DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Nomor: 29
Tahun: 1954
Ditetapkan: 3 September 1954
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1

Turut serta dalam pertahanan Negara yang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara.

Pasal 2

Tidak seorang warga negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 3

Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sasuatu kejahatan terhadap keamanan Negara.

BAB II

SIFAT PERTAHANAN Setelah ditentukan, siapakah yang turut serta di dalam pertahanan Negara, maka di dalam bab II ini terdapat perumusan tentang pelbagai bentuk yang menjelmakan pertahanan Negara itu.

Pasal 4

Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

a.rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
b.Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya bersasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.

Pasal 6

(1)Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari- hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
(2)Wajib - latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
1. a.mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela maupun berdasarkan wajib militer;
2. b.mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.
(3)Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 7

(1)Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.
(2)Pendidikan yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang- undang.

Pasal 8

(1)Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela adalah :
1. a.warga negara;
2. b.sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
3. c.berbadan sehat;
4. d.tamat Sekolah Rakyat atau yang sederajat dengan itu;
5. e.tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
6. f.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
7. g.tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
8. h.memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
(2)Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang- undang.

Pasal 9

Wajib militer dikenakan terhadap mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.warga negara;
b.berumur antara 18 dan 40 tahun;
c.berbadan sehat;
d.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 10

Wajib militer tidak dikenakan terhadap:

a.mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya;
b.mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanu- siaan yang ajarannya tidak membolehkan;
c.mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan wajib militer diatur dengan Undang-undang.

1.Tentang kedudukan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1

Turut serta dalam pertahanan Negara yang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara.

Pasal 2

Tidak seorang warga negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 3

Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sasuatu kejahatan terhadap keamanan Negara.

BAB II

SIFAT PERTAHANAN Setelah ditentukan, siapakah yang turut serta di dalam pertahanan Negara, maka di dalam bab II ini terdapat perumusan tentang pelbagai bentuk yang menjelmakan pertahanan Negara itu.

Pasal 4

Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

a.rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
b.Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya bersasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.

Pasal 6

(1)Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari- hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
(2)Wajib - latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
1. a.mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela maupun berdasarkan wajib militer;
2. b.mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.
(3)Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 7

(1)Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.
(2)Pendidikan yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang- undang.

Pasal 8

(1)Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela adalah :
1. a.warga negara;
2. b.sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
3. c.berbadan sehat;
4. d.tamat Sekolah Rakyat atau yang sederajat dengan itu;
5. e.tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
6. f.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
7. g.tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
8. h.memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
(2)Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang- undang.

Pasal 9

Wajib militer dikenakan terhadap mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.warga negara;
b.berumur antara 18 dan 40 tahun;
c.berbadan sehat;
d.tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 10

Wajib militer tidak dikenakan terhadap:

a.mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya;
b.mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanu- siaan yang ajarannya tidak membolehkan;
c.mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan wajib militer diatur dengan Undang-undang.

1.Tentang kedudukan Pemerintah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1957

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1957

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1970