DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1971

Nomor: 47
Tahun: 1971
Ditetapkan: 26 Juli 1971
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hal tersebut diatas disamping berakibat menggangu stabilitas perdagangan didalam negeri, djuga berakibat merugikan keuangan Negara disektor penerimaan bea masuk.
c.bahwa mengingat keadaan geografis Negara Republik Indonesia jang merupakan negara kepulauan, maka dalam rangka peng- amanan serta peningkatan penerimaan negara, dianggap perlu untuk mengadakan langkah-langkah pengamanan terhadap barang-barang jang berasal dari luar negeri di Sabang jang akan diangkut kedalam daerah pabean.
d.bahwa guna pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai satu bagian jang tidak terpisahkan dari kesatuan ekonomi indonesia, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan suatu tata-tjara pemungutan retribusi atas barang- barang dari luar negeri jang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia melalui Daerah Perdagangan Bebas dengan Pe- labuhan Bebas Sabang. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2.Undang ...
2.Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 : 35 sebagaimana jang telah beberapa kali dirobah dan ditambah
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2717).
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2928).
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2946).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947). Mendengar : a. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

b.Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

(1)Terhadap barang-barang jang berasal dari luar negeri jang akan dibawa/dimuat dengan suatu alat pengangkutan dari Daerah Per- dagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan tudjuan daerah pabean Indonesia, diwadjibkan memasukkan suatu Pem- beritahuan dalam rangkap 3(tiga) kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
(2)Pemberitahuan tersebut pada ajat (1) Pasal ini memuat :
1. a.nama, pekerdjaan dan tempat tinggal jang memberitahukan.
2. b.keterangan tentang alat pengangkutan jang akan membawa/memuat barang-barang dan nama nachoda.
3. c.pelabuhan tudjuan.
4. d.banjaknja (dengan huruf), djenis, merk- merk dan nomor-nomor koli atau potong-potong.
5. e.djenis barang-barang dan untuk tiap-tiap djenis banjaknja (dengan huruf) dan harganja (dengan huruf) dalam rupiah.
(3)Harga jang diberitahukan ialah harga c, i. f, pelabuhan tudjuan dalam daerah pabean.
(4)Djenis barang jang diberitahukan ialah sesuai dengan uraian jang terdapat dalam Tarip Bea-Masuk Lampiran A.
(5). Terhadap kebenaran pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ajat-ajat (2), (3) dan (4) Pasal ini dilakukan oleh petugas Direktorat Djendral Bea dan Tjukai jang diperbantukan kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

jang memberitahukan diwadjibkan membajar retribusi kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang jang djumlahnja sama dengan bea-masuk dan pungutan-pungutan lainnja, sekiranja barang-barang itu dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia.

Pasal 3

…

Pasal 3

Barang-barang jang berasal dari luar negeri tersebut pada ajat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden ini tidak boleh dimuat, apabila retribusi sebagaimana jang dimaksudkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini belum dilunasi.

Pasal 4

Setiap alat pengangkutan dilarang memuat barang-barang jang berasal dari luar negeri dengan tudjuan daerah pabean Indonesia jang belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal-pasaI 2 dan 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Dipelabuhan pembongkaran dalam daerah pabean Indonesia, barang- barang jang telah membajar retribusi tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dlbebaskan dari pembajaran bea-masuk dan pungutan- pungutan lainnja.

Pasal 6

Retribusi jang dipungut oleh Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang tersebut pada Pasal 2 Keputusan Prsiden ini disetor pada Kas Negara di Sabang, sebagai penerimaan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.

Pasal 7

(1)Sebagai imbalan djasa atas pelaksanaan pungutan retribusi berda- sarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, Menteri Keuangan memberikan kepada Badan Pengusahaan Daerah Per- dagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang suatu djumlah sebesar 5 (lima) prosen dari hasil penerimaan retribusi termaksud.
(2)Pelaksanaan pemberian imbalan djasa termaksud pada ajat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
(3)Djumlah ...
(3). Djumlah imbalan djasa termaksud pada ajat (1) dan (2) oleh Admi- nistrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipertanggung- djawabkan sebagai penerimaan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 8

Pungutan-pungutan jang dibebankan atas barang-barang jang dima- sukkan/dikeluarkan ke/dari Sabang jang bertentangan dengan surat ke- putusan dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Alat-alat pengangkutan jang membawa/memuat barang-barang dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kedaerah pabean, jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan jang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hal tersebut diatas disamping berakibat menggangu stabilitas perdagangan didalam negeri, djuga berakibat merugikan keuangan Negara disektor penerimaan bea masuk.
c.bahwa mengingat keadaan geografis Negara Republik Indonesia jang merupakan negara kepulauan, maka dalam rangka peng- amanan serta peningkatan penerimaan negara, dianggap perlu untuk mengadakan langkah-langkah pengamanan terhadap barang-barang jang berasal dari luar negeri di Sabang jang akan diangkut kedalam daerah pabean.
d.bahwa guna pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai satu bagian jang tidak terpisahkan dari kesatuan ekonomi indonesia, dipandang perlu untuk

Menetapkan

2.Undang ...
2.Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 : 35 sebagaimana jang telah beberapa kali dirobah dan ditambah
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2717).
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2928).
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2946).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947). Mendengar : a. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

b.Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

(1)Terhadap barang-barang jang berasal dari luar negeri jang akan dibawa/dimuat dengan suatu alat pengangkutan dari Daerah Per- dagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan tudjuan daerah pabean Indonesia, diwadjibkan memasukkan suatu Pem- beritahuan dalam rangkap 3(tiga) kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
(2)Pemberitahuan tersebut pada ajat (1) Pasal ini memuat :
1. a.nama, pekerdjaan dan tempat tinggal jang memberitahukan.
2. b.keterangan tentang alat pengangkutan jang akan membawa/memuat barang-barang dan nama nachoda.
3. c.pelabuhan tudjuan.
4. d.banjaknja (dengan huruf), djenis, merk- merk dan nomor-nomor koli atau potong-potong.
5. e.djenis barang-barang dan untuk tiap-tiap djenis banjaknja (dengan huruf) dan harganja (dengan huruf) dalam rupiah.
(3)Harga jang diberitahukan ialah harga c, i. f, pelabuhan tudjuan dalam daerah pabean.
(4)Djenis barang jang diberitahukan ialah sesuai dengan uraian jang terdapat dalam Tarip Bea-Masuk Lampiran A.
(5). Terhadap kebenaran pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ajat-ajat (2), (3) dan (4) Pasal ini dilakukan oleh petugas Direktorat Djendral Bea dan Tjukai jang diperbantukan kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

Pasal 3

…

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Sebagai imbalan djasa atas pelaksanaan pungutan retribusi berda- sarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, Menteri Keuangan memberikan kepada Badan Pengusahaan Daerah Per- dagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang suatu djumlah sebesar 5 (lima) prosen dari hasil penerimaan retribusi termaksud.
(2)Pelaksanaan pemberian imbalan djasa termaksud pada ajat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
(3)Djumlah ...
(3). Djumlah imbalan djasa termaksud pada ajat (1) dan (2) oleh Admi- nistrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipertanggung- djawabkan sebagai penerimaan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 8

Pungutan-pungutan jang dibebankan atas barang-barang jang dima- sukkan/dikeluarkan ke/dari Sabang jang bertentangan dengan surat ke- putusan dinjatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1986