Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1971
- Nomor
- 47
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan suatu tata-tjara pemungutan retribusi atas barang- barang dari luar negeri jang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia melalui Daerah Perdagangan Bebas dengan Pe- labuhan Bebas Sabang. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
Mendengar : a. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG.
(5). Terhadap kebenaran pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ajat-ajat (2), (3) dan (4) Pasal ini dilakukan oleh petugas Direktorat Djendral Bea dan Tjukai jang diperbantukan kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
jang memberitahukan diwadjibkan membajar retribusi kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang jang djumlahnja sama dengan bea-masuk dan pungutan-pungutan lainnja, sekiranja barang-barang itu dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia.
…
Barang-barang jang berasal dari luar negeri tersebut pada ajat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden ini tidak boleh dimuat, apabila retribusi sebagaimana jang dimaksudkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini belum dilunasi.
Setiap alat pengangkutan dilarang memuat barang-barang jang berasal dari luar negeri dengan tudjuan daerah pabean Indonesia jang belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal-pasaI 2 dan 3 Keputusan Presiden ini.
Dipelabuhan pembongkaran dalam daerah pabean Indonesia, barang- barang jang telah membajar retribusi tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dlbebaskan dari pembajaran bea-masuk dan pungutan- pungutan lainnja.
Retribusi jang dipungut oleh Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang tersebut pada Pasal 2 Keputusan Prsiden ini disetor pada Kas Negara di Sabang, sebagai penerimaan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.
(3). Djumlah imbalan djasa termaksud pada ajat (1) dan (2) oleh Admi- nistrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipertanggung- djawabkan sebagai penerimaan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
Pungutan-pungutan jang dibebankan atas barang-barang jang dima- sukkan/dikeluarkan ke/dari Sabang jang bertentangan dengan surat ke- putusan dinjatakan tidak berlaku.
Alat-alat pengangkutan jang membawa/memuat barang-barang dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kedaerah pabean, jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan jang berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)