DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1975

Nomor: 31
Tahun: 1975
Ditetapkan: 10 September 1975
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dising- kat SETJEN DEWAN HANKAMNAS, adalah suatu Lembaga Peme- rintah Non Departemen dalam lingkungan DEWAN HANKAMNAS yang berada langsung dibawah Presiden selaku Ketua DEWAN HANKAMNAS.
(2)SETJEN DEWAN HANKAMNAS dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 2

Tugas Pokok SETJEN DEWAN HANKAMNAS ialah :

a.Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bahan pengolahan dan analisa yang menjamin tersedianya materi pokok untuk DEWAN HANKAMNAS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perumusan dan penyusunan rancangan kebijaksanaan tertinggi pertahanan keamanan nasional.
b.Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dana ketata- laksanaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 3

…

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya SETJEN DEWAN HANKAMNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.Mengumpulkan dan mengolah bahan yang bersifat strategis sesuai dengan perkermbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b.Mengumpulkan dan mengolah bahan tentang masyarakat dan daerah Indonesia yang rrieliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.
c.Menyusun konsep perkiraan strategis yang mempunyai ruang lingkup nasional.
d.Menyusun konsep kebijaksanaan yang bersifat dasar dan strategis yang berkeseimbangan antara kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
e.Melaksanakan pengkajian strategis dan ruang lingkup nasional, regional dan internasional.
f.Menyelenggarakan administratif dan logistik yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN HANKAMNAS.
g.MenyelenggarakAN tugas-tugas lain yang dibabankan oleh DEWAN HANKAMNAS.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETRIAT JENDERAL

Pasal 4

Susunan organisasi SETJEN DEWAN HANKAMNAS terdiri dari :

a.Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut SESJEN DEWAN.
b.Wakil Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut WASESJEN DEWAN.
c.4 (empat) …
c.4 (empat) orang Deputi SESJEN DEWAN, Selanjutnya disebut Deputi. 1) Deputi Pengumpulan dan pengelola Prasarana Strategis. 2) Deputi Penelitian dan Pengkajian. 3) Deputi Perencanaan. 4) Deputi Pengembangan. Pembantu-pembantu Deputi.

Pasal 5

(1)Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Strategis membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Lingkup Alam.
2. b.Pembantu Deputi bidang Lingkup Sosial.
3. c.Pembantu Deputi bidang Ilmu pengetahuan dan Tehnologi.
(2)Deputi Penelitian dan Pengkajian membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Nasional.
2. b.Pembantu Deputi bidang Regional.
3. c.Pembantu Deputi bidang Internasional.
(3)Deputi Perencanaan membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Panjang.
2. b.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Manengah.
3. c.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Pendek.
(4)Deputi Pengembangan membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Politik.
2. b.Pembantu Deputi bidang Sosial.
3. c.Pembantu Deputi bidang Ekonomi.
4. d.Pembantu Deputi bidang Hankam.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Tiap-tiap Pembantu Deputi membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian membawahkan 2 (dua) Sub bagian.
(2)Jumlah macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 7

(1)Unsur pelayanan terdiri dari :
1. a.Biro Umum.
2. b.Biro Dokumentasi.
3. c.Biro Keuangan.
(2)Tiap Biro membawahakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Tiap Bagian membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Jumlah, macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setetah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggangjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

BAB III

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HAMKAMNAS

Pasal 8

SESJEN DEWAN, dijabat, oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

a.Membantu Ketua Dewan HANKAMNAS dalam mememinpin dan mengendalikan kegiatan DEWAN HANKAMNAS.
b.Meminpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya SESJEN DEWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.Selaku anggota inti DEWAN HANKAMNAS menghadiri semua sidang-sidang DEWAN HANKAMNAS.
b.Menghimpun, menelaah, menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan DEWAN HANKAMNAS.
c.Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh ketua DEWAN HANKAMNAS.

