DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1970

Nomor: 51
Tahun: 1970
Ditetapkan: 1 Agustus 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sambil menunggu keluarnja Undang-undang tentang Pokok-pokok Pertahanan- Keamanan Nasional sebagai pengganti Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan lembaga negara tersebut pada sub a jang berbentuk dewan dan diberi nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 ;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 ;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968. Mendengar … Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TFNTANG DEWAN PERTAHANAN-KEAMANAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Untuk membantu Presiden dalam menetapkan kebidjaksanaan tertinggi Pertahanan-Keamanan Nasional serta pengerahan sumber kekuatan Bangsa dan Negara bagi Pertahanan-Keamanan Nasional, sesuai dengan tudjuan Bangsa dan Haluan Negara, dibentuk sebuah lembaga negara jang berbentuk Dewan dengan nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Republik Indonesia" disingkat WANHANKAMNAS.

Pasal 2

WANHANKAMNAS bertugas pokok :

a.Menelaah, menilai dan menjusun integrasi serta perpaduan kebidjaksanaan pertahanan-Keamanan Nasional dan kebidjaksanaan Kesedjahteraan Nasional, agar Departemen- departemen Pemerintahan, Lembaga-lembaga Negara dan ma- sjarakat beserta Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dapat menjelenggarakan tugas dan tanggung-djawabnja dilapangan Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional dengan hasil-guna dan manfaat lahir bathin jang sebesar-besarnja.
b.Menelaah dan menilai sasaran, kewadjiban dan risiko Bangsa dan Negara dihubungkan dan dipadukan dengan kemampuan serta kekuatan militer baik jang aktuil-njata maupun jang potensiil.
d.menelaah …
c.Menelaah dan menilai integrasi serta perpaduan pengerahan (mobilisasi) kekuatan bangsa dilapangan kedjiwaan (psychologi), politik, sosial ekonomi dan militer pada umumnja dan pengerahan pertahanan-kearnanan, perindustrian dan sipil pada chususnja, sehingga terdjamin keseimbangan antara Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional.

BAB II

SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 3

(1). Susunan WANHANKAMNAS adalah sebagai berikut : Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia,

2.Menteri Negara EKUIN,
3.Menteri Negara KESRA,
4.Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata,
5.Menteri Luar Negeri,
6.Menteri Dalam Negeri,
7.Ketua Badan Koordinasi intelidjen, dan
8.Sekretaris Djenderal Dewan : Seorang Perwira Tinggi A.B.R.I.

(2). Ketua, Anggota dan Sekretaris Djenderal WANHANKAMAS merupakan anggota-anggota inti WANHANKAMNAS.
(3). Susunan WANHANKAMNAS dapat ditambah dengan anggota- anggota tambahan jang terdiri dari Menteri, Pedjabat-pedjabat dan ahli-ahli jang dianggap perlu oleh Presiden.
(4). Wakil Panglima Angkatan Bersendjata, para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara dapat menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut, atas permintaan Ketua WANHANKAMNAS.

Pasal 4

(1). Sekretariat Djenderal WANIMKANINAS dipimpin oleh Sekretaris Djenderal Dewan jang dalam melakukan tugas ini, bila perlu, dapat dibantu oleh seorang Wakil Sekrtetaris Djenderal.
(2). Sekretaris Djenderal Dewan bertugas membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan WANHANKAMNAS.
(3). Perintjian dan tata kerdja WANHANKAMNAS akan diatur lebih landjut oleh Ketua Dewan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1). Ketua WANHANKAMNAS dapat membentuk panitia-panitia ad hoc dan/atau kelompok-kelompok kerdja dalam pelaksanaan tugas pokoknja, sesuai dengan keperluan.
(2). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Djenderal, Wakil Sekretaris Djenderal dan anggota-anggota tambahan WANHANKANNAS diatur dengan Keputusan Presiden.
(3). Biaja routine ("operating cost") WANHANKAMNAS dibebankan kepada Anggaran Bagian. III.
(4). Perawatan administratif bagi anggota ABRI dan/atau pegawai sipil dari lingkugan Departemen Pertahanan-Keamanan jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal WANHANKAMNAS dibebankan pada Staf HANKAM, sedangkan perawatan administratif bagi pegawai sipil dari Departemen lain jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal tersebut dibebankan pada Departemen jang bersang- kutan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugasnja WANWANKAMNAS berwewenang menghubungi langsung Departemen-departemen Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara untuk memperoleh data-data jang diperlukan.

