DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Nomor: 41
Tahun: 1992
Ditetapkan: 3 Juli 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap kotamadya atau ibukota kabupaten;
b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
d.bahwa pada tahap kedua telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
e.bahwa pada tahap ketiga dengan memperhatikan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a sampai dengan d sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, banjarmasin, dan Manado; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
7.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI PONTIANAK, BANJARMASIN, DAN MANADO.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, berkedudukan di Pontianak;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berkedudukan di Manado.

Pasal 2

(1)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
(2)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
(3)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka :

a.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
b.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
c.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetap diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Banjarmasin, dan Manado.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap kotamadya atau ibukota kabupaten;
b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
d.bahwa pada tahap kedua telah dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
e.bahwa pada tahap ketiga dengan memperhatikan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a sampai dengan d sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, banjarmasin, dan Manado; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
7.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI PONTIANAK, BANJARMASIN, DAN MANADO.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, berkedudukan di Pontianak;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berkedudukan di Manado.

Pasal 2

(1)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
(2)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
(3)Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka :

a.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
b.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
c.daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetap diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Banjarmasin, dan Manado.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992