BAB IV

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HANKAMNAS

Pasal 10

WASESJEN DEWAN, dijabat oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

a.Membantu SESJEN DEWAN dalam memimpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.
b.Melakukan …
b.Melakukan pimpinan sehari-hari terhadap SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dising- kat SETJEN DEWAN HANKAMNAS, adalah suatu Lembaga Peme- rintah Non Departemen dalam lingkungan DEWAN HANKAMNAS yang berada langsung dibawah Presiden selaku Ketua DEWAN HANKAMNAS.
(2)SETJEN DEWAN HANKAMNAS dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 2

Tugas Pokok SETJEN DEWAN HANKAMNAS ialah :

a.Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bahan pengolahan dan analisa yang menjamin tersedianya materi pokok untuk DEWAN HANKAMNAS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perumusan dan penyusunan rancangan kebijaksanaan tertinggi pertahanan keamanan nasional.
b.Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dana ketata- laksanaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 3

…

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya SETJEN DEWAN HANKAMNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.Mengumpulkan dan mengolah bahan yang bersifat strategis sesuai dengan perkermbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b.Mengumpulkan dan mengolah bahan tentang masyarakat dan daerah Indonesia yang rrieliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.
c.Menyusun konsep perkiraan strategis yang mempunyai ruang lingkup nasional.
d.Menyusun konsep kebijaksanaan yang bersifat dasar dan strategis yang berkeseimbangan antara kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
e.Melaksanakan pengkajian strategis dan ruang lingkup nasional, regional dan internasional.
f.Menyelenggarakan administratif dan logistik yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN HANKAMNAS.
g.MenyelenggarakAN tugas-tugas lain yang dibabankan oleh DEWAN HANKAMNAS.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETRIAT JENDERAL

Pasal 4

Susunan organisasi SETJEN DEWAN HANKAMNAS terdiri dari :

a.Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut SESJEN DEWAN.
b.Wakil Sekretaris Jenderal DEWAN HANKAMNAS, selanjutnya disebut WASESJEN DEWAN.
c.4 (empat) …
c.4 (empat) orang Deputi SESJEN DEWAN, Selanjutnya disebut Deputi. 1) Deputi Pengumpulan dan pengelola Prasarana Strategis. 2) Deputi Penelitian dan Pengkajian. 3) Deputi Perencanaan. 4) Deputi Pengembangan. Pembantu-pembantu Deputi.

Pasal 5

(1)Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Strategis membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Lingkup Alam.
2. b.Pembantu Deputi bidang Lingkup Sosial.
3. c.Pembantu Deputi bidang Ilmu pengetahuan dan Tehnologi.
(2)Deputi Penelitian dan Pengkajian membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Nasional.
2. b.Pembantu Deputi bidang Regional.
3. c.Pembantu Deputi bidang Internasional.
(3)Deputi Perencanaan membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Panjang.
2. b.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Manengah.
3. c.Pembantu Deputi Perencanaan Jangka Pendek.
(4)Deputi Pengembangan membawahkan :
1. a.Pembantu Deputi bidang Politik.
2. b.Pembantu Deputi bidang Sosial.
3. c.Pembantu Deputi bidang Ekonomi.
4. d.Pembantu Deputi bidang Hankam.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Tiap-tiap Pembantu Deputi membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian membawahkan 2 (dua) Sub bagian.
(2)Jumlah macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 7

(1)Unsur pelayanan terdiri dari :
1. a.Biro Umum.
2. b.Biro Dokumentasi.
3. c.Biro Keuangan.
(2)Tiap Biro membawahakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Tiap Bagian membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Jumlah, macam dan susunan Bagian dan Sub Bagian ditetapkan oleh SESJEN DEWAN, setetah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggangjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

BAB III

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HAMKAMNAS

Pasal 8

SESJEN DEWAN, dijabat, oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

a.Membantu Ketua Dewan HANKAMNAS dalam mememinpin dan mengendalikan kegiatan DEWAN HANKAMNAS.
b.Meminpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya SESJEN DEWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.Selaku anggota inti DEWAN HANKAMNAS menghadiri semua sidang-sidang DEWAN HANKAMNAS.
b.Menghimpun, menelaah, menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan DEWAN HANKAMNAS.
c.Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh ketua DEWAN HANKAMNAS.

BAB IV

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HANKAMNAS

Pasal 10

WASESJEN DEWAN, dijabat oleh Seorang Perwira Tinggi ABRI atau oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil yang sederajat, dengan tugas pokok :

a.Membantu SESJEN DEWAN dalam memimpin SETJEN DEWAN HANKAMNAS.
b.Melakukan …
b.Melakukan pimpinan sehari-hari terhadap SETJEN DEWAN HANKAMNAS.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1975

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETRIAT JENDERAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HAMKAMNAS

Pasal 8

Pasal 9

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HANKAMNAS

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETRIAT JENDERAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HAMKAMNAS

Pasal 8

Pasal 9

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN HANKAMNAS

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1991