BAB IV

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sambil menunggu keluarnja Undang-undang tentang Pokok-pokok Pertahanan- Keamanan Nasional sebagai pengganti Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954, perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan lembaga negara tersebut pada sub a jang berbentuk dewan dan diberi nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 ;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 ;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968. Mendengar … Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TFNTANG DEWAN PERTAHANAN-KEAMANAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Pasal 2

WANHANKAMNAS bertugas pokok :

a.Menelaah, menilai dan menjusun integrasi serta perpaduan kebidjaksanaan pertahanan-Keamanan Nasional dan kebidjaksanaan Kesedjahteraan Nasional, agar Departemen- departemen Pemerintahan, Lembaga-lembaga Negara dan ma- sjarakat beserta Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dapat menjelenggarakan tugas dan tanggung-djawabnja dilapangan Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional dengan hasil-guna dan manfaat lahir bathin jang sebesar-besarnja.
b.Menelaah dan menilai sasaran, kewadjiban dan risiko Bangsa dan Negara dihubungkan dan dipadukan dengan kemampuan serta kekuatan militer baik jang aktuil-njata maupun jang potensiil.
d.menelaah …
c.Menelaah dan menilai integrasi serta perpaduan pengerahan (mobilisasi) kekuatan bangsa dilapangan kedjiwaan (psychologi), politik, sosial ekonomi dan militer pada umumnja dan pengerahan pertahanan-kearnanan, perindustrian dan sipil pada chususnja, sehingga terdjamin keseimbangan antara Pertahanan-Keamanan Nasional dan Kesedjahteraan Nasional.

BAB II

SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 3

(1). Susunan WANHANKAMNAS adalah sebagai berikut : Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia,

2.Menteri Negara EKUIN,
3.Menteri Negara KESRA,
4.Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata,
5.Menteri Luar Negeri,
6.Menteri Dalam Negeri,
7.Ketua Badan Koordinasi intelidjen, dan
8.Sekretaris Djenderal Dewan : Seorang Perwira Tinggi A.B.R.I.

(2). Ketua, Anggota dan Sekretaris Djenderal WANHANKAMAS merupakan anggota-anggota inti WANHANKAMNAS.
(3). Susunan WANHANKAMNAS dapat ditambah dengan anggota- anggota tambahan jang terdiri dari Menteri, Pedjabat-pedjabat dan ahli-ahli jang dianggap perlu oleh Presiden.
(4). Wakil Panglima Angkatan Bersendjata, para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara dapat menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut, atas permintaan Ketua WANHANKAMNAS.

Pasal 4

(1). Sekretariat Djenderal WANIMKANINAS dipimpin oleh Sekretaris Djenderal Dewan jang dalam melakukan tugas ini, bila perlu, dapat dibantu oleh seorang Wakil Sekrtetaris Djenderal.
(2). Sekretaris Djenderal Dewan bertugas membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan WANHANKAMNAS.
(3). Perintjian dan tata kerdja WANHANKAMNAS akan diatur lebih landjut oleh Ketua Dewan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1). Ketua WANHANKAMNAS dapat membentuk panitia-panitia ad hoc dan/atau kelompok-kelompok kerdja dalam pelaksanaan tugas pokoknja, sesuai dengan keperluan.
(2). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Djenderal, Wakil Sekretaris Djenderal dan anggota-anggota tambahan WANHANKANNAS diatur dengan Keputusan Presiden.
(3). Biaja routine ("operating cost") WANHANKAMNAS dibebankan kepada Anggaran Bagian. III.
(4). Perawatan administratif bagi anggota ABRI dan/atau pegawai sipil dari lingkugan Departemen Pertahanan-Keamanan jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal WANHANKAMNAS dibebankan pada Staf HANKAM, sedangkan perawatan administratif bagi pegawai sipil dari Departemen lain jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal tersebut dibebankan pada Departemen jang bersang- kutan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugasnja WANWANKAMNAS berwewenang menghubungi langsung Departemen-departemen Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara untuk memperoleh data-data jang diperlukan.

BAB IV

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1991