DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Nomor: 5
Tahun: 1967
Ditetapkan: 24 Mei 1967
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari;
c.Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari Pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan Revolusi;
d.Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan Peraturan Perundangan dalam bidang hutan dan Kehutanan. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 33; Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4.Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
5.Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIIII/MPRS/1967; Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan Perundangan pelaksanaannya yang dimaksud dengan:

(1)"Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
(2)"Hasil Hutan" ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
(3)"Kehutanan" ialah kegiatan-kegiatan yang bersangkut- paut dengan hutan dan pengurusannya.
(4)"Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
(5)"Menteri" ialah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan. Pasal 2…

Pasal 2

Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai:

(1)"Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
(2)"Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 3

Berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara sebagai:

(1)"Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
(2)"Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
(3)"Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
1. a.Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingnan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam".
2. b.Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa".
(4)"Hutan…
(4)"Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu, yaitu:
1. a.Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
2. b.Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarkannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."

Pasal 4

(1)Sesuai dengan peruntukkannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu:
1. a.wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
2. b.wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
(2)Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
(3)Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
(4)Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya". Pasal 5…

Pasal 5

(1)Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
(2)Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
1. a.Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
2. b.Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
3. c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai hutan. PERENCANAAN HUTAN.

Pasal 6

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:

a.Pengaturan tata-air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
b.Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.
c.Sumber…
c.Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
d.Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata;
e.Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Pasal 7

(1)Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar- besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.
(2)Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah.
(3)Penetapan tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan yang memuat tujuan, perincian dan urgensi pengukuhan kawasan hutan itu untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan: Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan/atau Hutan Wisata. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, diselenggarakan inventarisasi hutan guna keperluan perencanaan pembangunan proyek-proyek Kehutanan secara nasional dan menyeluruh.
(2)Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan.

BAB III

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 9

(1)Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat. yang sebesar- besarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8.
(2)Kegiatan pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
2. b.Mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
3. c.menyelenggarakan inventarisasi hutan;
4. d.Melaksanakan...
5. d.Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari Rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
6. e.Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang Kehutanan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari;
c.Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari Pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan Revolusi;
d.Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan Peraturan Perundangan dalam bidang hutan dan Kehutanan. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 33; Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4.Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
5.Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIIII/MPRS/1967; Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan Perundangan pelaksanaannya yang dimaksud dengan:

(1)"Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
(2)"Hasil Hutan" ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
(3)"Kehutanan" ialah kegiatan-kegiatan yang bersangkut- paut dengan hutan dan pengurusannya.
(4)"Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
(5)"Menteri" ialah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan. Pasal 2…

Pasal 2

Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai:

(1)"Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
(2)"Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 3

Berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara sebagai:

(1)"Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
(2)"Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
(3)"Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
1. a.Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingnan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam".
2. b.Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa".
(4)"Hutan…
(4)"Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu, yaitu:
1. a.Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
2. b.Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarkannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."

Pasal 4

(1)Sesuai dengan peruntukkannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu:
1. a.wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
2. b.wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
(2)Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
(3)Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
(4)Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya". Pasal 5…

Pasal 5

(1)Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
(2)Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
1. a.Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
2. b.Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
3. c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai hutan. PERENCANAAN HUTAN.

Pasal 6

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:

a.Pengaturan tata-air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
b.Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.
c.Sumber…
c.Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
d.Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata;
e.Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Pasal 7

(1)Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar- besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.
(2)Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah.
(3)Penetapan tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan yang memuat tujuan, perincian dan urgensi pengukuhan kawasan hutan itu untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan: Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan/atau Hutan Wisata. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, diselenggarakan inventarisasi hutan guna keperluan perencanaan pembangunan proyek-proyek Kehutanan secara nasional dan menyeluruh.
(2)Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan.

BAB III

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 9

(1)Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat. yang sebesar- besarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8.
(2)Kegiatan pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
2. b.Mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
3. c.menyelenggarakan inventarisasi hutan;
4. d.Melaksanakan...
5. d.Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari Rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
6. e.Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang Kehutanan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (18)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1985