
Tahun: 1971
Ditetapkan: 30 Maret 1971
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tundjangan chusus pembinaan keuangan negara tersebut diatas, merupakan usaha-usaha preventif dan sekaligus sebagai imbangan atas tindakan-tindakan jang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinir pegawai-pegawai jang bersangkutan, sehingga penjelewengan-penjelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
c.bahwa dengan pemberian tundjangan chusus tersebut, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan dapat melaksanakan tugas djabatannja dengan keinsjafan jang sedalam-dalamnja dengan penuh rasa tanggung-djawab serta dapat memberikan prestasi kerdja semaksimal mungkin.
d.bahwa dalam rangka penertiban dan pembersihan aparatur, terhadap pegawai Departemen Keuangan jang melakukan perbuatan- perbuatan jang menjalahi tata-tertib dan disiplin kerdja, harus diambil tindakan jang tegas dan lebih keras dengan sanksi-sanksi hukuman jang setimpal. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967.

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... www.bphn.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Diatas penghasilan jang berhak diterima menurut peraturan umum jang berlaku bagi pegawai negeri, kepada pegawai negeri dari Departemen Keuangan jang berdasarkan surat keputusan jang sah, pada saat berlakunja Keputusan Presiden ini masih bekerdja setjara aktif dalam lingkungan Departemen Keuangan, diberikan setiap bulan tundjangan chusus pembinaan keuangan negara dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1)Tundjangan chusus pembinaan keuangan negara tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini berupa :
1. a.tundjangan-pokok, atau
2. b.tundjangan-pokok dan tundjangan-tambahan.
(2)Tundjangan pokok termaksud dalam ajat (1) Pasal ini diberikan kepada semua pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan, sedangkan tundjangan-tambahan diberikan kepada pegawai jang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, memimpin/mengepalai unit organisasi pada Departemen Keuangan, berdasarkan eselon- eselon jang telah ditetapkan termasuk pedjabat jang disamakan kedudukannja dengan pemimpin/kepala unit jang bersangkutan.

Pasal 3

Menteri Keuangan, menetapkan besarnja djumlah Tundjangan pokok dan Tundjangan-tambahan dalam suatu surat keputusan, dengan memperhatikan Anggaran Belandja Departemen Keuangan jang tersedia.

Pasal 4

… www.bphn.go.id

Pasal 4

Tundjangan chusus pembinaan Keuangan Negara tidak diberikan kepada:

a.pegawai Jang njata-njata tidak mempunjai tugas/pekerdja- an/djabatan tertentu pada Departemen Keuangan.
b.pegawai jang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinon aktipkan.
c.pegawai jang diberhentikan dari pekerdjaan/djabatannja dengan diberikan uang-tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri).
d.pegawai jang gadji aktipnja dihentikan karena diperbantukan pada Badan/Instansi lain.
e.pegawai Jung diberi tjuti diluar tunggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk mendjalani maoa persiapan peneiun.
f.pegawai lainnja jang oleh Menteri Keuangan dinjatakan tidak lajak diberikan tundjangan chusus termaksud.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerdja pegawai Departemen Keuangan, agar supaja penerimaan negara dapat meningkat, pengawasan keuangan negara lebih efektif serta pelajanan kepada masjarakat dapat berdjalan lebih lantjar, pegawai Departemen Keuangan.

a.tidak diidjinkan untuk mempunjai usaha dan atau mendjadi pengurus atau pegawai suatu perusahaan swasta.
b.wadjib mentaati melaksanakan dengan sebaik-baiknja segala ketentuan tertib-kerdja Jang diatur oleh Menteri Keuangan serta ketentuan-ketentuan kewadjiban pegawai negeri umumnja.

Pasal 6

(1)Pegawai Departemen Keuangan jang menerima tundjangan menurut Keputusan Presiden ini diberhentikan dari tugas djabatan- nja dan ditjabut haknja untuk menerima tundjangan tersebut apabila jang bersangkutan :
1. a.melakukan … www.bphn.go.id
2. a.melakukan tindakan-tindakan jang melanggar dan atau mela- laikan ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini.
3. b.menerima pemberian berupa apapun dan dari siapapun jang baik langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tugas djabatannja.
(2)Pemberhentian seperti dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pedjabat jang berwenang mengangkat/memberhentikan pegawai, dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannja.
(3)Terhadap pegawai negeri jang dikenakan ketentuan ajat (1) pasal ini tidak dapat diangkat lagi dalam djabatan negeri apapun dan diberhentikan dari pegawai negeri sesuai dengan peraturan jang berlaku.
(4)Tindakan-tindakan jang diatur dalam ajat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan hukuman jang lain jang dimungkinkan menurut peraturan perundangan jang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunja Keputusan Presiden ini, Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1966 Nomor Aa/D/44a/1966 tentang "Biaja chusus pengamanan pemasukan penerimaan Padjak, Bea dan Tjukai dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Menteri Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut untuk menegakkan disiplin kerdja dan mamanfaatkan seluruh waktu kerdja dari para pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini. www.bphn.go.id

