DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1974

Nomor: 55
Tahun: 1974
Ditetapkan: 4 Desember 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa disamping kewajiban-kewajiban lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada para Pengusaha dibidang Kehutanan diwajibkan membayar Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
c.bahwa untuk menjamin kelancaran pemungutan pungutan-pungutan tersebut pada sub b diatas dipandang perlu untuk menyederhanakan pelaksanaan pemungutannya. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak HasiI Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1860).
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2844) .
5.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PERIMBANGAN PEMBAGIAN PENERIMAAN IURAN HASIL HUTAN DAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA).

Pasal 1

(1)Kepada para pengusaha dibidang kehutanann diwajibkan membayar pungutan Iuran Hasil Hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967.
(2)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pula kewajiban untuk membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sebagaimana pemungutannya didasarkan atas Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959.

Pasal 2

…

Pasal 2

Pembagian hasil pungutan tersebut pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

a.80% (delapan puluh perseratus) sebagai pembayaran Iuran Hasil Hutan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b.20% (dua puluh perseratus) pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Pembayaran pungutan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 1 oleh pengusaha yang bersangkutan dilakukan kepada Cabang Bank Indonesia setempat atau Bank milik Negara lainnya yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia atau Bank milik Negara lainnya tersebut melaksanakan pembagian hasil pungutan termaksud seauai dengan imbangan yang tercantum dalam Pasal 2 dan membukukannya atas nama rekening masing-masing.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut atas tata cara pembayaran tersebut pada ayat
(1)dan (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Penetapan dan perubahan tarip pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan mengadakan Kordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan.
(2)Tatacara dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pengelolaan dan penatausahaan pungutan tersebut pada Pasal 1 ditetapkan secara bersama oleh Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka segala macam pungutan atau iuran di bidang kehutanan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, dilarang.

Pasal 6

Hal-hal lainnya yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa disamping kewajiban-kewajiban lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada para Pengusaha dibidang Kehutanan diwajibkan membayar Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
c.bahwa untuk menjamin kelancaran pemungutan pungutan-pungutan tersebut pada sub b diatas dipandang perlu untuk menyederhanakan pelaksanaan pemungutannya. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak HasiI Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1860).
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2844) .
5.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PERIMBANGAN PEMBAGIAN PENERIMAAN IURAN HASIL HUTAN DAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA).

Pasal 1

(1)Kepada para pengusaha dibidang kehutanann diwajibkan membayar pungutan Iuran Hasil Hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967.
(2)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pula kewajiban untuk membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sebagaimana pemungutannya didasarkan atas Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959.

Pasal 2

…

Pasal 2

Pembagian hasil pungutan tersebut pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

a.80% (delapan puluh perseratus) sebagai pembayaran Iuran Hasil Hutan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b.20% (dua puluh perseratus) pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Pembayaran pungutan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 1 oleh pengusaha yang bersangkutan dilakukan kepada Cabang Bank Indonesia setempat atau Bank milik Negara lainnya yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia atau Bank milik Negara lainnya tersebut melaksanakan pembagian hasil pungutan termaksud seauai dengan imbangan yang tercantum dalam Pasal 2 dan membukukannya atas nama rekening masing-masing.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut atas tata cara pembayaran tersebut pada ayat
(1)dan (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Penetapan dan perubahan tarip pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan mengadakan Kordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan.
(2)Tatacara dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pengelolaan dan penatausahaan pungutan tersebut pada Pasal 1 ditetapkan secara bersama oleh Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 6

Hal-hal lainnya yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1974

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1973