Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1977
- Nomor
- 31
- Tahun
- 1977
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :
…
Pasal. 118, 119, 120, dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976. BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG
BAB II
Tempat kedudukan Panitia Pemeriksaan untuk tiap-tiap Badan Per- musyawaratan/Perwakilan Rakyat ialah di tempat kedudukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, yaitu :
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
BAB III PEMBIAYAAN
BAB III
Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dibebankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum. KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
…
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)