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tundjangan chusus pembinaan keuangan negara tersebut diatas, merupakan usaha-usaha preventif dan sekaligus sebagai imbangan atas tindakan-tindakan jang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinir pegawai-pegawai jang bersangkutan, sehingga penjelewengan-penjelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
c.bahwa dengan pemberian tundjangan chusus tersebut, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan dapat melaksanakan tugas djabatannja dengan keinsjafan jang sedalam-dalamnja dengan penuh rasa tanggung-djawab serta dapat memberikan prestasi kerdja semaksimal mungkin.
d.bahwa dalam rangka penertiban dan pembersihan aparatur, terhadap pegawai Departemen Keuangan jang melakukan perbuatan- perbuatan jang menjalahi tata-tertib dan disiplin kerdja, harus diambil tindakan jang tegas dan lebih keras dengan sanksi-sanksi hukuman jang setimpal. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967.

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... www.bphn.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Tundjangan chusus pembinaan keuangan negara tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini berupa :
1. a.tundjangan-pokok, atau
2. b.tundjangan-pokok dan tundjangan-tambahan.
(2)Tundjangan pokok termaksud dalam ajat (1) Pasal ini diberikan kepada semua pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan, sedangkan tundjangan-tambahan diberikan kepada pegawai jang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, memimpin/mengepalai unit organisasi pada Departemen Keuangan, berdasarkan eselon- eselon jang telah ditetapkan termasuk pedjabat jang disamakan kedudukannja dengan pemimpin/kepala unit jang bersangkutan.

Pasal 3

Menteri Keuangan, menetapkan besarnja djumlah Tundjangan pokok dan Tundjangan-tambahan dalam suatu surat keputusan, dengan memperhatikan Anggaran Belandja Departemen Keuangan jang tersedia.

Pasal 4

… www.bphn.go.id

Pasal 4

Tundjangan chusus pembinaan Keuangan Negara tidak diberikan kepada:

a.pegawai Jang njata-njata tidak mempunjai tugas/pekerdja- an/djabatan tertentu pada Departemen Keuangan.
b.pegawai jang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinon aktipkan.
c.pegawai jang diberhentikan dari pekerdjaan/djabatannja dengan diberikan uang-tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri).
d.pegawai jang gadji aktipnja dihentikan karena diperbantukan pada Badan/Instansi lain.
e.pegawai Jung diberi tjuti diluar tunggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk mendjalani maoa persiapan peneiun.
f.pegawai lainnja jang oleh Menteri Keuangan dinjatakan tidak lajak diberikan tundjangan chusus termaksud.

Pasal 5

a.tidak diidjinkan untuk mempunjai usaha dan atau mendjadi pengurus atau pegawai suatu perusahaan swasta.
b.wadjib mentaati melaksanakan dengan sebaik-baiknja segala ketentuan tertib-kerdja Jang diatur oleh Menteri Keuangan serta ketentuan-ketentuan kewadjiban pegawai negeri umumnja.

Pasal 6

(1)Pegawai Departemen Keuangan jang menerima tundjangan menurut Keputusan Presiden ini diberhentikan dari tugas djabatan- nja dan ditjabut haknja untuk menerima tundjangan tersebut apabila jang bersangkutan :
1. a.melakukan … www.bphn.go.id
2. a.melakukan tindakan-tindakan jang melanggar dan atau mela- laikan ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini.
3. b.menerima pemberian berupa apapun dan dari siapapun jang baik langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tugas djabatannja.
(2)Pemberhentian seperti dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pedjabat jang berwenang mengangkat/memberhentikan pegawai, dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannja.
(3)Terhadap pegawai negeri jang dikenakan ketentuan ajat (1) pasal ini tidak dapat diangkat lagi dalam djabatan negeri apapun dan diberhentikan dari pegawai negeri sesuai dengan peraturan jang berlaku.
(4)Tindakan-tindakan jang diatur dalam ajat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan hukuman jang lain jang dimungkinkan menurut peraturan perundangan jang berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1967

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1967