DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1976

Nomor: 34
Tahun: 1976
Ditetapkan: 30 Juli 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a.Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
b.Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
c.Panitia Peneliti adalah Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat

(4)Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

BAB II

TATA CARA PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD I/PPRD II harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa ;
2. b.dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan ;
3. c.setia ...
4. c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat ;
5. d.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya ;
6. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ;
7. f.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
8. g.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
(2)Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga dipenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang Pe- milihan.

Pasal 3

Pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara tertulis berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Calon yang bersangkutan dalam bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Pejabat yang berwenang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang disebutkan pada formulir-formulir tersebut.

Pasal 4

(1)Seorang Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi ketentuan syarat untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Seorang Anggota MPR/DPR harus bertempat tinggal dalam wilayah geografis Republik Indonesia.
(3)Seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(4)Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPRD I/ DPRD II.
(5)Keanggotaan DPRD I tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD II.
(6)Keanggotaan DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD I.

Pasal 5

(1)Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang diangkat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan surat-surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali surat keterangan terdaftar dalam Daftar Pemilih.
(2)Bagi ...
(2)Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Wilayah serendah- rendahnya Camat.
(3)Bagi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -(4), (5) dan ayat (6) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri, bahwa Anggota yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 Undang-Undang Su- sunan dan Kedudukan.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Penelitian Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II mengenai syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Panitia Peneliti.
(2)Panitia Peneliti Pusat dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(3)Panitia ...
(3)Panitia Peneliti Daerah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pelaksana Khusus Panglima Kamando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap perlu sebanyak- banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7

(1)Panitia Peneliti meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Peneliti memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
(3)Tata Kerja Panitia Peneliti diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1)Penelitian ketentuan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan 119 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.
(2)Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat- surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam ...
(3)Dalam meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Panitia Pemeriksaan memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
(4)Tatakerja Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan didudukkannya Unsur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah dalam Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) maka tugas penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 dilakukan oleh Panitia Peneliti.

Pasal 10

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1976. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a.Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
b.Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
c.Panitia Peneliti adalah Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat

(4)Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

BAB II

TATA CARA PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD I/PPRD II harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa ;
2. b.dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan ;
3. c.setia ...
4. c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat ;
5. d.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya ;
6. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ;
7. f.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
8. g.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
(2)Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga dipenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang Pe- milihan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Seorang Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi ketentuan syarat untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Seorang Anggota MPR/DPR harus bertempat tinggal dalam wilayah geografis Republik Indonesia.
(3)Seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(4)Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPRD I/ DPRD II.
(5)Keanggotaan DPRD I tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD II.
(6)Keanggotaan DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD I.

Pasal 5

(1)Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang diangkat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan surat-surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali surat keterangan terdaftar dalam Daftar Pemilih.
(2)Bagi ...
(2)Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Wilayah serendah- rendahnya Camat.
(3)Bagi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -(4), (5) dan ayat (6) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri, bahwa Anggota yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 Undang-Undang Su- sunan dan Kedudukan.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Penelitian Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II mengenai syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Panitia Peneliti.
(2)Panitia Peneliti Pusat dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(3)Panitia ...
(3)Panitia Peneliti Daerah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pelaksana Khusus Panglima Kamando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap perlu sebanyak- banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7

(1)Panitia Peneliti meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Peneliti memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
(3)Tata Kerja Panitia Peneliti diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1)Penelitian ketentuan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan 119 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.
(2)Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat- surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam ...
(3)Dalam meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Panitia Pemeriksaan memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
(4)Tatakerja Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 10

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1976. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1976

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

TATA CARA PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENELITIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

TATA CARA PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PENELITIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1983