Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1970
- Nomor
- 51
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 ;
Mendengar … Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TFNTANG DEWAN PERTAHANAN-KEAMANAN NASIONAL.
BAB I
Untuk membantu Presiden dalam menetapkan kebidjaksanaan tertinggi Pertahanan-Keamanan Nasional serta pengerahan sumber kekuatan Bangsa dan Negara bagi Pertahanan-Keamanan Nasional, sesuai dengan tudjuan Bangsa dan Haluan Negara, dibentuk sebuah lembaga negara jang berbentuk Dewan dengan nama "Dewan Pertahanan-Keamanan Nasional Republik Indonesia" disingkat WANHANKAMNAS.
WANHANKAMNAS bertugas pokok :
BAB II SUSUNAN DAN TATA KERDJA
BAB II
(1). Susunan WANHANKAMNAS adalah sebagai berikut : Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia,
(2). Ketua, Anggota dan Sekretaris Djenderal WANHANKAMAS merupakan anggota-anggota inti WANHANKAMNAS. (3). Susunan WANHANKAMNAS dapat ditambah dengan anggota- anggota tambahan jang terdiri dari Menteri, Pedjabat-pedjabat dan ahli-ahli jang dianggap perlu oleh Presiden. (4). Wakil Panglima Angkatan Bersendjata, para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara dapat menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut, atas permintaan Ketua WANHANKAMNAS.
(1). Sekretariat Djenderal WANIMKANINAS dipimpin oleh Sekretaris Djenderal Dewan jang dalam melakukan tugas ini, bila perlu, dapat dibantu oleh seorang Wakil Sekrtetaris Djenderal. (2). Sekretaris Djenderal Dewan bertugas membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan WANHANKAMNAS. (3). Perintjian dan tata kerdja WANHANKAMNAS akan diatur lebih landjut oleh Ketua Dewan. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III
(1). Ketua WANHANKAMNAS dapat membentuk panitia-panitia ad hoc dan/atau kelompok-kelompok kerdja dalam pelaksanaan tugas pokoknja, sesuai dengan keperluan. (2). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Djenderal, Wakil Sekretaris Djenderal dan anggota-anggota tambahan WANHANKANNAS diatur dengan Keputusan Presiden. (3). Biaja routine ("operating cost") WANHANKAMNAS dibebankan kepada Anggaran Bagian. III. (4). Perawatan administratif bagi anggota ABRI dan/atau pegawai sipil dari lingkugan Departemen Pertahanan-Keamanan jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal WANHANKAMNAS dibebankan pada Staf HANKAM, sedangkan perawatan administratif bagi pegawai sipil dari Departemen lain jang ditugaskan pada Sekretariat Djenderal tersebut dibebankan pada Departemen jang bersang- kutan.
Dalam rangka pelaksanaan tugasnja WANWANKAMNAS berwewenang menghubungi langsung Departemen-departemen Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara untuk memperoleh data-data jang diperlukan. BAB IV … KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O DJENDERAL TNI.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen