DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992

Nomor: 16
Tahun: 1992
Ditetapkan: 19 Maret 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten;
b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukaan di Medan, di Palembang, di Jakarta, di Surabaya, dan di Ujung Pandang;
d.bahwa pada tahap kedua dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI PADANG.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berkedudukan di Bandung.
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkedudukan di Semarang.
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berkedudukan di Padang.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka:

a.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
b.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
c.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten;
b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukaan di Medan, di Palembang, di Jakarta, di Surabaya, dan di Ujung Pandang;
d.bahwa pada tahap kedua dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, (lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI PADANG.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berkedudukan di Bandung.
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkedudukan di Semarang.
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berkedudukan di Padang.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka:

a.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
b.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
c.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992