DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1983

Nomor: 7
Tahun: 1983
Ditetapkan: 10 Februari 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masa kerja Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Pemriksaan telah berakhir dengan diambilnya sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
c.bahwa terhadap calon-calon pengganti anggota Majelis Permusayawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengisi lowongan kursi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang belum terisi karena penggantian anggota antar waktu sehubungan dengan meninggal dunia, pengunduran diri, atau ditarik (direcall) perlu diteliti pemenuhan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan keanggotaannya;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu dikeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur tentang penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan … Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tata cara Pemenuhan dan Penelitian Syaratsyarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Raktyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
5.Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1977 tentang Penelitian, Pemeriksaan dan Peresmian Keanggotaan Mejelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1977 Setelah Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Pemeriksaan Berakhir Masa Kerjanya, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENELITIAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN CALON ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SETELAH PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA BERSAMA-SAMA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1975;
b.Panitia …
b.Panitia Peneliti Pusat adalah Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976;
c.Panitia Pemeriksaan adalah Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977;
d.Calon susulan adalah calon yang diajukan sebelum tahap pengambilan sumpah/janji bersamasama oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melengkapi susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.

Pasal 2

(1)Penelitian pemenuhan syarat-syarat sebagai calon susulan atau calon pengganti dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(2)Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi lain yang dianggap perlu sebanyak-banyak 17 (tujuh belas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(3)Masa Kerja Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
(4)Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976.

Pasal 3

(1)Pemeriksaan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat bagi calon susulan atau calon pengganti, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden.
(2)Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden ini dibuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam rangka peresmian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

…

Pasal 5

Biaya untuk keperluan penelitian dan pemeriksaan calon susulan dan/atau calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masa kerja Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Pemriksaan telah berakhir dengan diambilnya sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
c.bahwa terhadap calon-calon pengganti anggota Majelis Permusayawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengisi lowongan kursi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang belum terisi karena penggantian anggota antar waktu sehubungan dengan meninggal dunia, pengunduran diri, atau ditarik (direcall) perlu diteliti pemenuhan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan keanggotaannya;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu dikeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur tentang penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan … Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tata cara Pemenuhan dan Penelitian Syaratsyarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Raktyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
5.Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1975;
b.Panitia …
b.Panitia Peneliti Pusat adalah Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976;
c.Panitia Pemeriksaan adalah Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977;
d.Calon susulan adalah calon yang diajukan sebelum tahap pengambilan sumpah/janji bersamasama oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melengkapi susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.

Pasal 2

(1)Penelitian pemenuhan syarat-syarat sebagai calon susulan atau calon pengganti dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(2)Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi lain yang dianggap perlu sebanyak-banyak 17 (tujuh belas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(3)Masa Kerja Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
(4)Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976.

Pasal 3

(1)Pemeriksaan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat bagi calon susulan atau calon pengganti, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden.
(2)Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977.

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

Biaya untuk keperluan penelitian dan pemeriksaan calon susulan dan/atau calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1977