DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1980

Nomor: 4
Tahun: 1980
Ditetapkan: 12 Januari 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan;
b.Perusahaan …
b.Perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih ;
c.Pengusaha adalah :
1. 1.Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri ;
2. 2.Orang atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya ;
3. 3.Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
d.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pasal 2

(1)Setiap Pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
1. a.Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ;
2. b.Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dalam hal perusahaan mempunyai kantor-kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap masing-masing Kantor Cabang atau bagian tersebut.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 6

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

Tatacara kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Bagi Pengusaha atau Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Pasal 9

…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JaKarta pada tanggal 12 Januari 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S 0 E H A R T 0

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan;
b.Perusahaan …
b.Perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih ;
c.Pengusaha adalah :
1. 1.Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri ;
2. 2.Orang atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya ;
3. 3.Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
d.Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pasal 2

(1)Setiap Pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
1. a.Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ;
2. b.Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Pasal 4

…

Pasal 4

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Pasal 6

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

Tatacara kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Pasal 9

…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di JaKarta pada tanggal 12 Januari 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S 0 E H A R T 0

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1980

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016